Exposenews.id – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi mendesak pemerintah Indonesia agar segera menggelar investigasi yang independen dan menyeluruh. Desakan ini PBB lontarkan menyusul maraknya dugaan kekerasan berlebihan yang dilakukan oleh aparat keamanan saat menangani gelombang protes besar-besaran pada Agustus 2025 silam. Lebih lanjut, unjuk rasa yang dipicu oleh kebijakan kontroversial ini bahkan telah menelan korban jiwa yang tidak sedikit.
Bahkan, aksi damai yang awalnya berjalan tertib berubah menjadi tragedi berdarah yang menewaskan sedikitnya enam orang demonstran. Pada intinya, kemarahan publik ini terutama menyasar keputusan DPR yang dinilai tidak sensitif karena justru mengambil kebijakan memberikan tunjangan perumahan yang fantastis di tengah situasi ekonomi yang sulit dan program penghematan yang menyengsarakan rakyat.
Desakan PBB dan Prinsip HAM yang Harus Dijunjung
Selanjutnya, melalui juru bicara resminya, Ravina Shamdasani dari Kantor HAM PBB (OHCHR) pada Senin (1/9/2025), PBB menyatakan bahwa mereka terus memantau dengan sangat cermat perkembangan situasi di Indonesia. “Kami mengikuti dengan cermat rangkaian kekerasan di Indonesia dalam konteks protes nasional atas tunjangan DPR, langkah-langkah penghematan, dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau berlebihan oleh aparat keamanan,” tegas Shamdasani dengan sangat serius.
Lebih jauh lagi, Shamdasani dengan jelas menegaskan bahwa pemerintah Indonesia sebagai pihak berwenang memiliki kewajiban mutlak untuk selalu menjunjung tinggi hak fundamental rakyatnya untuk berkumpul secara damai serta menyuarakan pendapat. “Semua aparat keamanan, termasuk militer ketika dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum,” tambahnya lagi dengan penuh tekanan.
Pentingnya Kebebasan Media dan Seruan untuk Investigasi Transparan
Selain itu, PBB juga secara khusus menekankan betapa pentingnya peran media dalam meliput seluruh peristiwa secara bebas dan tanpa intervensi dari pihak manapun. “Kami menekankan pentingnya dialog untuk menjawab keresahan publik,” ungkap Shamdasani, menyiratkan bahwa langkah dialogis jauh lebih efektif daripada represif.
Oleh karena itu, OHCHR pun tidak tinggal diam dan secara resmi menyerukan dilakukannya penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran HAM internasional yang terjadi. “Kami menyerukan penyelidikan cepat, menyeluruh, dan transparan atas semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk penggunaan kekuatan,” tegas Shamdasani untuk terakhir kalinya.
Awal Mula Krisis: Dari Viralnya Video Brutalitas hingga Kerusuhan Nasional
Awalnya, unjuk rasa yang digelar sejak Senin (25/8/2025) tersebut berjalan sangat damai dan tertib. Namun, situasi tiba-tiba berubah drastis dan memanas setelah beredar luas sebuah rekaman video viral yang memperlihatkan sebuah mobil rantis Brimob dengan sengaja melindas seorang pengemudi ojek online pada Kamis malam. Video inilah yang kemudian memantik amarah publik.
Sejak peristiwa tragis itu, demonstrasi yang awalnya terpusat di Jakarta langsung menyebar dengan cepat ke berbagai kota besar lainnya di Indonesia. Akibatnya, kerusuhan massal pun tidak dapat dihindari dan menjadi yang terburuk sejak Presiden Prabowo Subianto menjabat kurang dari setahun yang lalu. Situasi ini jelas menjadi ujian berat bagi pemerintahan baru.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
