Exposenews.id, Manado – Rapat Koordinasi Wilayah Tim Pengendali Inflasi Daerah Sulawesi, Maluku dan Papua berlangsung di Manado, Rabu (20/7/2022). Rakorwil ini pun menghasilkan beberapa poin penting terkait pengendalian inflasi di wilayah tersebut.
“Langkah apa yang perlu kita lakukan. Strategisnya seperti apa. Sehingga secara bersama-sama kita bisa menghadapi itu,” ujar Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulut Arbonas Hutabarat, saat menyampaikan kesimpulan di akhir Rakorwil tersebut.
Dikatakan Arbonas bahwa dalam menghadapi tantangan inflasi ke depan perlu langkah strategis dengan program 4K, terutama menjaga inflasi Volatile food.
“Ada program jangka pendek. Di mana melalui percepatan realisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD), peningkatan intensitas operasi pasar, dukungan fasilitasi distribusi dan logistik serta imbauan/gerakan untuk subtitusi konsumsi pangan. Dan jangka panjang, penguatan di sisi hulu. Dari pembinaan klaster pangan, urban farming, digitalisasi, antara dan hilir serta penguatan peran lembaga alillasi pemerintah di dalamnya ada BUMN, BUMD, Bulog, dan sebagainya yang berperan sebagai agregator dan pelaksana kebijakan stebilisasi harga,” Arbonas menambahkan.
Dirinya juga mengatakan dalam rakorwil ini ada pertemuan antara pedagang dengan pedagang, penjual dan pembeli.
“Sehingga melalui temu pelaku usaha ini, ada berbagai hal yang telah dihasilkan,” tambahnya.
“Di antaranya, berbagai permasalahan yang dihadapi pelaku usaha di Sulampua dapat teridentifikasi baik di sektor pertanian, perikanan dan peternakan. Dan ini diharapkan kita semua dapat bersinergi untuk mencari solusi dari berbagai permasalahan tersebut,” lanjut Arbonas.
Arbonas bilang dari temu pelaku usaha ini, menghasilkan berkurangnya asymmetric information terutama sumber pasokan barang sehingga dapat mendukung ketersediaan serta pasokan antar waktu dan wilayah.
“Iya, beberapa komoditas yang potensial untuk dikerjasamakan antara lain cabe merah, cabe rawit, telur ayam ras, daging ayam ras, bawang merah dan ikan,” sebutnya.
Dikatakannya juga bahwa lewat temu pelaku usaha ini menjadi sarana komunikasi dan sharing Informasi antar pelaku untuk membantu kelancaran usaha seperti sumber pasokan, perizinan dan lainnya.
“Jadi telah disepakati bersama, bahwa nanti tindak lanjut hal Ini, akan dibuatkan WA group pelaku usaha utama di Sulampua. Yang di dalamnya ada orang BI masing-masing dari wilayahnya, sehingga kita bisa benar-benar berkoordinasi untuk mengatasi permasalahan yang ada,” urainya.
Yang tidak kalah pentingnya, dirinya juga mengatakan telah dilakukan juga penandatanganan Purchase Order (PO) komoditas hortikultura antara Koperasi Bersehati Manado dengan Asosiasi Pedagang Ternate.
“Hal yang sama diharapkan dapat dilakukan di provinsi lainnya. Dan kita patut berbangga karena banyak dari instansi terkait yang hadir untuk sama-sama kita menseriusi ini,” tandasnya sembari menambah untuk pelaksanaan Rakorwil TPID se-Sulampua selanjutnya akan dilaksanakan pada November 2022 yang bertampat di Provinsi Papua.
Sebelumnya Deputi I Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan Rakordil TPID ini sangat bermanfaat untuk kestabilan harga di beberapa wilayah Indonesia Timur.
“Jadi langkah ini merupakan langkah konkret karena juga ditindaklanjuti dengan MoU antara dinas dan pedagang,” kata Iskandar.
Dirinya juga menyampaikan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan kurangnya pasokan, adalah dengan rakor.
“Jadi memang rakorwil ini sangat bermanfaat dalam rangka juga untuk mengendalikan harga di Sulawesi, Maluku dan Papua,” tandasnya.
Dia turut strategi pengendalian inflasi dan potensi kerjasama antar daerah.
“Secara spasial, inflasi daerah di wilayah Sulampua pada Juni 2022 bervariatif. Realisasi inflasi Papua tercatat tertinggi sebesar 5,60% (yoy), sementara Malaku Utara dan Papua Barat menjadi daerah dengan realisasi inflasi cukup rendah dan stabil. Namun secara umum, inflasi wilayah Sulampua berada dalam tren meningkat,” sebut Sekretaris TPIP ini.
Menurut Simorangkir, inflasi baseline tahun ini diperkirakan akan terus meningkat dan berpotensi berada di atas target sasaran.
Ia juga menyampaikan 5 point hasil koordinasi TPIP 2022 bahwa
peran strategis TPID Prov/Kab/Kota menjaga inflasi pangan bergejolak (Volatile Food) dalam mendukung pencapaian inflasi nasional yakni memperkuat koordinasi kebijakan, memitigasi dampak upside risks, menjaga inflasi volatile food dalam kisaran 3 hingga 5%, memperkuat sinergi komunikasi kebijakan dan pemperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah.
(RTG/Adv)
