Berita  

WASPADA! Pola Boros Pemerintah dan Pajak yang Mencekik Disebut Bakal Undang Krisis ’98 Jilid II

Exposenews.id – Center for Strategic and International Studies (CSIS) secara tegas memperingatkan bahwa Indonesia berisiko tinggi mengalami terulangnya krisis ekonomi 1998 yang menghancurkan. Lebih khusus, para peneliti menyoroti bahwa pemerintah dinilai gagal menyelesaikan akar masalah ekonomi yang akhirnya memicu aksi demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah.

Selanjutnya, Peneliti Senior Departemen Ekonomi CSIS Deni Friawan menjelaskan bahwa gelombang protes yang terjadi dari tanggal 28 hingga 31 Agustus bukanlah aksi spontan. Sebaliknya, aksi tersebut merepresentasikan akumulasi kekecewaan dan keresahan publik yang telah lama tertanam akibat memburuknya ketimpangan ekonomi. “Kalau ini terus-menerus dan pemerintah tetap denying (menyangkal) akan apa yang terjadi, situasinya bisa mengarah pada krisis multidimensi seperti tahun 97-98,” ujarnya dalam sebuah diskusi pada Selasa, 2 September 2025.

Selain itu, ketimpangan ekonomi ini secara nyata bersumber dari kegagalan pemerintah dalam mengelola kebijakan fiskal yang berkeadilan. Akibatnya, krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun tidak terelakkan.

Ia kemudian memaparkan bahwa demonstrasi di berbagai daerah seperti Pati, Bone, Makassar, hingga Jakarta terjadi karena masyarakat merasa kebijakan fiskal sangat tidak adil. Pasalnya, masyarakat dengan patut diwajibkan untuk membayar berbagai jenis pajak, bea, dan pungutan lainnya. Masyarakat pun sebenarnya menjalankan kewajiban tersebut dengan satu harapan sederhana, yaitu mendapatkan timbal balik berupa layanan publik yang memadai.

Akan tetapi, yang terjadi justru sangat ironis. Uang rakyat yang masuk ke kas negara justru digunakan pemerintah untuk membiayai belanja di sektor-sektor yang tidak prioritas. “Rakyat diminta membayar pajak, iuran, dan menerima efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah. Sementara pemerintah tampak boros, menambah jumlah kementerian dan lembaga, membiarkan rangkap jabatan di BUMN, serta menaikkan gaji dan tunjangan anggota DPR,” ungkapnya dengan tegas.

Tidak hanya itu, selain kebijakan fiskal yang tidak adil, Deni juga menilai bahwa demo yang meluas ini dipicu oleh ketimpangan ekonomi yang kian melebar. Walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di kisaran 5 persen selama satu dekade terakhir, manfaatnya dinilai tidak merata dan lebih banyak menguntungkan sektor padat modal.

Selanjutnya, kondisi ini secara gamblang ditunjukkan oleh gini rasio Indonesia yang masih berada di level 0,39. Angka ini jelas menandakan distribusi pendapatan yang sangat timpang. Meski tingkat kemiskinan berhasil diturunkan, jumlah masyarakat kelas menengah justru ikut menyusut. Yang lebih memprihatinkan, sebagian besar masyarakat hanya berada sedikit di atas garis kemiskinan. “Jadi ketika ada shock atau ada inflasi yang sedikit saja naik, dia akan jatuh menjadi miskin,” kata dia dengan nada prihatin.

Di tengah kondisi pelik dan demonstrasi yang masih berlangsung, pemerintah justru tidak terlihat memiliki upaya serius untuk menyelesaikan masalah hingga ke akarnya. Deni menyoroti bahwa pemerintah sampai saat ini belum menunjukkan komitmen kuat untuk menggunakan anggaran negara guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menyelesaikan masalah kesejahteraan.

Bahkan, kebijakan yang rencananya akan diterapkan di tahun depan justru lebih mengarah pada dukungan terhadap program-program beranggaran jumbo yang telah dijalankan tahun ini. Padahal, program-program tersebut sampai detik ini belum juga menunjukkan hasil yang sesuai harapan.

Akhirnya, Deni mengingatkan dengan sangat serius, “Kalau ini terus dibiarkan, akar permasalahan ini tidak diatasi, risiko krisis ekonomi, delegitimasi negara, dan degradasi demokrasi itu akan meningkat. Dan yang ditakutkan, sejarah telah mengajarkan kita di tahun 1997-1998 bahwa ketimpangan, kesulitan ekonomi, korupsi, dan lemahnya penegakan hukum itu dapat mengakibatkan krisis multidimensional yang parah dan berlangsung lama.” Peringatan ini disampaikan agar semua pihak mengambil langkah nyata sebelum semuanya menjadi terlambat.

Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com