MAJALENGKA, Exposenews.id – Acara seremonial megah peluncuran 2,4 juta genteng berkualitas dari Sentra Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, mendadak berubah menjadi panggung protes massal yang cukup menegangkan. Pasalnya, puluhan armada sopir truk pengangkut secara serentak melancarkan aksi mogok jalan karena mereka sama sekali belum menerima upah pembayaran jasa pengiriman dari pihak pengelola.
Insiden dramatis ini berawal secara mengejutkan tatkala Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, hendak mengakhiri seluruh rangkaian seremonial peluncuran di Lapangan Pasar Lama Majalengka pada Minggu (8/11/2026). Saat itu, ia dengan penuh percaya diri melempar pertanyaan santai kepada rombongan armada melalui pengeras suara, “Apakah para sopir truk sudah siap berangkat?”
Namun, bukannya jawaban “Siap!” yang menggema gembira, pertanyaan hangat politikus senior Partai Gerindra tersebut justru langsung memancing riuh gemuruh sorakan kekecewaan mendalam dari puluhan sopir truk. Gemuruh teriakan riuh tersebut secara gamblang memperlihatkan bahwa seluruh jajaran pengemudi sama sekali belum bersiap untuk menginjak pedal gas kendaraan mereka.
Selanjutnya, tak sekadar berteriak keras menumpahkan kekesalan, para pengemudi armada logistik tersebut kompak mengangkat kedua tangan mereka tinggi-tinggi ke udara sambil menyilangkan jemari hingga membentuk simbol silang yang tegas. Gestur fisik tersebut menegaskan pesan perlawanan terbuka bahwa mereka menolak keras untuk menjalankan roda kendaraan sebelum ada kepastian uang bayaran masuk ke kantong.
Uang Jalan Nunggak, Sopir Terpaksa Nginap dan Pakai Dana Pribadi
Di tengah situasi yang kian memanas di lokasi acara, seorang sopir truk bernama Opik memberanikan diri membuka suara mengenai realita pahit di lapangan. Ia mengungkapkan bahwa dari total ratusan pengemudi yang hadir berkumpul sejak pagi hari, ternyata belum ada separuhnya yang menerima pelunasan uang jasa armada.
“Banyak sekali teman-teman yang belum mendapatkan pencairan upah, bahkan jika kita hitung persentasenya, belum ada separuh dari total rombongan yang sudah memegang uang,” cetus Opik dengan nada bicara yang menyirat kekecewaan mendalam atas ketidakjelasan manajemen acara tersebut.
Selain itu, Opik mengaku sangat bingung dan tidak mengetahui secara pasti letak titik penyumbatan alur anggaran yang sebenarnya. Ia tidak bisa memastikan apakah dana operasional tersebut tersangkut di tangan vendor yang menyalurkan armada logistik atau memang belum mengalir sepenuhnya dari pihak pemerintah daerah menuju ke pihak vendor pengadaan.
Selaras dengan keluhan Opik, seorang sopir lain bernama Omay turut meluapkan kekesalan yang serupa mengenai kondisi mengenaskan yang melanda mereka. Omay menceritakan bahwa para pengemudi terpaksa harus menginap di area terbuka lapangan dan merogoh kocek serta dana pribadi demi memenuhi kebutuhan konsumsi makan dan minum sehari-hari.
Padahal, beberapa rekan sopir lainnya bahkan sudah menginapkan armada truk mereka hingga berhari-hari di area titik kumpul tersebut tanpa mendapatkan kepastian jaminan upah. Hal ini tentu saja memicu keprihatinan mendalam karena pengeluaran operasional pribadi mereka terus membengkak tanpa adanya kejelasan penggantian.
Lebih parahnya lagi, selain masalah upah keringat yang belum juga cair, armada truk logistik milik para pengemudi ini juga belum mendapatkan alokasi anggaran modal untuk pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM). Akibatnya, armada mereka secara teknis sama sekali tidak memiliki daya untuk menempuh perjalanan pengiriman antar wilayah.
