MEDAN, Exposenews.id – DPRD Medan akhirnya angkat bicara dan menyoroti keras kegagalan kolam retensi senilai lebih dari Rp 42 miliar yang sama sekali tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penangkal banjir. Padahal, pemerintah daerah membangunnya dengan menggelontorkan dana fantastis dari APBD, namun kini hasilnya justru terlihat sangat sia-sia. Akibatnya, lembaga legislatif ini dengan tegas telah menjadwalkan pemanggilan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pada Senin (20/10/2025) mendatang untuk meminta pertanggungjawaban.
Investasi Besar Hasilnya Nol Besar
Kolam retensi yang menghabiskan anggaran rakyat lebih dari Rp 42 miliar itu, pemerintah membangunnya di beberapa lokasi strategis, seperti di kawasan kampus Universitas Sumatera Utara (USU), Martubung, dan Selayang. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, kawasan-kawasan ini tetap menjadi langganan banjir. “Kami sangat menyayangkan sekali, kolam retensi yang ada di USU ternyata sama sekali tidak berfungsi,” ujar Datuk Iskandar, anggota Komisi 4 DPRD Medan, dengan nada kesal saat wartawan menghubunginya pada Sabtu (18/10/2025) malam.
Selanjutnya, Datuk Iskandar juga mengungkapkan bahwa ia telah mengusulkan dengan segera agar tim terkait melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kolam retensi di Jalan Dr. Mansyur tersebut. Ia pun membeberkan fakta ironis, “Bayangkan, pemerintah membangun kolam retensi dengan uang miliaran rupiah, tetapi kenyataannya di daerah itu genangan air justru lebih tinggi dari biasanya.” Alhasil, setiap kali hujan datang, warga harus berhadapan dengan genangan air yang tinggi dan kemacetan lalu lintas yang sangat panjang.
DPRD Gerak Cepat Panggil OPD Terkait
Tidak berhenti di situ, DPRD Kota Medan pun secara resmi akan memanggil Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDAMBK) pada Senin (20/10/2025) mendatang. Tujuannya jelas, mereka ingin mendapatkan penjelasan yang detail dan transparan tentang konsep dan pelaksanaan kolam retensi ini. “Kami ingin tahu, kenapa kok kawasan sekitar USU masih bisa banjir juga? Ini jelas-jelas menandakan kolam tersebut tidak berfungsi,” tegas Datuk dengan nada tinggi. “Padahal, pemerintah telah menggelontorkan dana yang sangat besar untuk pembangunannya, termasuk juga untuk kolam retensi di Martubung, Kecamatan Medan Labuhan. Di sana pun, banjir masih rutin terjadi setiap kali hujan turun,” tambahnya, semakin mempertegas kekecewaannya.
Kemudian, Datuk Iskandar juga tidak lupa mempertanyakan secara detail tentang perkembangan program-program penguatan penanganan banjir lainnya, seperti pekerjaan perbaikan hingga pembangunan drainase baru. Dengan tegas ia menyatakan, “Uang rakyat telah digelontorkan hingga miliaran rupiah, tetapi Kota Medan tetap saja banjir. Karena itulah, kami secara resmi meminta agar semua proyek yang sudah dibangun ini dievaluasi total. Kami butuh jawaban, kenapa banjir masih terjadi dan di mana letak masalah sebenarnya.”
Sorotan Meluas ke IMB dan Edukasi Warga
Lebih lanjut, Datuk juga secara khusus mengingatkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) agar tidak boleh lagi sembarangan dalam mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Menurutnya, pemerintah harus melakukan pengawasan yang sangat ketat, termasuk dengan memastikan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) benar-benar dilaksanakan dengan baik dan tidak hanya sebagai formalitas.
Terakhir, Datuk Iskandar dengan tegas menyoroti lemahnya pengawasan dari seluruh level pemerintah, mulai dari tingkat Kelurahan hingga Kecamatan, dalam memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat. Ia menekankan, “Di samping faktor intensitas hujan yang terus tinggi, faktor manusia juga perlu kita berikan pemahaman yang mendalam.” Kemudian, ia pun mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam, “Sampah masih menjadi masalah yang sangat serius dan terlihat di mana-mana. Pemerintah harus segera membuat penanganan khusus untuk ini, karena prediksi BMKG menyebutkan 3 bulan ke depan hujan akan terus terjadi. Faktor kesadaran masyarakat juga merupakan salah satu akar masalah. Ini jelas membutuhkan kerja ekstra dan sinergi dari semua pihak.”
Data BPBD Buktikan Dampak yang Terus Berulang
Sebagai informasi pendukung, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, Sumatera Utara, sebelumnya telah mencatat sebuah data yang sangat memprihatinkan. Tercatat sedikitnya 3.181 rumah terendam banjir yang melanda tujuh kecamatan sejak Minggu (12/10/2025). Bencana besar ini turut berdampak langsung pada lebih dari 10 ribu jiwa dan bahkan memaksa ratusan warga untuk mengungsi meninggalkan rumah mereka.
Kepala BPBD Kota Medan, Yunita Sari, dalam laporannya menjelaskan bahwa wilayah-wilayah yang terdampak banjir tersebut mencakup Kecamatan Medan Labuhan, Medan Johor, Medan Maimun, Medan Baru, Medan Petisah, Medan Polonia, dan Medan Selayang. Berdasarkan data resmi BPBD yang dirilis, sedikitnya 10.391 jiwa yang berasal dari 3.599 kepala keluarga (KK) menjadi korban dan terdampak langsung oleh banjir ini. Dari jumlah yang begitu besar tersebut, tim evakuasi terpaksa harus mengevakuasi 69 orang karena mereka termasuk dalam kelompok rentan, seperti balita, lansia, ibu hamil, dan juga penyandang disabilitas. Data ini semakin mengukuhkan bahwa masalah banjir di Medan adalah darurat yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
