BEKASI, Exposenews.id – Faktanya, sebanyak 12 warga dari lima kepala keluarga (KK) di RT 12/RW 006, Kampung Nambo, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, kini menjalani hidup terisolasi di tengah proyek perluasan kawasan industri.
Sejak 31 Oktober 2026 lalu, oknum tak dikenal memutus akses jalan menuju permukiman mereka sekaligus memadamkan listrik setelah keluarga itu menolak menjual lahan warisan seluas 9.427 meter persegi di dalam area pengembangan industri seluas 280 hektare.
Padahal, pihak pengembang mengeklaim sudah menawarkan uang ganti rugi Rp 1 juta per meter persegi beserta tanah pengganti di lokasi lain, namun warga tetap memilih bertahan.
Akibat kebuntuan negosiasi tersebut, belasan warga ini akhirnya kehilangan akses dasar hingga terpaksa menjalani rutinitas harian dalam keterbatasan.
Tempuh Jalan Kaki 2,5 Kilometer dan Andalkan Genset
Berdasarkan pantauan langsung di lokasi, salah satu warga bertahan bernama Nasep (49) menceritakan bahwa putusnya akses jalan memaksa keluarganya berjalan kaki sejauh 2,5 kilometer menuju jalan raya, termasuk saat mengantar anak-anak berangkat ke sekolah.
“Ya kami sekolah paling jalan kaki. Anak-anak diantar jalan kaki. Kalau musim hujan banyak air yang enggak bisa dilewatin pakai kendaraan, roda dua pun enggak bisa. Tadi maksain juga pakai motor trail, ya susah juga,” ujar Nasep saat ditemui di kediamannya, Jumat (20/11/2026).
Lebih lanjut, Nasep mengaku tidak mengetahui secara pasti pelaku yang memutus aliran listrik maupun alasan di balik hilangnya akses jalan menuju rumahnya.
“Soal pemutusan lampu, saya enggak bisa jelasin itu siapanya. Tahu-tahunya saya sekarang ini enggak punya jalan, listrik diputus,” kata Nasep.
Tanpa pasokan listrik, keluarga Nasep akhirnya mengandalkan mesin generator set (genset) dengan biaya bahan bakar minyak (BBM) yang menguras kantong, ditambah sulitnya mengangkut bahan bakar dari jalan raya.
“Karena enggak ada listrik, kami di sini akhirnya pakai genset. Kalau semalam doang bisa sampai Rp 120.000. Itu juga sampai jam 05.00 WIB. Kalau misalnya sampai jam 07.00 WIB mah ya kadang-kadang bisa Rp 140.000,” ungkap Nasep.
Bertahan Demi Bakti Menemani Sang Ibu Tercinta
Di tengah himpitan kondisi tersebut, Nasep menegaskan keluarganya tidak pernah meminta relokasi karena ia mengambil keputusan bertahan semata-mata demi berbakti menemani sang ibu yang merupakan warga asli Kampung Nambo dan merasa nyaman tinggal di tanah kelahirannya.
Atas dasar prinsip kuat itulah, ia menutup pintu negosiasi apabila pembahasan hanya berujung pada pelepasan hak atas tanah.
Oleh sebab itu, ia hanya menuntut negara agar segera hadir memulihkan hak dasar mereka sebagai warga negara.
“Ngapain kami mau nego, kami enggak mau jual tanahnya. Enggak ada solusi bagi kami. Bagi kami hanya bertahan di sini dan kembalikan semua hak kami sebagai warga negara Indonesia,” tegas Nasep.
“Ya, harapan saya sih jalan harus ada lagi, listrik harus nyala lagi. Pokoknya pengen punya akses lagi. Harusnya pemerintah ngertilah kondisi kami kayak gini, dan kami enggak perlu mengadu,” tambahnya.
Pengembang Buka Suara Soal Jalan dan Tawaran Fantastis
Di sisi lain, perwakilan pihak pengembang kawasan, Budianto, menjelaskan bahwa pengalihan akses jalan sepanjang sekitar 1.995 meter dengan lebar tiga meter telah melewati mekanisme tukar-menukar kompensasi bersama pemerintah desa pada 19 Desember 2024.
