NUNUKAN, Exposenews.id – Masyarakat Hukum Adat Dayak di Nunukan, Kalimantan Utara, menggeruduk Gedung DPRD untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat terkait kriminalisasi tiga warga Dayak Kenyah—Kuleh Besan, Lawai, dan Oktoris Ngang—oleh PT Bumi Seimanggaris Indah (BSI), Kamis (12/11/2026).
Bahkan, forum tersebut turut menghadirkan dua tersangka asal Desa Sekalayan, Seimanggaris, yakni Kuleh dan Lawai.
Selanjutnya, Ketua Umum Dewan Adat Dayak (DAD) Nunukan, Kornalius Tadem, meminta anggota dewan memfasilitasi penyelesaian perkara pidana di Polda Kaltara ini.
“Kami menghormati hukum negara, namun penyelesaian persoalan warga adat seharusnya membuka ruang dialog demi menjaga keadilan serta kehormatan,” tegas Kornalius di depan Andi Muliyono dan Rian Antoni.
Desakan Keras Cabut Laporan Pencurian dan Penyerobotan Lahan
Secara tegas, Kornalius mendesak PT BSI membuka jalan damai di luar pengadilan sekaligus mencabut laporan polisi.
Sebelumnya, DAD melayangkan surat resmi Nomor 001/DAD-KAB.NNK/X/2026 tertanggal 2 Oktober 2026 yang memohon penyelesaian adat kepada pihak perusahaan.
“Kami berharap kasus ini segera menemui titik terang agar status tersangka ketiga warga adat cepat pulih,” ujar Kornalius.
Fakta Mengejutkan: Masyarakat Adat Tantang Ritual ‘Bedolop’
Sementara itu, penasihat hukum tersangka, Agustinus Amos, menyebut Polda Kaltara memberikan penangguhan penahanan sembari kliennya memperjuangkan kejelasan hukum.
Bagi Panglima Komando Pertahanan Adat Dayak Kalimantan Wilayah Kaltara ini, tuduhan mencuri sangat menistakan kehormatan Suku Dayak.
“Dulu leluhur kami menyelesaikan sengketa lewat hukum adat hingga pertumpahan darah, tetapi kini kami taat mengikuti hukum negara,” ungkapnya.
“Namun, klien kami berani menjalani sumpah Bedolop sebagai pengadilan Tuhan karena yakin memanen kebun sendiri,” imbuhnya menantang.
Sebagai informasi, masyarakat Dayak Agabag menempuh ritual Bedolop sebagai jalan terakhir ketika musyawarah menemui jalan buntu.
Dalam ritual itu, kedua pihak bersengketa menyelam sambil memegang tiang kayu hingga salah satu muncul duluan.
Alhasil, pihak yang kalah wajib membayar denda adat guci dan kerbau sesuai perjanjian awal.
Di sisi lain, dorongan jalur restorative justice muncul karena batas Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan belum jelas.
Usut punya usut, PT BSI pernah menjanjikan kemitraan bagi hasil 70:30 kepada warga Seimanggaris pada 28 Agustus 2013.
Sayangnya, oknum perusahaan diduga mempermainkan kesepakatan itu hingga manajemen membatalkan janji kemitraan pada periode 2017–2021.
“Alih-alih menjalankan kemitraan, perusahaan justru mengerahkan pasukan bersenjata untuk mengintimidasi warga saat memanen,” beber Agustinus blak-blakan.
Tak berhenti di situ, aparat menyita kendaraan warga tanpa memberikan kejelasan nasib barang sitaan hingga sekarang.
Selain membatalkan kemitraan, perusahaan mengambil alih lahan lewat kompensasi Rp5 juta per hektare sehingga mematikan ekonomi warga Sekalayan.
“Karena menolak kompensasi itu, perusahaan lantas mencari-cari kesalahan Lawai dan menuduhnya mencuri sawit,” tuding Agustinus tajam.
