BANYUMAS, Exposenews.id – Pemerintah Indonesia baru saja meluncurkan gebrakan besar yang siap mengubah peta industri persusuan nasional. Secara ambisius, otoritas terkait merancang rencana mendatangkan 600.000 indukan sapi perah dalam tiga tahun ke depan. Langkah masif ini sekaligus menjadi jurus utama pemerintah untuk mengejar target swasembada susu pada 2030.
Terkait kebijakan strategis tersebut, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, memaparkan urgensi di balik keputusan ini. Menurut pejabat teknis peternakan nasional itu, negara sangat membutuhkan penambahan populasi sapi perah. Dengan begitu, peternak lokal mampu meningkatkan produksi susu dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Impor Susu Tembus 82 Persen, Devisa Negara Terkuras Rp 32,3 Triliun
Data resmi kementerian menunjukkan fakta mengejutkan mengenai kondisi pemenuhan gizi masyarakat kita. Tercatat, sekitar 82 persen kebutuhan susu nasional masih dipenuhi oleh pasokan impor dari luar negeri. Sementara itu, peternak lokal baru sanggup menyuplai porsi kecil untuk mencukupi konsumsi harian warga.
Akibat ketergantungan tinggi tersebut, kas negara harus menanggung beban pengeluaran yang nilainya bikin geleng-geleng kepala. Bayangkan saja, Indonesia harus mengeluarkan devisa mencapai Rp 32,3 triliun per tahun hanya untuk mendatangkan produk susu dari luar negeri. Oleh karena itu, angka fantastis ini mendorong pemerintah untuk segera berbenah.
Merespons situasi mendesak itu, Presiden melalui Menteri Pertanian langsung menginstruksikan jajarannya menyusun peta jalan beserta anggarannya. “Presiden melalui Menteri Pertanian meminta agar kita membuat peta jalan, kemudian menyusun anggarannya. Kami sudah lakukan untuk bisa mencapai swasembada selama tiga tahun ke depan, pada 2030,” kata Agung saat meresmikan Badan Layan Usaha (BLU) Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTUHPT) Baturraden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026).
Bocoran Anggaran Fantastis Rp 3,4 Triliun
Lebih lanjut, Agung merinci tahapan eksekusi agar program raksasa ini berjalan realistis di lapangan. Dari total kebutuhan tambahan 600.000 indukan sapi perah tersebut, pemerintah menetapkan target awal pengadaan sebanyak 100.000 ekor pada 2027 mendatang. Dengan skema bertahap ini, kementerian memastikan kesiapan infrastruktur peternakan sebelum mendatangkan gelombang berikutnya.
Demi merealisasikan target awal itu, pihak kementerian tentu membutuhkan dukungan pendanaan negara yang sangat besar. Alhasil, pemerintah telah mengusulkan anggaran sekitar Rp 3,4 triliun untuk membiayai pengadaan sapi pada tahun depan. Dana jumbo ini nantinya bakal menopang kelancaran distribusi bibit sapi unggul ke kandang peternak.
Namun demikian, pelaku industri peternakan tampaknya masih harus bersabar menanti kepastian pencairan dana segar tersebut. Pasalnya, anggaran Rp 3,4 triliun itu belum disetujui karena masih dibahas dalam persetujuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2027. Artinya, eksekusi program ini sangat bergantung pada kelancaran proses pengesahan fiskal.
Menyadari krusialnya tahapan persetujuan anggaran tersebut, Agung pun mengajak seluruh masyarakat untuk turut memberikan dukungan moral. “Anggarannya ini masih belum diputuskan dalam pengertian disetujui untuk ABT 2027. Kita sama-sama berdoa, mohon doanya semua,” katanya lagi di hadapan para hadirin.
Kabar Baik! Puluhan Ribu Sapi Siap Masuk Kandang Peternak Lokal
Di balik tantangan anggaran tersebut, angin segar justru datang dari para pelaku usaha peternakan rakyat. Agung mengatakan bahwa sejumlah peternak sapi perah dalam negeri telah menyatakan kesiapan penuh untuk menambah populasi ternaknya. Antusiasme ini sekaligus membuktikan semangat peternak lokal dalam menyambut kebangkitan industri susu nasional.
Berdasarkan pendataan lapangan kementerian, peternak yang sudah siap membeli tambahan sapi perah mencapai sekitar 50.000 ekor. Menariknya lagi, mereka menyatakan kesediaan untuk menambah populasi di kandang masing-masing asalkan pemerintah memberikan dukungan subsidi. Kolaborasi nyata ini tentu mempermudah penyerapan bibit ternak secara efektif.
Dengan demikian, jajaran Kementerian Pertanian masih mengantongi pekerjaan rumah sekitar 50.000 ekor lagi dari target pengadaan 100.000 sapi perah pada 2027. Oleh sebab itu, tim penyuluh akan menggencarkan sosialisasi kepada peternak di berbagai daerah. Upaya jemput bola ini bertujuan memastikan sisa kuota sapi perah tersebut terserap secara maksimal.
Penambahan Indukan Jadi Kunci Percepatan Produksi Susu Nasional
Dalam kesempatan yang sama, Agung kembali menegaskan bahwa penambahan indukan menjadi salah satu langkah terpenting untuk mempercepat peningkatan produksi susu nasional. Tanpa penambahan populasi secara masif, peningkatan produksi susu dalam negeri hanya akan berjalan lambat. Karena alasan itulah, pemerintah menempatkan program ini sebagai prioritas utama.
Secara blak-blakan, pejabat teras Kementerian Pertanian ini bahkan mengingatkan risiko stagnasi apabila Indonesia tidak segera mengambil tindakan nyata. “Tanpa ada penambahan indukan sapi perah baru, mustahil kita bisa segera meningkatkan atau mempercepat produksi susu kita, apalagi mencapai swasembada,” kata Agung dengan nada tegas.
Melalui penambahan indukan tersebut, Agung menaruh harapan besar agar produksi susu lokal meningkat tajam dalam beberapa tahun ke depan. Selanjutnya, lonjakan produksi susu dalam negeri otomatis bakal memperkuat pasokan nasional. Dengan demikian, tingkat ketergantungan Indonesia terhadap pasokan dari luar negeri pun dapat ditekan secara bertahap.
Transformasi BBPTUHPT Baturraden Jadi BLU untuk Pacu Inovasi Peternakan
Tidak berhenti di situ, Agung juga mendorong optimalisasi lembaga pembibitan ternak nasional agar bekerja semakin lincah. Secara khusus, ia mendorong perubahan status BBPTUHPT Baturraden dari Satker Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi BLU agar lembaga ini terus melahirkan inovasi. Selain itu, transformasi ini wajib meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai penutup, Agung menekankan bahwa perubahan status menjadi BLU harus memberikan dampak nyata bagi peternak di akar rumput. “Target menjadi BLU, tentu di samping fleksibilitas penggunaan anggaran, yang penting lagi adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat itu jauh lebih meningkat,” katanya lagi mengakhiri wawancara.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
