Exposenews.id – Ketegangan antara China dan Jepang semakin memanas setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan bahwa Tokyo dapat merespons secara militer jika Beijing menggunakan kekuatan terhadap Taiwan. Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi keras dari China, yang menilai ucapan itu sebagai provokasi serius dalam isu sensitif kawasan.
Pemicu Konflik: Pernyataan Takaichi di Parlemen
Dalam rapat parlemen pada 7 November, Takaichi menegaskan bahwa serangan bersenjata terhadap Taiwan (yang berjarak hanya sekitar 100 kilometer dari Jepang) berpotensi mengaktifkan mekanisme pertahanan kolektif. Ia menjelaskan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan undang-undang keamanan Jepang yang mengatur respons jika keselamatan nasional terancam. Pernyataan ini langsung memantik kemarahan Beijing.
Kedutaan Besar China di Tokyo kemudian merilis peringatan resmi melalui WeChat pada Jumat malam. Mereka meminta seluruh warga menunda perjalanan ke Jepang karena situasi politik yang memanas dan risiko keselamatan yang meningkat. Pesan tersebut segera menjadi perhatian luas.
“Kepemimpinan Jepang baru-baru ini terus mengeluarkan pernyataan provokatif terkait Taiwan, yang merusak suasana komunikasi antarmasyarakat kedua negara serta menimbulkan risiko signifikan terhadap keselamatan pribadi dan nyawa warga China di Jepang,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri China pada Jumat (14/11/2025) malam, sebagaimana dikutip Japan Times.
kemudian memanggil Duta Besar Jepang ke Beijing. Tokyo membalas dengan memanggil duta besar China setelah Konsul Jenderal di Osaka, Xue Jian, mengunggah postingan kontroversial yang menyinggung Takaichi dengan bahasa agresif (sebelum akhirnya dihapus). Partai berkuasa Jepang lantas mendesak Xue Jian dinyatakan persona non grata dan diusir dari Jepang karena dianggap melampaui batas kewajaran diplomatik.
Respons Tegas China: Larangan Perjalanan dan Pembatalan Penerbangan
Pada Sabtu sore (15/11/2025), Kementerian Luar Negeri China bersama kedutaan dan konsulat di Jepang secara serentak mengeluarkan imbauan resmi agar warga negara mereka menunda seluruh perjalanan ke Jepang. Peringatan ini dikeluarkan di tengah memanasnya hubungan diplomatik kedua negara.
Tiga maskapai besar China langsung mengumumkan kebijakan khusus melalui situs resmi masing-masing. Mereka menawarkan pengembalian dana penuh atau penjadwalan ulang tanpa biaya untuk semua penerbangan menuju Jepang mulai 15 November hingga 31 Desember. Kebijakan ini menjadi langkah nyata pertama China dalam menanggapi pernyataan Takaichi dan sekaligus memberikan tekanan diplomatik signifikan kepada Tokyo.
Langkah Beijing tersebut berpotensi memberikan dampak besar terhadap sektor pariwisata Jepang. Menurut data Badan Pariwisata Jepang, wisatawan dari China daratan menyumbang hampir seperempat dari total kunjungan wisatawan mancanegara. Dalam sembilan bulan pertama tahun 2025 saja, sekitar 7,5 juta warga China telah mengunjungi Jepang. Pembatalan massal ini diperkirakan menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi Jepang.
Dampak Bilateral dan Sikap Strategis Kedua Negara
Meskipun dikenal dengan sikap tegas terhadap China, Takaichi berupaya meredam ketegangan dengan menegaskan bahwa pernyataannya tetap selaras dengan kebijakan Jepang selama ini. Ia menambahkan bahwa ke depan, ia tidak akan lagi mengutip skenario spesifik secara rinci. Namun, Beijing tetap bersikukuh bahwa pernyataan tersebut bersifat provokatif dan tidak dapat diterima.
China secara konsisten memandang Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan untuk reunifikasi. Isu ini terus menjadi sumber ketegangan utama dalam hubungan bilateral.
Hubungan Jepang-China selama ini didasarkan pada kepentingan ekonomi yang saling menguntungkan. Namun, hubungan tersebut kerap diuji oleh sengketa sejarah, persaingan geopolitik, dan isu pertahanan. Undang-undang keamanan Jepang tahun 2015 memungkinkan Tokyo melakukan “pertahanan diri kolektif” jika serangan terhadap negara lain dinilai mengancam kelangsungan hidup Jepang. Dalam konteks ini, Takaichi menilai potensi konflik di Taiwan dapat memenuhi kriteria tersebut, terutama jika melibatkan pengerahan kapal perang atau kekuatan militer.
Di tengah saling pemanggilan duta besar, unggahan kontroversial, larangan perjalanan, dan pembatalan penerbangan massal, hubungan kedua negara kini berada pada titik kritis. Stabilitas diplomatik di kawasan Asia Timur semakin rapuh. Jepang tetap mempertahankan ambiguitas strategis dalam menentukan sejauh mana keterlibatan langsung dalam pertahanan Taiwan (sikap yang sejalan dengan pendekatan Amerika Serikat). Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah ketegangan ini hanya sementara, atau menjadi awal dari krisis yang lebih dalam?
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
