Exposenews.id, Manado – Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam kerangka Tim TPID Provinsi Sulawesi Utara melakukan usaha pengendalian inflasi menjelang HBKN Idul fitri 1444 H. Adapun usaha yang dilakukan yakni melalui penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk menjamin ketersediaan pasokan bahan pangan.
Usaha tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk penandatanganan pemesanan pembelian (purchase order) dari perwakilan Sulawesi Utara kepada Jawa Timur khususnya untuk komoditas beras. Selain itu, juga dilakukan penjajakan kerjasama untuk pemenuhan pasokan daging ayam dan bawang merah serta perancangan kerjasama di bidang pertanian dalam rangka pemanfaatan nutrisi tanaman pengganti pupuk kimia dengan Perumda Tunas Malang.
Penguatan KAD dan kerjasama program merupakan acara utama dalam penyelenggaraan kunjungan kerja dan capacity building Tim TPID se-Sulut yang diselenggarakan di Kota Malang pada Kamis 16 Februari hingga Jumat 17 Februari 2023. Kegiatan tersebut dibuka dan diresmikan langsungWakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw.
“Saya berharap TPID se-Sulut dapat mengambil langkah-langkah preventif sebelum gejolak harga terjadi di masing-masing daerah dengan melakukan kolaborasi antar provinsi maupun antar daerah yang mendukung ketersediaan pasokan dan penciptaan nilai tambah,” kata Steven Kandouw.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Utara, Andry Prasmuko juga menekan pentingnya koordinasi dan sinergi antardinas atau instansi dalam pelaksanaan seluruh program pengendalian inflasi. Semuanya berpedoman pada prinsip 4K.
“4K yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi serta komunikasi yang efektif,” papar Andry.
Secara umum pada 2023, inflasi diperkirakan akan kembali pada rentang sasaran 3±1% (yoy). Meski masih terdapat potensi kenaikan inflasi dari dampak kenaikan harga global, peningkatan daya beli masyarakat yang didukung dengan kenaikan UMP, kenaikan tarif cukai rokok, dan peningkatan HPP beras.
Karena itu, perluasan dan intensifikasi implementasi GNPIP Sulut juga akan terus dilakukan melalui KAD, program Mari Jo Bakobong, dan perluasan pasar digital untuk memberikan dampak yang lebih luas pada inflasi Sulut dan menjaga daya beli masyarakat di tengah pemulihan ekonomi yang masih berlanjut.
(RTG)
