Oleh: Danny R Machmud
Exposenews.id, Bitung – Belum selesainya soal pencabutan massal meteran air di Kelurahan Paceda yang diyakini oleh warga adalah tindakan unprosedural, di mana proyek pengadaan air bersih untuk masyarakat berpenghasilan rendah diketahui merupakan program dana hibah.
Kini PDAM Bitung kembali disinggung soal pengupahan Tenaga Harian Lepas (THL), yang diduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam proses pembayaran upah.
Kebijakan ‘potong gaji’ selama tiga hari bagi THL yang tidak masuk sehari dinilai sangat merugikan. Hal itu diungkap oleh sumber yang namanya tidak ingin diketahui.
“Upah kami Rp100.000 per hari dan pada saat penerimaan gaji karena tidak masuk 1 hari, upah tidak sesuai karena dipotong 3 hari, tetapi saat dicek absen saya masuk full,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan kemana upahnya yang di potong. Diketahui pula untuk pekerjaan perbaikan pipa juga tidak sesuai dengan jam kerja.
“Pekerjaan yang harusnya 8 jam tapi kami dalam perbaikan pipa sampai jam 7 pagi tidak dihitung lembur, terus dipaksakan masuk pagi, kami bukan robot pak, tolong dihargai,” ujar sumber.
Direktur PDAM Bitung, Raymond Luntungan, saat dikonfirmasi via WhatsApp hanya menanggapi singkat.
“Itu tidak benar, coba hubungi pak Oudy karena personalia di bawah pak Oudy”, ujarnya.
Sementara itu Oudy Lumingkewas saat di konfirmasi menyampaikan bahwa jika tidak masuk 1 hari dipotong 2 hari.
“Kalau jadwal seharusnya masuk, dan ternyata tidak masuk, artinya absen dua hari,” katanya.
Selain itu, proses perekrutan pegawai tetap di lingkungan PDAM tidak melalui mekanisme yang ada.
(DRM)
