Exposenews.id, Jakarta – Heru Budi Hartono bakal menggantikan Anies Baswedan menjadi Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Sejumlah harapan warga DKI Jakarta disematkan kepada Heru sebagai orang nomor 1 di DKI Jakarta tersebut.
Direktur Eksekutif Lingkar Studi Kebijakan dan Perencanaan Indonesia Arjun Fatahillah mengingatkan agar Heru langsung tancap gas memimpin Jakarta. Menurutnya, warga Jakarta menaruh harapan besar agar permasalahan seperti banjir dan kemacetan bisa ditangani dengan baik dan cepat.
Harapan besar warga Jakarta juga sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo ketika memutuskan memilih Heru menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta. Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan berpesan agar Heru fokus pada banjir, macet dan juga tata ruang.
“Pengalaman Pak Heru sebagai Birokrat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, saya rasa sangat cukup untuk modal beliau memimpin Jakarta sampai 2 tahun ke depan, harapannya jangan ada waktu adaptasi yang terlalu panjang, apalagi Presiden Jokowi punya 2 pesan penting, khususnya penanganan banjir dan macet. Pak Heru juga harus cepat bergerak mengonsolidasikan semua lembaga di bawah Pemprov DKI Jakarta untuk bekerja lebih efektif,” kata Arjun pada keterangannya di Jakarta, Minggu (16/10/2022).
Dia juga mengingatkan Heru Budi Hartono banjir menjadi permasalahan yang sangat rumit. Banjir terjadi karena berhubungan dengan sungai yang dangkal, drainase yang buruk, hingga menyebabkan air hujan sulit masuk ke dalam tanah. Sementara belum semua pengguna properti di Jakarta menggunakan air dari Pam Jaya, jadi masih menggunakan air tanah, sehingga permukaan tanah turun.
“Masalah banjir ini rumit, air hujan gagal masuk ke dalam tanah karena sungai yang dangkal dan drainase buruk, habis itu air tanah terus tersedot oleh pengguna properti, makin habis jadi permukaan tanah makin turun, ini bahaya bagi masa depan Jakarta,” katanya.
“Saya rasa Pak Heru dan Pemprov harus tertibkan para Pengguna Properti agar jangan lagi gunakan air tanah, tentunya juga harus sejalan dengan peningkatan pipanisasi Pam Jaya yang hari ini baru 65%. Dan juga perlu terobosan dalam pembebasan lahan yang memang sesuai dengan roadmap, seperti hutan kota sangat membantu mencegah banjir,” sambung dia.
Sedangkan terkait dengan kemacetan, ia mengingatkan dulu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum kepemimpinan Anies Baswedan pernah mencoba membuat kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau Jalan Berbayar pada jalan-jalan utama di Jakarta. Menurutnya langkah itu cukup efektif untuk mengurangi kemacetan.
“Saya rasa Pak Heru Budi Hartono harus meninjau kembali kebijakan itu, penerapan tarif dan penggunaan alat khusus OBU bagi pengguna mobil saya rasa bisa menekan kemacetan, orang-orang jadi malas atau takut untuk lewat jalan-jalan utama di Jakarta, karena harus bayar, saya rasa efektif mengurangi kemacetan, orang akan berpikir lebih baik naik Transjakarta, MRT, atau transportasi umum yang lain,” tutup Arjun.
(RTG)