Warga Resah Melihat Kehadiran Aparat Bersenjata Lengkap
Faktanya, peta Desa Persiapan Sekalayan membuktikan kebun sawit yang warga panen bertahun-tahun masuk dalam tanah desa.
“Oleh karena itu, saya mendesak PT BSI mengutamakan musyawarah tanpa syarat dan meminta Polda Kaltara mengedepankan cara kekeluargaan,” serunya.
Senada dengan Agustinus, Ketua Lembaga Adat Kenyah Desa Sekaduyan Taka, Widi Incau, membenarkan arogansi tersebut.
Menurutnya, masyarakat merasa sangat resah melihat aparat bersenjata mengawal aktivitas panen pihak perusahaan.
Padahal, perusahaan sering menuduh warga mencuri tanpa pernah memasang patok batas resmi wilayah HGU PT BSI.
“Di tanah sengketa itu berdiri puskesmas, sekolah, balai adat, air terjun Bangen Tawai, hingga Pos Gabma Seimanggaris,” protesnya.
Maka dari itu, ia mendesak perusahaan menghentikan provokasi, mencabut laporan polisi, serta mengembalikan kendaraan para tersangka.
“Kami meminta penarikan pasukan bersenjata karena mereka masuk tanpa melapor ke pemerintah desa maupun lembaga adat,” tegas Incau.
Begini Pembelaan Resmi Manajemen PT BSI
Menanggapi tudingan itu, Manager Sosial Security dan Perizinan PT BSI, Wicky, memaparkan lahan yang dikaitkan dengan Kuleh dan Lawai seluas 226,51 hektare.
Secara rinci, area tersebut mencakup 111,12 hektare kebun sawit perusahaan serta 115,39 hektare semak belukar.
“Sementara itu, lahan yang dikaitkan dengan Oktoris seluas 38,62 hektare sehingga fokus pemulihan mencapai 149,74 hektare dari total 265,13 hektare,” jelas Wicky.
Terkait batalnya kemitraan 28 Agustus 2013, Wicky menegaskan skema kerja sama itu tetap masuk wilayah HGU perusahaan.
Namun, kendala pengukuran batas serta mekanisme pengelolaan menghambat realisasi program kemitraan tersebut.
Akibatnya, kesepakatan kemitraan pun resmi kandas pada periode 2017–2021.
Selanjutnya, perusahaan sempat membuka komunikasi pada 2021, meski upaya itu belum membuahkan solusi tuntas.
Justru sebaliknya, persoalan di lapangan berkembang menjadi klaim lahan yang makin meluas.
“Karena mediasi berulang kali menemui jalan buntu, kami akhirnya melaporkan kasus ini ke Polda Kaltara,” terang Wicky.
Di pihak lain, Manager Umum PT BSI, Wilfrid, menyatakan perusahaan selalu menghormati hak dan nilai-nilai masyarakat adat.
Bahkan, manajemen tidak pernah berniat menyingkirkan peran lembaga adat ataupun menutup pintu dialog.
“Kami menegaskan laporan ini menyasar oknum dan objek tertentu berdasarkan bukti dokumen sah, bukan memusuhi seluruh warga Dayak,” ujar Wilfrid.
Sekaligus, Wilfrid merespons tuntutan DAD Nunukan mengenai pencabutan laporan terhadap ketiga warga tersebut.
Ia menyebut manajemen sangat menghargai niat baik DAD untuk menyelesaikan masalah secara damai.
“Kendati demikian, kami belum bisa mencabut laporan hanya berdasarkan desakan kelembagaan semata,” kata Wilfrid tegas.
Oleh karena itu, perusahaan mengusulkan agar DAD berkoordinasi dengan penyidik Polda Kaltara untuk memfasilitasi mediasi.
“Langkah ini penting agar dialog berjalan tertib tanpa mengganggu perkara yang sedang diproses penyidik,” pungkas Wilfrid.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
