Exposenews.id – Suasana di kawasan pedesaan Magelang mendadak berada di ujung tanduk! Gelombang amarah warga Desa Sambeng, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah akhirnya pecah setelah aliansi Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan dan Tanah Air (Gema Pelita) secara mendadak mendatangi markas Polresta Magelang. Mereka melayangkan desakan super tegas agar pihak kepolisian segera mengambil tindakan nyata dengan menghentikan total seluruh aktivitas penambangan pasir batu yang selama ini meresahkan kehidupan masyarakat setempat.
Juru Bicara Humas Gema Pelita, Khairul Hamzah, secara langsung menyampaikan tuntutan membara tersebut tepat setelah menyelenggarakan audiensi tertutup bersama jajaran petinggi kepolisian di Markas Polresta Magelang pada Selasa sore (10/11/2026).
“Seluruh masyarakat sangat berharap agar pihak berwenang segera menutup operasional tambang pasir tersebut, walaupun untuk sementara waktu saja, setidaknya sampai ada kejelasan hukum serta keadilan yang benar-benar nyata atas konflik ini,” cetus Khairul dengan nada penuh penekanan saat mengutarakan kegelisahan ribuan penduduk.
Perlu pembaca ketahui, wadah perjuangan Gema Pelita ini sesungguhnya merupakan gerakan murni bentukan masyarakat Desa Sambeng sendiri. Mereka bersatu padu demi memblokir segelintir korporasi pengeruk kekayaan alam yang dinilai terus memosisikan kelestarian lingkungan serta keselamatan pemukiman warga dalam ancaman serius.
Sebelum gebrakan terbaru ini mencuat ke publik, rekam jejak perjuangan warga Desa Sambeng ternyata sudah cukup panjang. Pasalnya, mereka sebelumnya juga pernah sukses melancarkan aksi penolakan keras terhadap rencana pengerukan tanah uruk yang hendak menyuplai proyek strategis Jalan Tol Yogyakarta-Bawen.
Lebih lanjut, Khairul membeberkan peringatan keras mengenai potensi ledakan konflik sosial yang kian membesar di lapangan. Hal ini terjadi lantaran deru mesin alat berat tambang pasir tersebut masih terus beroperasi secara leluasa, padahal warga Desa Sambeng sudah berulang kali menyerukan moratorium operasional secara damai.
“Kondisi riil ketertiban dan keamanan masyarakat di kawasan Sambeng saat ini sungguh sudah berada pada titik didih yang amat darurat serta sangat berbahaya bagi keselamatan bersama,” seru Khairul saat menggambarkan potensi gesekan fisik yang bisa pecah sewaktu-waktu.
Ultimatum Berdarah! Kepolisian Diberi Tenggat Jumat Ini atau Rakyat Bertindak
Di tempat yang sama, tokoh perwakilan Gema Pelita lainnya, Suratman, menguraikan bahwa sebagian besar warga sebenarnya masih memegang teguh rasa percaya pada kepemimpinan Polresta Magelang untuk mengambil langkah hukum cepat dalam menyegel arena tambang pasir bermasalah tersebut.
Akan tetapi, kepercayaan warga tersebut kini diiringi dengan sebuah tenggat waktu yang sangat krusial; warga secara terang-terangan melayangkan ultimatum keras agar kepolisian berhasil memberhentikan seluruh kegiatan ekskavasi paling lambat sebelum hari Jumat (13/11/2026) mendatang.
“Apabila kepolisian ternyata gagal mengeksekusi penutupan sebelum tenggat hari Jumat tiba, alhasil warga Desa Sambeng akan bergerak serentak mengepung lokasi dan melakukan aksi penghentian paksa dengan tangan mereka sendiri,” tegas Suratman menyuarakan amarah akar rumput yang sudah membumbung tinggi.
Suratman kemudian membongkar ketidakadilan fatal yang dirasakan warga sehari-hari. Ia menyoroti fakta bahwa tuntutan untuk selalu tertib dan taat hukum selalu ditujukan kepada masyarakat kecil, padahal para pengusaha tambang pasir justru dibiarkan bebas melanggar aturan dan mengabaikan keresahan warga sekitar.
Menanggapi gejolak emosi warga yang kian memuncak tersebut, pihak kepolisian yang diwakili oleh Wakil Kepala Polresta Magelang, AKBP Bim Rekoaji, akhirnya membuka suara untuk menenangkan situasi dan menegaskan bahwa jajarannya siap menampung seluruh poin aspirasi warga.
“Kami tentu akan mempelajari semua masukan serta dokumen tuntutan dari warga secara saksama,” ujar Wakapolresta memberikan pernyataan yang terbilang cukup singkat dan berhati-hati.
Senada dengan pimpinannya, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Magelang, Kompol Dwi Atma Yofi Wirabrata, turut memberikan jaminan resmi bahwa jajaran aparat penegak hukum tidak akan tinggal diam atas keluhan mendesak yang disampaikan oleh masyarakat Sambeng.
“Oleh karena itu, kami secepatnya akan menerjunkan tim khusus untuk melangsungkan proses penyidikan secara mendalam,” lugas Kompol Yofi menegaskan komitmen penyelidikan institusinya.
Birokrasi ESDM Buka Suara: Mengapa Tambang Pasir Tak Bisa Langsung Segel Begitu Saja?
Namun demikian, di tengah memanasnya tuntutan warga, benteng birokrasi justru menyuarakan nada yang berseberangan. Kepala Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi, Yohanes Pambudi Hadi, sebelumnya sudah membeberkan kenyataan pahit bahwa aparat tidak bisa menghentikan aktivitas tambang begitu saja.
“Pihak kami sungguh tidak bisa langsung main setop atau main segel begitu saja di lapangan, sebab negara kita ini memiliki aturan hukum serta prosedur administratif ketat yang wajib dihormati,” terang Yohanes menjelaskan keterbatasan wewenangnya.
Memperjelas kerumitan aturan regulasi tersebut, Penelaah Teknis Kebijakan Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi, Yordan Wahyu Christanto, memaparkan secara rinci bahwa mekanisme penjatuhan sanksi administratif terhadap para pemegang izin tambang telah mengikat kuat dalam payung Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).
Menurut Yordan, pemerintah daerah maupun dinas terkait sama sekali tidak memegang wewenang untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) secara spontan tanpa melalui pembuktian pelanggaran hukum yang sah dan akurat.
Selanjutnya, Yordan menguraikan bahwa sanksi tegas baru bisa dijatuhkan apabila tim pengawas berhasil memverifikasi adanya pelanggaran fisik di lapangan, seperti tindakan pengerukan yang melebihi kuota produksi bulanan, kelalaian kewajiban menyetor pajak daerah, hingga aktivitas ilegal di luar titik koordinat konsesi.
Secara bertahap, mekanisme hukum akan memproses pengusaha nakal melalui penerbitan Surat Peringatan Pertama (SP 1) dengan memberi waktu perbaikan selama 30 hari. Apabila pengusaha tetap mangkir, pejabat akan menerbitkan SP 2 yang juga mengikat durasi perbaikan selama 30 hari berikutnya.
“Lalu, apabila pihak pengusaha tambang ternyata masih terus membangkang, kami bakal menerbitkan SP 3 berdurasi 30 hari, disusul pembekuan izin sementara selama 60 hari, hingga akhirnya pencabutan IUP OP secara permanen baru bisa diputuskan jika perbaikan tak kunjung dilakukan,” pungkas Yordan menutup penjelasan regulasi yang cukup panjang tersebut.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
