Exposenews.id, Manado – BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Sulawesi Utara terus mengembangkan penerapan Inpres No 2 Tahun 2021. Kali ini Kepala BPJAMSOSTEK Sulut Mintje Wattu dan tim menemui Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Kadis Dikda) Sulut dr Grace Punuh di ruang kerjanya, Kamis (22/7).
Saat beraudiensi dengan Kadis Grace, Mintje dan tim mengaku senang bisa memaparkan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga pendidik dan siswa se-Sulut.
“Benar, kami beraudiensi bersama Ibu Kadis Pendidikan Provinsi Sulut. Alhamdulillah menghasilkan hal yang baik bagi tenaga pendidik dan siswa se-Sulawesi Utara,” kata Mintje, Jumat (23/7).
Dijelaskan Mintje bahwa pihaknya menyampaikan usulan untuk melindungi tenaga pengajar non ASN yang berada di wilayah kerja Dinas Pendidikan Daerah Sulut. Sebab, tenaga pengajar ini patut dilindungi dengan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Kami sampaikan bahwa mereka (tenaga pengajar) termasuk rentan terjadi resiko sehingga sangatlah penting untuk dilindungi. Apalagi manfaat perlindungan yang menjadi program BPJAMSOSTEK, Saya rasa akan bermanfaat bagi mereka,” papar Mintje.
Lebih lanjut dikatakannya bahwa selain tenaga pengajar non ASN, siswa SMK yang tengah praktek di sejumlah institusi atau perusahaan perlu juga untuk mendapatkan perlindungan. Tujuannya supaya siswa lebih semangat menjalankan praktek di institusi tersebut.
“Perlindungan ini akan memotivasi mereka saat praktek. Mereka nyaman, perusahaan tempat mereka praktek pun akan lebih senang kalau kinerja siswa tersebut bagus saat di sana,” tukasnya sambil berharap usulan-usulan tersebut dapat segera terealisasi.
Sementara, Grace Punuh saat dihubungi mengatakan usulan BPJAMSOSTEK Sulut merupakan usulan konstruktif. Menurutnya, bakal ada kerjasama agar implementasi Inpres dapat berjalan dengan baik.
“Nanti akan ada MOU dengan mereka (BPJAMSOSTEK Sulut),” ucapnya singkat kepada Exposenews.id.
(RTG)
