Exposenews.id, Manado – Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara (BC Sulbagtara) menggelar Seminar Peningkatan Pelayanan Publik dan Antikorupsi di Lantai 6 Gedung Keuangan Negara (GKN) Manado, Rabu (15/06/2022). Seminar itu menghadirkan Akademisi Unsrat sekaligus pengamat pelayanan publik, Dr Michael Mamentu dan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulut, Melany Limpar SH MH, serta dipandu oleh Kabid Fasilitas Kepabeanan dan Cukai BC Sulbagtara, M. Anshar.
Kepala Kanwil BC Sulbagtara Erwin Situmorang, dalam sambutannya, berujar seminar ini merupakan salah satu upaya mewujudkan BC Sulbagtara Wilayah Bebas Korupsi Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK WBBM).
“Fokus kita, pelayanan publik yang kita berikan bisa terwujud lewat adanya predikat WBK dan WBBM tahun ini,” Erwin mengatakan.
Ditambahkan Erwin bahwa komitmen memberikan pelayanan publik tanpa praktik korupsi sebagai upaya meningkatkan kepercayaan publik. Karena itu, Erwin berharap upaya mewujudkan WBK WBBK dibantu para pihak.
“Kita harus bersinergi. Kami berupaya memberikan pelayanan terbaik tapi stakeholder-lah yang menilai,” jelasnya.
Pihaknya akan selalu terbuka bagi setiap kritik, masukan dalam rangka menyempurnakan pelayanan publik.
“Masyarakat itu adalah raja. Sebagai instansi pemerintah, kita adalah pelayan,” katanya.
Katanya, mewujudkan WBK juga akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara Michael Mamentu mengungkapkan, pelayanan publik saat ini harus berbasis digital. Sebab dapat mengurangi potensi KKN.
“Dia tak terbatas ruang dan waktu. Pelayanan publik berbasis digital juga meminimalisir potensi praktik KKN, lebih transparan,” kata Mamentu.
Selain itu pelayanan publik yang berkualitas akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
“Banyak contoh. Negara yang public servicenya excellent, GDP-nya bagus,” katanya.
Sementara, Melany mengungkapkan, kunci pelayanan publik adalah adanya integritas.
“Rasa memiliki, kesadaran bahwa melayani tanpa imbalan kepada publik itu sebuah kewajiban, sebagai amanah,” katanya.
Katanya, sebagus apapun regulasi, aturan tapi tanpa integritas sama tidak akan berhasil.
Ia pun menyentil perlu perubahan paradigma di masyarakat. Pemerintah itu penguasa.
“Padahal, sebaliknya. Rakyatlah yang berkuasa. Pemerintah bertugas melayani masyarakat,” tukasnya.
(RTG)
