TANGERANG SELATAN, Exposenews.id – Media sosial Threads mendadak ramai setelah kabar rencana pembangunan pusat data atau data center di kawasan BSD, Kota Tangerang Selatan, mencuat ke publik. Sontak saja, rencana proyek infrastruktur digital tersebut langsung memancing perbincangan hangat warganet lokal.
Usut punya usut, gelombang perhatian warga ini bermula ketika pemilik akun Threads @elisaantl mengunggah sebuah utas kritis pada 1 November 2026. Selanjutnya, unggahan tersebut cepat menyebar luas dan menarik perhatian banyak penghuni kawasan pemukiman modern itu.
Dalam utas viralnya tersebut, sang pemilik akun secara terbuka melempar pertanyaan menohok mengenai pengetahuan warga BSD terhadap rencana pembangunan pusat data itu. Lebih jauh lagi, ia turut menyoroti berbagai risiko lingkungan serius yang berpotensi muncul di kemudian hari.
“Warga BSD sdh tau nantinya bakal ada rencana pembangunan data center di kawasan BSD kalian tau ngga efeknya apa?” tulis akun tersebut pada Selasa. Sontak, kalimat singkat yang penuh tanda tanya besar ini langsung memicu diskusi panjang di kolom komentar.
Tak berhenti di situ, unggahan tersebut juga merinci sederet kekhawatiran warga terhadap operasional fasilitas komputasi yang rakus sumber daya ini. Mulai dari ancaman menyusutnya ketersediaan air bersih, melonjaknya konsumsi listrik, potensi kenaikan suhu lingkungan, hingga kebisingan mesin pendingin dan generator.
Selain persoalan kebisingan dan suhu panas, warga juga mencemaskan pencemaran udara akibat emisi gas buang generator saat listrik padam. Bahkan, berkurangnya area resapan air akibat betonisasi bangunan dikhawatirkan bakal meningkatkan risiko genangan serta banjir di kawasan tersebut.
Senada dengan keresahan tersebut, pengguna Threads lainnya pun ikut menyuarakan kegelisahan serupa. Salah satunya datang dari akun @audreykath yang menilai bahwa kualitas air dan udara di wilayah Tangerang Selatan sebenarnya sudah kurang baik, bahkan sebelum rencana pembangunan data center itu muncul.
“Sebelum ada data center aja kualitas air & udara udah jelek banget. Gimana kalau ada,” tulisnya dengan nada khawatir. Pernyataan lugas ini pun langsung mewakili perasaan banyak warga Tangsel yang sehari-hari merasakan langsung kondisi kualitas lingkungan kota mereka.
Respons Pemkot Tangsel: Klaim Rencana Pembangunan Sudah Sesuai Aturan Tata Ruang!
Menanggapi ramainya perbincangan publik di media sosial tersebut, Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kota Tangerang Selatan, Yulia Rahmawati, akhirnya angkat bicara. Ia memastikan bahwa rencana pembangunan pusat data itu telah mengikuti ketentuan tata ruang yang berlaku.
Secara regulasi, Rahmawati merujuk pada tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan (ITBX) dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 118 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Kota Tangerang Selatan Tahun 2022–2042. Berdasarkan aturan resmi tersebut, pemerintah mengizinkan bangunan pusat data atau aktivitas pengolahan data pada empat peruntukan zona.
Adapun keempat zona tersebut mencakup kawasan peruntukan industri (KPI), kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, kawasan peruntukan perkantoran, serta kawasan peruntukan campuran. Dengan begitu, proyek infrastruktur digital ini memiliki pijakan hukum tata ruang yang jelas di wilayah Tangerang Selatan.
Lebih lanjut, Rahmawati menjelaskan bahwa lokasi rencana pembangunan data center yang berada di kawasan kantor Smartfren masuk ke dalam zona kawasan peruntukan perdagangan dan jasa. Oleh karena itu, zona komersial tersebut memang memperbolehkan berdirinya fasilitas pengolahan data.
“Untuk proses tata ruangnya sudah selesai dan sesuai. Adapun proses perizinan lainnya dapat dicek ke DPMPTSP,” ujar Rahmawati saat dihubungi pada Rabu. Pernyataan ini menegaskan bahwa proses verifikasi tata ruang telah rampung sehingga urusan izin berikutnya bergulir ke instansi terkait.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan, Haris Jaya Prawira, justru belum dapat memberikan penjelasan lebih jauh mengenai status perizinan proyek tersebut. Publik pun masih harus menanti kepastian dokumen legalitas dari dinas perizinan ini.
Pasalnya, pejabat di instansi perizinan satu pintu tersebut mengaku perlu melakukan pengecekan internal terlebih dahulu. Ia ingin memastikan data administrasi proyek kepada jajaran bidang teknis di instansinya sebelum menyampaikan keterangan resmi kepada masyarakat luas.
“Saya cek dulu ke bidang teknis ya,” ujar Haris secara singkat. Jawaban singkat ini sekaligus menunjukkan bahwa pihak DPMPTSP enggan berspekulasi sebelum memeriksa langsung kelengkapan berkas pengajuan proyek pusat data tersebut di meja bidang teknis mereka.
Fakta Mengejutkan! DLH Tangsel Ternyata Belum Terima Dokumen Amdal Proyek Ini
Di sisi lain, fakta tak kalah mengejutkan datang dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan, Bani Khosyatullah. Ia secara blak-blakan mengungkapkan bahwa hingga saat ini instansinya sama sekali belum menerima permohonan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dari perusahaan yang bersangkutan.
“Belum ada amdal, yang masuk baru cuma CV (data perusahaan saja),” ujar Bani membeberkan fakta di lapangan. Padahal, dokumen Amdal merupakan syarat krusial untuk mengukur dampak operasional data center terhadap air tanah, kebisingan, serta kualitas udara warga sekitar.
Kendati dokumen kajian lingkungan tersebut belum masuk, Bani mengakui bahwa pihaknya sudah mendengar berbagai informasi mengenai kekhawatiran masyarakat. Ia memahami keresahan warga terkait potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pembangunan pusat data di tengah kawasan hunian tersebut.
Sebagai langkah tindak lanjut, jajaran DLH terus menjalin koordinasi intensif bersama bidang tata ruang dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait lainnya. Koordinasi lintas instansi ini berjalan di tengah belum masuknya dokumen Amdal serta munculnya berbagai kekhawatiran warga Tangerang Selatan.
“Sudah berkoordinasi seperti dengan tata ruang,” pungkas Bani menutup keterangannya. Kini, warga Tangerang Selatan tentu akan terus mengawal ketat proses perizinan dan kajian Amdal proyek ini demi memastikan pembangunan digital tidak mengorbankan kualitas lingkungan hidup mereka.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com




