SURABAYA, Exposenews.id – Publik Kota Pahlawan mendadak heboh karena praktik curang penggelonggongan sapi ternyata masih ditemukan di Rumah Potong Hewan (RPH) Tambak Osowilangun, Surabaya, Jawa Timur.
Akibatnya, temuan mengejutkan ini langsung memicu persoalan serius yang menuntut jajaran pengelola untuk segera membereskannya demi kelancaran pengajuan sertifikat halal fasilitas pemotongan modern tersebut.
Menanggapi situasi genting ini, Direktur Utama PT RPH Surabaya Perseroda, Fajar Arifianto Isnugroho, secara terbuka mengungkap bahwa timnya masih mendapati aksi penggelonggongan di tengah aktivitas 65 jagal.
“Dari total 65 jagal yang beraktivitas di RPH Tambak Osowilangun, masih ditemukan praktik penggelonggongan sapi. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam proses pengajuan kembali sertifikat halal setelah perpindahan fasilitas pemotongan,” ungkap Fajar, Jumat (13/11/2026).
Lebih lanjut, Fajar melontarkan pernyataan tegas tersebut tepat seusai menghadiri forum sosialisasi bertema Jaminan Produk Halal dan Perlindungan Konsumen dalam Praktik Pemotongan Hewan di Surabaya.
Targetkan Sertifikat Halal November Ini, Pengawasan Makin Ketat!
Dalam keterangannya, Fajar memaparkan bahwa pihak RPH Surabaya kini memperketat pengawasan aktivitas pemotongan hewan sekaligus membenahi tata kelola operasional di fasilitas Tambak Osowilangun.
Bukan tanpa alasan, manajemen menjalankan langkah taktis ini demi mengebut proses sertifikasi halal yang mengejar target rampung pada akhir November 2026 mendatang.
Menurut pandangan Fajar, momentum perpindahan lokasi pemotongan dari Pegirian menuju Tambak Osowilangun membuka peluang emas bagi perusahaan untuk menerapkan sistem pengelolaan baru yang lebih tertib.
Secara konkret, sistem anyar tersebut mencakup pembenahan manajemen internal, penerapan aturan main yang disiplin, serta peningkatan pengawasan ketat terhadap seluruh tahapan pemotongan hewan.
Oleh sebab itu, Fajar menegaskan bahwa penerbitan sertifikat halal wajib berjalan beriringan dengan kepastian nyata bahwa kegiatan pemotongan di lapangan benar-benar memenuhi ketentuan syariat.
“Ini bukan sekadar sertifikat selembar kertas. Di belakangnya harus ada tanggung jawab. Jangan sampai sertifikat halal sudah keluar, tetapi praktik di lapangan justru tidak menjamin kehalalan,” tegasnya penuh penekanan.
Siap-Siap Gigit Jari! Jagal Pelaku Gelonggongan Bakal Kena Sanksi Tegas
Sebagai bagian penting dari agenda pembenahan, manajemen RPH Surabaya merencanakan seleksi ketat terhadap seluruh jagal yang menjalin kemitraan resmi dengan pihak perusahaan.
Konsekuensinya, pengelola nantinya hanya akan memberikan sertifikat halal eksklusif bagi para jagal yang mematuhi aturan pemotongan, bekerja secara tertib, serta bebas dari praktik penggelonggongan sapi.
Lebih jauh, Fajar menjelaskan bahwa tim internal akan menjalankan mekanisme penertiban secara bertahap, mulai dari sosialisasi masif, pendampingan edukasi, hingga melayangkan peringatan kepada para jagal.
Di samping itu, pihaknya menargetkan aturan yang lebih tegas bisa berlaku efektif setelah Lebaran mendatang. Kendati demikian, surat peringatan dini sudah mulai diberikan kepada jagal agar mereka segera memperbaiki praktik pemotongan.
“Target saya, semua pemotongan di RPH bebas dari gelonggongan. Ini bukan hanya soal melarang, tetapi bagaimana jagal diedukasi, pedagang daging juga diedukasi, termasuk masyarakat sebagai konsumen juga harus diedukasi tentang daging sapi gelonggongan,” paparnya lugas.
Jangan Sampai Ketipu! Ini Trik Cek Asal Daging di Pasar
Tak berhenti membenahi aktivitas pemotongan, RPH Surabaya juga gencar memperjuangkan keterbukaan informasi mengenai asal-usul daging sapi yang beredar luas di berbagai pasar tradisional.
Sebagai wujud nyatanya, pengelola mengoptimalkan pemasangan Papan Mitra RPH sebagai penanda resmi bagi pedagang yang mengambil pasokan daging dari jagal mitra binaan RPH Surabaya.
Untuk menggambarkan situasi riil, Fajar menyodorkan fakta mengejutkan di Pasar Wonokromo, Surabaya, di mana mayoritas pedagang daging ternyata memasok dagangan dari luar jaringan mitra RPH.
“Contohnya di Pasar Wonokromo. Dari sekian banyak penjual daging, yang memiliki Papan Mitra RPH hanya 10 pedagang. Selebihnya mengambil pasokan dari Krian dan Sidoarjo. Artinya, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai asal daging yang mereka beli,” urai Fajar.
Menurut Fajar, kejelasan informasi mengenai sumber pasokan daging memegang peranan krusial yang wajib masyarakat ketahui sebagai benteng utama perlindungan konsumen di Kota Pahlawan.
Auditor MUI Bongkar Catatan Kekurangan dalam Proses Audit Halal!
Sementara itu, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, Solihin Hasan, menegaskan bahwa praktik penggelonggongan sapi merupakan temuan krusial yang wajib mendapat tindak lanjut sebelum sertifikat halal terbit.
Dalam paparannya, Solihin menjelaskan bahwa manajemen RPH Surabaya sebelumnya sudah mengantongi sertifikat halal resmi untuk fasilitas pemotongan lama mereka di kawasan Pegirian.
Namun demikian, perpindahan seluruh aktivitas operasional menuju lokasi baru di Tambak Osowilangun mewajibkan pengelola untuk mengajukan sertifikasi ulang melalui tahapan audit halal secara menyeluruh.
Saat menjalankan pemeriksaan di lokasi baru tersebut, tim auditor ternyata masih menemukan sejumlah kekurangan teknis, termasuk keberadaan praktik curang penggelonggongan sapi.
Merespons temuan tersebut, MUI Jawa Timur pun meminta RPH Surabaya mengeksekusi perbaikan total agar seluruh proses pemotongan memenuhi persyaratan ketat sertifikasi halal.
“Kalau sertifikat halal sudah keluar, tetapi ternyata masih ada praktik yang tidak sesuai di lapangan, ini tidak boleh terjadi. Karena itu, perlu langkah komprehensif. Tidak hanya RPH, tetapi juga dukungan pemerintah kota dan dinas terkait,” pungkas Solihin.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
