Exposenews.id – Dalam situasi yang benar-benar memanas, ribuan pegawai pemerintah Amerika Serikat (AS) akhirnya harus menerima surat pemecatan (PHK) yang pahit pada hari kesepuluh penutupan pemerintah, Sabtu (11/10/2025). Lebih lanjut, menurut dokumen pengadilan yang berhasil diakses, lebih dari 4.000 pegawai di tujuh lembaga federal secara resmi menerima surat Reduction in Force (RIF) atau pemberitahuan pengurangan pegawai. Akibatnya, suasana ketidakpastian langsung menyelimuti para pekerja federal ini.
Kebuntuan Politik Jadi Pemicu Krisis
Lalu, apa yang sebenarnya memicu pemecatan massal ini? Pada dasarnya, pemerintah AS mutlak membutuhkan persetujuan Kongres untuk mengesahkan anggaran. Namun, Partai Republik bersikeras ingin anggaran disetujui tanpa memperluas subsidi asuransi kesehatan. Di sisi lain, Partai Demokrat dengan teguh menolak menyetujui anggaran apa pun kecuali subsidi kesehatan tersebut diperpanjang. Alhasil, kebuntuan politik inilah yang akhirnya memicu penutupan pemerintah dan berujung pada PHK massal ribuan pegawai federal.
Trump Serang Demokrat dan Beku Dana Negara Musuh
Tak tinggal diam, Presiden AS Donald Trump langsung menanggapi situasi ini dengan nada menyerang. Di hadapan wartawan di Gedung Oval, Trump secara tegas menuduh bahwa PHK ini sepenuhnya merupakan akibat dari sikap keras kepala Partai Demokrat. “Mereka yang memulai semua ini. PHK ini berorientasi pada Demokrat,” ujar Trump dengan nada tegas. Bahkan, Trump berulang kali mengancam akan mem-PHK pegawai federal selama kebuntuan ini berlangsung, dan dia secara spesifik menargetkan bagian-bagian pemerintahan yang menjadi favorit Demokrat.
Tidak berhenti di situ, Trump juga memerintahkan pembekuan setidaknya 28 miliar dolar AS dana infrastruktur untuk negara bagian New York, California, dan Illinois. Sebagai informasi, ketiga negara bagian ini dikenal sebagai basis pemilih Demokrat dan sekaligus pengkritik paling vokal terhadap pemerintahannya. Tindakan ini semakin mempertegas bahwa krisis anggaran telah berubah menjadi medan pertempuran politik yang sengit.
Ini Daftar Lengkap Korban PHK di Tiap Kementerian!
Lantas, berapa sebenarnya jumlah korban PHK di setiap kementerian? Menurut laporan ABC pada Sabtu (11/10/2025), berikut adalah rincian mengejutkan dari pegawai yang terdampak:
-
Departemen Perdagangan: sekitar 315 orang
-
Departemen Pendidikan: sekitar 466 orang
-
Departemen Energi: sekitar 187 orang
-
Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan: sekitar 1.100–1.200 orang
-
Departemen Perumahan dan Pembangunan Kota: sekitar 442 orang
-
Departemen Homeland Security: sekitar 176 orang
-
Departemen Keuangan: sekitar 1.446 orang.
Kecaman dan Gugatan Hukum Mencuat
Di tengah situasi yang kacau ini, tentu saja Partai Demokrat dan berbagai pejabat melayangkan kecaman keras. Sebagai contoh, Senator Susan Collins, Ketua Komite Anggaran Senat dari Partai Republik, dengan lantang mengecam keputusan PHK ini. Dia menilai langkah ini secara nyata merugikan pegawai federal yang selama ini tetap bekerja tanpa gaji atau terpaksa diliburkan sementara. “PHK sewenang-wenang ini justru akan membuat pegawai tidak cukup untuk menjalankan tugas lembaga dan program penting, dan pada akhirnya malah merugikan keluarga di seluruh negeri,” tegasnya.
Selanjutnya, serikat pekerja American Federation of Government Employees (AFGE), yang dengan gigih mewakili lebih dari 800.000 pegawai federal, juga turut mengutuk PHK massal ini. Presiden AFGE, Everett Kelley, dengan berani menyebut tindakan ini sebagai sebuah aib dan ilegal. Dia menegaskan bahwa pegawai federal sering dijadikan ‘bidak politik’ dalam permainan kekuasaan. Oleh karena itu, AFGE tidak hanya menuntut Kongres untuk segera mengakhiri penutupan pemerintah, tetapi mereka juga telah secara resmi menggugat Office of Management and Budget terkait PHK massal ini.
Sementara itu, di kubu Partai Demokrat, mereka sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Pemimpin Demokrat Senat, Chuck Schumer, dengan lantang menegaskan bahwa mereka tidak akan menyerah pada tekanan Trump. “Selama Partai Republik tidak serius, merekalah yang harus bertanggung jawab. Setiap pekerjaan yang hilang, setiap keluarga yang terdampak, setiap layanan yang terpangkas adalah semata-mata akibat dari keputusan mereka,” seru Schumer dengan penuh emosi.
Namun, pemerintah justru mengambil sikap berseberangan dengan menolak gugatan dari serikat pekerja. Alasan yang mereka kemukakan adalah serikat pekerja dinilai tidak memiliki hak hukum untuk menggugat keputusan mengenai pegawai federal. Saat ini, semua mata tertuju pada jadwal persidangan dimana seorang hakim federal dijadwalkan akan mendengar kasus panas ini pada tanggal 15 Oktober mendatang. Sembari menunggu keputusan pengadilan, beberapa senator Partai Republik, termasuk Susan Collins, terus menegaskan bahwa peran pegawai federal tetaplah sangat vital meskipun mereka terpaksa bekerja tanpa gaji atau diliburkan sementara.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
