MAGELANG, Exposenews.id — Pemerintah Indonesia memastikan tidak main kasar dalam upaya pembebasan AP, selebgram asal Indonesia yang terancam hukuman penjara di Myanmar. Alih-alih mengandalkan kekuatan militer, Indonesia memilih jalur diplomasi damai.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tegas menyatakan hal ini saat menghadiri acara di SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah, Senin (14/7/2025). “Ini bukan urusan militer,” tegasnya, menepis spekulasi soal penggunaan operasi militer untuk membebaskan AP.
Diplomasi Pertahanan? Bukan Pilihan!
Prasetyo juga langsung membantah isu diplomasi pertahanan yang sempat mencuat. Meski Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sempat menyinggung opsi ini, Prasetyo menegaskan pemerintah tidak mengambil langkah tersebut.
“Semua cara kami coba,” ujarnya singkat, tanpa mau bertele-tele menjelaskan apakah Indonesia menggunakan diplomasi sipil atau pendekatan lain. “Yang pasti, komunikasi dengan pihak Myanmar tetap kami jaga.”
Kasus AP: Divonis 7 Tahun karena Dituduh Terkait Kelompok Bersenjata
Arnold Putra (AP), selebgram yang viral karena konten petualangannya, ternyata harus berhadapan dengan hukum Myanmar. Junta militer Myanmar menangkap AP pada 20 Desember 2024 dengan dua tuduhan: masuk secara ilegal dan berhubungan dengan kelompok bersenjata terlarang.
“Pengadilan Myanmar menjatuhkan vonis 7 tahun penjara kepada AP, yang kini harus menjalani hukumannya di Insein Prison, Yangon,” tegas Direktur Jenderal Perlindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha pada 2 Juli 2025.
AP dijerat multi-pasal, termasuk UU Anti-Terorisme, UU Keimigrasian 1947, dan Section 17(2) Unlawful Associations Act. Berat banget, kan?
Menhub Tegaskan: OMSP Tidak Mungkin Dilakukan
Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin langsung angkat bicara soal kemungkinan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). “Ini bukan perkara mudah,” ujarnya.
Menurut Sjafrie, rezim junta militer Myanmar punya struktur kekuasaan yang berbeda, sehingga pendekatan militer sangat berisiko. “Diplomasi pertahanan bisa jadi opsi, tapi semuanya tergantung respons Myanmar,” jelasnya.
Pemerintah Indonesia terus mengupayakan pembebasan AP tanpa melibatkan kekuatan militer. “Kami tidak tinggal diam,” tegas Prasetyo.
Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah diplomasi lunak cukup ampuh menghadapi rezim militer Myanmar? Atau Indonesia perlu strategi lebih keras? Simak terus perkembangannya!
