JAKARTA, Exposenews.id – Gelombang penolakan langsung meledak dari berbagai kalangan warga menanggapi wacana pemerintah yang hendak membatasi game online. Lebih jauh, wacana ini muncul sebagai respons tunggal atas tragedi ledakan mencekam di SMAN 72 Jakarta.
Pertama-tama, mari kita dengar suara para pemain. Sultan (21), seorang pemain aktif Mobile Legends dan Free Fire, dengan tegas membela hobinya. Menurutnya, game online selama ini justru berhasil menjadi sarana hiburan yang sehat dan positif bagi dirinya serta kawannya. “Kami main game bukan karena ingin melakukan hal negatif, sebenarnya,” ujar Sultan pada Jumat (14/11/2025). “Sebaliknya, kami hanya mencari hiburan sederhana setelah lelah bekerja atau beraktivitas.” Selain itu, Sultan memaparkan bahwa bermain game ternyata membantunya meredakan stres, membuka peluang berkenalan dengan teman baru, dan bahkan melatih fokus serta kerja sama tim.
Tak ketinggalan, Rayhan (24) langsung menambahkan perspektif ekonomi dari dunia game. Ia dengan bersemangat menyebut bahwa game online kini telah menjelma menjadi lahan penghasilan yang serius lewat e-sport. “Selain untuk rekreasi dan interaksi sosial, kita juga bisa menghasilkan uang, misalnya dengan ikut turnamen atau jual beli akun game,” jelas Rayhan. Dengan kata lain, bagi mereka, game bukan sekadar pengisi waktu luang, melainkan juga ladang peluang.
Solusi yang Dinilai Tepat Sasaran? Ternyata Tidak!
Di sisi lain, Anshary (27) dengan lantang mempertanyakan korelasi antara pembatasan game dengan penyelidikan polisi. Pemain aktif Mobile Legends dan PUBG ini merasa pemerintah terkesan gegabah dan menyudutkan permainan daring. “Karena yang seharusnya dievaluasi pascakejadian di SMA 72 itu adalah bimbingan dari orangtua dan guru,” tegas Anshary. Perlu diingat bahwa polisi sebelumnya telah mengungkap bahwa pelaku ledakan, seorang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), merakit bom karena dorongan emosional, rasa keterasingan, serta aksesnya ke dark web dan komunitas ekstrem yang mengagungkan kekerasan.
Berdasarkan temuan itu, Anshary dengan lugas berargumen bahwa solusi pemerintah seharusnya difokuskan pada pengawasan komunitas ekstrem di dunia maya, bukan pada game online. “Kemudian, dia (pelaku) menemukan ‘dunianya’ justru di komunitas ekstrem di media sosial. Oleh karena itu, lebih baik pemerintah concern melakukan pembatasan pada komunitas ekstremis itu,” tandasnya.
Senada dengan Anshary, Anto (25) juga merasakan kesan terburu-buru dari pemerintah. “Saya merasa pemerintah itu langsung menunjuk game online sebagai biang kerok,” keluhnya. “Jadi, ini bukan soal setuju atau tidak setuju tentang pembatasan, tapi seharusnya kebijakan seperti ini dilahirkan setelah melalui pertimbangan yang matang.”
Usulan Solusi yang Lebih Cerdas dari Para Gamers
Lalu, apa solusi yang ditawarkan? Anshary justru mengusulkan sistem pembatasan berdasarkan usia untuk game tertentu, terutama yang bertema perang seperti PUBG atau Call of Duty. Sebagai contoh, kebijakan klasifikasi usia seperti pada film bisa diterapkan agar tidak berdampak pada pemain dewasa. “Kalau game bertemakan perang mungkin minimal 18 tahun ke atas, atau diatur seperti sistem rating di bioskop,” usulnya.
Selanjutnya, ia kembali menekankan bahwa kunci utama terletak pada pengawasan orangtua dan guru. “Mungkin lebih tepatnya pengawasan orangtua terhadap anak lah yang ditekankan, bukan malah membatasi game onlinenya secara membabi buta,” tegas Anshary. Pada intinya, penguatan peran keluarga dan sekolah dinilai jauh lebih efektif daripada pelarangan.
Di tempat terpisah, warga lain, Rivai, berpesan kepada pemerintah untuk tidak terburu-buru. “Banyak-banyakin kaji ulang supaya bisa mikir lebih bijak, lebih baik pokoknya, jadi biar enggak dikritik rakyat terus,” ungkapnya. Di samping itu, Rivai membela sisi positif game seperti PUBG atau Mobile Legends. “Main game yang strategis itu bukan sekadar buang waktu. Justru, kita dituntut untuk pakai otak, sehingga sensorik dan motorik ikut terlatih agar semakin sinkron dan gesit,” paparnya dengan meyakinkan.
Dari Mana Wacana Pembatasan Game Online Ini Bermula?
Sebagai informasi, wacana pembatasan game online ini dihembuskan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Pemerintah disebutkan sedang mengkaji pembatasan atau solusi atas pengaruh game online pasca-kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta pada Jumat (7/11/2025). Kemudian, wacana ini dibahas lebih lanjut dalam rapat terbatas bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di kediaman Presiden, pada Minggu (9/11/2025).
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, kemudian menyampaikan pernyataan Presiden. “Beliau (Prabowo) tadi menyampaikan bahwa kita juga masih harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game online,” ucap Prasetyo. Alasannya, kekhawatiran itu beralasan karena “tidak menutup kemungkinan game online ini ada beberapa yang di situ, ada hal-hal yang kurang baik, yang mungkin itu bisa memengaruhi generasi kita ke depan.”
Sebagai contoh, Prasetyo secara spesifik menyoroti game PUBG. “Misalnya contoh, PUBG. Itu kan di situ, kami mungkin berpikirnya ada pembatasan-pembatasan ya, di situ kan jenis-jenis senjata, juga mudah sekali untuk dipelajari, lebih berbahaya lagi,” jelasnya. Namun demikian, argumen inilah yang kini justru menghadapi tentangan dan kritik tajam dari para pecinta game yang merasa dirugikan dan disalahpahami. Bagaimanapun, debat antara keamanan nasional dan hak hiburan warga ini dipastikan akan terus memanas dalam waktu dekat.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