“Karena itu bukan aset pemerintah, pemerintah desa bersama pengembang melakukan musyawarah. Modelnya tukar-menukar dalam bentuk kompensasi,” kata Budianto.
Sementara itu, terkait pemutusan aliran listrik, Budianto menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari proses sterilisasi lahan proyek industri seluas 280 hektare yang di dalamnya masih menyisakan lahan sekitar 9.427 meter persegi milik keluarga Nasep.
Tak hanya itu, ia mengeklaim pengembang telah menyiapkan paket kompensasi berupa uang tunai Rp 1 juta per meter persegi sekaligus lahan pengganti dengan luas yang sama di lokasi yang dinilai lebih strategis.
“Artinya kalau ini deal, mereka akan mendapatkan uang Rp 9.427.000.000 dan mendapatkan tanah tetap 9.427 meter persegi di tempat yang lebih strategis di jalan utama kabupaten. Lokasinya juga sudah kami tunjukkan,” ujar Budianto.
Sayangnya, pendekatan melalui sejumlah tokoh masyarakat dan pertemuan yang digelar pada 9 November 2026 bersama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi, pihak kecamatan, pemerintah desa, serta Babinsa tetap belum membuahkan titik temu.
Menyikapi kebuntuan ini, Camat Serang Baru Deni Mulyadi mengakui bahwa pemerintah tidak bisa memaksa warga untuk pindah apabila mereka masih mencintai tempat tinggalnya.
“Warga itu kemarin bilang masih betah di sini. Itu kan hak mereka. Kami enggak bisa memaksakan harus pindah semuanya. Harus ada solusi. Dialog lebih intens lagi antara pihak perusahaan dengan warga, sehingga keduanya mendapatkan win-win solution,” kata Deni.
Bupati Bekasi Minta Listrik dan Jalan Segera Pulih
Merespons polemik tersebut, Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja langsung memanggil pihak pengembang bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Kantor Bupati Bekasi, Jumat (20/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Asep menginstruksikan perusahaan agar segera menyalakan kembali aliran listrik dan membuka akses jalan bagi warga Kampung Nambo yang memilih bertahan.
“Saya meminta pihak perusahaan agar hak-haknya tetap terpenuhi. Pertama, listriknya harus bisa dinyalakan kembali dan akses jalannya harus dibuatkan lagi,” tegas Asep.
Menurut Asep, keputusan warga mempertahankan tanah merupakan hak asasi yang wajib dihormati tanpa menyanderanya lewat pemutusan fasilitas dasar.
Bahkan, ia menilai penyesuaian tata ruang kawasan industri sangat memungkinkan pengembang lakukan tanpa harus menggusur rumah warga yang bertahan.
“Sebagai kepala daerah, saya harus memperhatikan hal itu. Ini bukan sekadar persoalan dia harus pindah atau tidak, tetapi juga menyangkut sisi kehidupan dan hak asasi seseorang untuk menentukan pilihannya. Kalau memang dia ingin tetap tinggal di situ, bagaimana lagi? Itu hak dia,” kata Asep.
“Memang, camat dan kepala desa juga sudah menyampaikan bahwa warga lain sudah pindah. Namun, kita tidak boleh menyandera hak mereka. Bisa saja akses jalan tetap dibuat meskipun masih ada satu rumah yang berdiri di sana. Menurut saya, itu tidak masalah,” sambungnya.
Lebih lanjut, Asep mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut pihak pengembang akhirnya menyatakan kesediaan untuk segera menghidupkan kembali listrik dan membangun akses jalan bagi warga.
“Tadi pihak perusahaan bahkan mengatakan, kalau perlu mereka sendiri yang akan menyalakan listrik dan membuat akses jalan,” ujarnya.
Selain memerintahkan camat dan kepala desa mengawal pemulihan fasilitas tersebut, Asep menjadwalkan kunjungan langsung ke Kampung Nambo pada Sabtu (21/11/2026) guna mengecek kondisi warga sekaligus mengantisipasi potensi banjir di lokasi.
“Kami juga perlu melihat kondisi di sana, karena katanya daerah itu rawan banjir saat hujan. Kami tidak bisa membiarkan warga tinggal dalam kondisi yang membahayakan,” ujarnya.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com