“Kami menilai pihak panitia penyelenggara telah melakukan kecerobohan fatal, sebab seharusnya seluruh urusan administrasi dan pembayaran upah armada ini sudah rampung sejak pagi hari sebelum seremonial dimulai,” tegas Omay menyalahkan kekacauan sistem kerja panitia di lapangan.
Di samping itu, tingkat kerumitan skema pembayaran upah ini memang bervariasi bagi setiap pengemudi truk, sebab nilainya harus menyesuaikan kalkulasi jarak tempuh serta lokasi titik tujuan pengiriman genteng. Hal inilah yang diduga menambah lambatnya proses sinkronisasi pencairan uang di lokasi kejadian.
Sekda Cek Kendala Koperasi, Menteri Ara Larang Truk Berangkat Sebelum Dibayar
Merespons polemik panas yang meledak mendadak di hadapan publik tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suyatman, langsung memberikan penjelasan resmi bahwa terdapat kendala penyaluran administrasi pada tingkat koperasi penampung. Oleh sebab itu, pihaknya berjanji akan segera turun tangan mengurai kebuntuan komunikasi.
“Memang ada penyesuaian teknis di internal koperasi pengelola, termasuk di antaranya terkait urusan koreksi kalkulasi harga atau dinamika administrasi lainnya, namun saya menegaskan akan langsung mengecek detail penyebabnya secara langsung di lapangan,” jelas Herman memberikan klarifikasi diplomatis.
Sementara itu, Menteri PKP yang akrab dengan sapaan Ara dengan sikap tegas mengambil kepengurusan darurat demi membela hak para pekerja transportasi. Ia secara langsung memerintahkan kepada seluruh jajaran sopir beserta kernet agar membatalkan pemberangkatan armada dan tetap tinggal di lokasi apabila belum mendapatkan hak upah penuh atau merasa nominal bayarannya masih dipotong secara sepihak.
“Grup armada yang urusan pencairannya sudah tuntas dipersilakan melanjutkan perjalanan, namun bagi pengemudi yang belum menerima uang bayaran wajib tinggal di sini, dan begitu pula yang nominalnya masih dipotong wajib tetap bertahan,” tegas Menteri Ara memberi rasa keadilan kepada para pekerja.
Program Gentengisasi Prabowo: Target 4 Juta Genteng dan Pemberdayaan Puluhan UMKM
Perlu masyarakat ketahui secara luas, hajatan besar ini sebetulnya merencanakan pendistribusian masif sebanyak 2,4 juta keping genteng lokal berkualitas asal Majalengka dengan menggerakkan kekuatan rantai pasok hingga 600 armada truk pengangkut menuju berbagai lokasi sasaran pembangunan rumah subsidi.
Secara kelembagaan, perhelatan skala besar ini berdiri atas inisiasi sinergis antara Kementerian PKP bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Majalengka, serta dukungan penuh dari jajaran pengurus Koperasi Para Pengrajin Genteng Jatiwangi sebagai pilar penggerak ekonomi warga setempat.
Selain itu, pelaksanaan program logistik raksasa ini berhasil menggandeng sedikitnya 34 unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal yang bergerak konsisten dalam industri pembuatan genteng tanah liat khas Jatiwangi. Sektor ekonomi kerakyatan ini diharapkan mampu menggerakkan roda finansial masyarakat bawah secara berkelanjutan.
Dalam jangka panjang, pihak pemerintah menaruh harapan besar agar volume pesanan genteng lokal Majalengka mampu melompat signifikan, dari target awal sebesar 2,4 juta unit pada tahun 2026 ini hingga menembus angka minimal 4 juta unit pada periode tahun 2027 mendatang.
Akhirnya, program ambisius ini memegang peranan sangat strategis sebagai bagian utuh dari eksekusi kebijakan “Gentengisasi” yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto. Gerakan ini bercita-cita tinggi untuk mengoptimalkan penggunaan produk material industri dalam negeri sekaligus memperluas jangkauan pasar bagi pengrajin genteng lokal agar mampu berjaya di negeri sendiri.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
