Exposenews.id, Manado – Menjelang berakhirnya tahun 2021, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) TPID di Ballroom Hotel Luwansa Manado, Rabu (17/11). Rakor ini dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Sulut, Praseno Hadi, dan dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Arbonas Hutabarat, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut, Asim Saputra; Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sekda Provinsi Sulut, Edwin Kindangen, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sulut, Hanny Wajong, serta perwakilan dari Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Pangan, Dinas Perhubungan, Bulog, Pertamina, dan BMKG.
Pada rakor tersebut, TPID Sulut membahas koordinasi pengendalian inflasi di Sulawesi Utara menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan tahun baru. Selain itu mengevaluasi pelaksanaan pengendalian inflasi tahun 2021.
“Dan penyusunan roadmap pengendalian inflasi 2022-2024,” kata Arbonas Hutabarat melalui keterangan resminya.
Kata Arbonas, secara tahunan, inflasi Manado tercatat sebesar 2,40 persen, dan inflasi Kotamobagu sebesar 2,97 persen. Ditinjau dari sumber penyumbang inflasi, tekanan inflasi pada Oktober 2021 didorong oleh komoditas cabai rawit dan perikanan.
Asim Saputra berujar inflasi di Sulut pada Oktober 2021 masih relatif rendah dan terkendali meski meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Namun demikian, potensi peningkatan permintaan cabai rawit menjelang Natal dan tahun baru perlu diantisipasi.
“Selain itu, komoditas perikanan yang beberapa periode terakhir menjadi penyumbang inflasi juga perlu diantisipasi,” kata Asim.
Ini disebabkan sebanyak 80-90 persen produksi perikanan di Sulut dikirimkan ke Iuar daerah (Jawa Timur dan DKI Jakarta), serta menguatkan hasil asesmen Bank Indonesia. Di mana meskipun Sulut memiliki produksi perikanan yang surplus cukup tinggi dibandingkan dengan konsumsinya, tetapi dengan tidak terpenuhinya konsumsi domestik, harga komoditas perikanan di pasar cenderung tinggi dan fluktuatif.
Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Perikanan akan terus memperbarui data pasokan dan harga serta menjaga ketersediaan di masyarakat.
Selama tahun 2018-2021, penyumbang inflasi utama di Manado dan Kotamobagu pada periode HBKN Nataru adalah bawang merah, angkutan udara, ikan cakalang, dan cabai rawit. Tekanan inflasi beberapa komoditas tersebut diperkirakan akan meningkat hingga akhir tahun ini akibat kenaikan permintaan menjelang HBKN Nataru.
Di samping potensi kenaikan permintaan, kondisi cuaca yang memasuki musim hujan dan fenomena La Nina berpotensi meningkatkan tekanan inflasi terutama pada komoditas hortikultura dan perikanan. Berdasarkan info dari BMKG Sulut, peningkatan curah hujan hingga lebih dari 40 persen diperkirakan akan terjadi hampir di seluruh Sulawesi Utara pada Desember 2021 Januari 2022.
Sehubungan dengan hal tersebut, Perwakilan Dinas Pertanian Sulut berpendapat komoditas pertanian khususnya tomat perlu menjadi perhatian dan dilakukan antisipasi melalui pemanfaatan berbagai teknologi pertanian, sehingga pasokan dan harga tetap terjaga.
Lebih Ianjut, seluruh dinas terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Bulog, dan Pertamina juga menyampaikan strategi pengendalian harga supaya inflasi tetap terkendali. Adapun strategi-strategi tersebut antara lain dengan pemantauan harga dan pasokan secara rutin, menjaga kelancaran jalur distribusi, menjaga cadangan beras pemerintah, serta mengupayakan ketersediaan pasokan bahan bakar solar terutama di Kota Manado, Kota Kotamobagu, dan Kota Bitung.
Selanjutnya, sebagai tindak Ianjut dari Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah (Rakorpusda) TPID 2021, TPID Prov. Sulutjuga turut menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Pengendalian Inflasi di Daerah Prov dan Kab/Kota secara daring untuk mengikuti sosialisasi penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi 2022-2024.
TPID Sulut juga berkoordinasi untuk menyusun roadmap tersebut yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan program kerja pada awal tahun 2022. Roadmap 2022-2024 terdiri dari key strategies 4K yaitu:
1 . Keterjangkauan Harga dengan program stabilisasi harga dan mengelola permintaan;
2. Ketersediaan Pasokan dengan program produksi domestik, penguatan cadangan pangan pemerintah, dan memperkuat kelembagaan;
3. Kelancaran Distribusi dengan program penguatan KAD dan penguatan infrastruktur perdagangan; dan
4. Komunikasi Efektif dengan memperbaiki kualitas data, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta mengendalikan ekspektasi inflasi.
“Ke depan, koordinasi intensif dan sinergi antar Dinas/lnstansi terkait yang sudah sangat baik ini perlu dipertahankan, dan senantiasa ditingkatkan dengan berpedoman pada prinsip 4K. Bank Indonesia dalam hal ini berkomitmen untuk memberikan update kajian perekonomian dan perkembangan inflasi kepada Pemerintah Daerah secara berkala, mempercepat digitalisasi ekonomi dan keuangan di Sulut, serta mendorong pemanfaatan teknologi digital bagi usaha-usaha lokal untuk menjaga roda perekonomian tetap tumbuh dengan aman di tengah kondisi pandemi,” tutup Arbonas.
(RTG)
