Exposenews.id, JAKARTA – BPJS Kesehatan dan Kementerian Keuangan menggelar acara sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143 Tahun 2023 dan PMK Nomor 110 Tahun 2023, yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait. Acara ini dilakukan untuk membangun fondasi ekonomi yang kuat dan meningkatkan perlindungan kesehatan yang merata bagi masyarakat Indonesia.
Deputi Direksi Bidang Manajemen Iuran BPJS Kesehatan, Agus Mustopa mengatakan sebagai negara dengan populasi besar dan keberagaman yang kaya, Indonesia terus berupaya meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Implementasi PMK Nomor 143 tahun 2023, yang mencakup regulasi terkait pemungutan, pemotongan, dan penyetoran pajak rokok untuk pembiayaan kesehatan, serta PMK Nomor 110 tahun 2023 yang mengatur indikator kinerja daerah, menjadi landasan penting bagi keberlangsungan program ini.
“PMK 143/2023 secara khusus mengatur mengenai pemungutan, pemotongan, dan penyetoran pajak rokok yang menjadi salah satu sumber pembiayaan penting bagi Program JKN. Pajak rokok sebagai sumber pendanaan untuk kesehatan bukan hanya memiliki tujuan fiskal, tetapi juga sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas,” jelas Agus.
Dalam kesempatan tersebut, Agus juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah dalam menjaga kelancaran Program JKN. Menurutnya, sinergi yang dibangun dengan lintas lembaga menjadi bukti keterlibatan negara dalam mendukung penyelenggaraan Program JKN.
“Keberhasilan Program JKN ini tidak terlepas dari kerjasama yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan terkait,” ungkap Agus.
Sementara itu, PMK Nomor 110 tahun 2023 memfokuskan pada pengaturan indikator kinerja daerah yang menjadi tolok ukur penting dalam evaluasi pelaksanaan Program JKN di tingkat lokal. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa setiap daerah memiliki standar pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.
Agus menjelaskan, kegiatan yang dilaksanakan bukan hanya menyamakan persepsi terkait ketentuan yang berlaku namun dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat kolaborasi antara berbagai pihak terkait. Kegiatan tersebut juga menegaskan komitmen bersama dalam menjaga dan meningkatkan efektivitas Program JKN.
Sementara itu, Direktur PDRD Kementerian Keuangan, Lidya Kurniawati turut menyuarakan pentingnya sektor kesehatan dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
“Program JKN bukan hanya sebagai program pelayanan kesehatan, tetapi juga sebagai investasi strategis dalam pembangunan bangsa,” tutur Lidya
Kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk membahas berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi Program JKN di daerah masing-masing. Beberapa tantangan utama meliputi masalah pembiayaan yang cukup kompleks, pengelolaan data yang akurat, serta upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan yang terus diperlukan.
Meskipun demikian, para peserta juga berbagi berbagai inisiatif dan praktik terbaik yang telah terbukti berhasil mengatasi tantangan tersebut. Hal ini mencerminkan semangat kolaboratif dan kesediaan untuk saling belajar dan berbagi pengalaman dalam upaya meningkatkan efektivitas Program JKN secara keseluruhan.
Lidya menekankan keberhasilan Program JKN tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga sangat tergantung pada implementasi yang baik di tingkat daerah.
“Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan semua pemangku kepentingan diharapkan dapat terus ditingkatkan melalui berbagai forum seperti acara sosialisasi ini,” tutup Lidya
Sebagai hasil dari acara sosialisasi dan diskusi yang intensif, para peserta sepakat untuk terus mendukung implementasi PMK 143/2023 dan PMK 110/2023. Mereka juga berkomitmen untuk terus berkolaborasi dan berkoordinasi dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
(RTG)
