NGAWI, Exposenews.id – Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngawi berhasil menyita tujuh sepeda motor, dua mobil, dan tiga sertifikat lahan dalam kasus dugaan korupsi gratifikasi dan manipulasi pajak daerah terkait pengadaan lahan pabrik mainan. Barang bukti ini mereka ambil dari tersangka, Winarto, anggota DPRD Ngawi, serta sejumlah saksi yang turut diperiksa.
Penyitaan Aset dan Uang Tunai
Kasi Pidsus Kejari Ngawi, Eriksa Ricardo, mengonfirmasi pada Selasa (24/6/2025) bahwa selain kendaraan, penyidik juga menyita uang tunai senilai Rp595 juta dari para saksi. “Total ada tujuh motor Honda PCX, dua mobil, uang tunai, tiga sertifikat rumah, tiga buku rekening, dan satu surat keputusan gubernur tentang penetapan DPRD Ngawi,” jelas Eriksa.
Dua mobil yang disita terdiri dari Toyota Innova Reborn dan Honda Jazz. Sementara itu, tiga sertifikat lahan tersebut tersebar di dalam dan luar Kabupaten Ngawi. Namun, penyidik tak berhenti memburu aset-aset lain milik tersangka yang kemungkinan terkait kasus ini.
Eriksa menegaskan bahwa uang yang disita berasal dari pengembalian sejumlah saksi. Salah satunya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang membantu Winarto dalam proses pengadaan lahan untuk PT GFT Indonesia Investment pada 2023 di Desa Geneng, Kecamatan Geneng, Ngawi, Jawa Timur.
Saat ini, penyidik masih meneliti apakah uang tersebut termasuk dalam kategori gratifikasi atau bukan. “Enam motor Honda PCX berasal dari saksi-saksi, sementara satu lagi milik tersangka Winarto,” tambah Eriksa.
Pasalnya, penyidik menggunakan Pasal 55 KUHP yang memungkinkan adanya pelaku tambahan dalam kasus gratifikasi. “Masih ada potensi tersangka lain,” tegasnya.
Latar Belakang Kasus
Sebelumnya, Kejari Ngawi telah menahan Ketua Komisi II DPRD Ngawi, Winarto, pada Senin (26/5/2025). Kejaksaan menetapkan politikus Partai Golkar ini sebagai tersangka karena kuat dugaan ia terlibat korupsi gratifikasi dan mengakali pajak daerah dalam proyek pengadaan lahan pabrik mainan PT GFT Indonesia Investment.
baca juga: Heboh! Budi arie menkominfo dipastikan sudah tau pengamanan judi online saat awal menjabat, Simak lengkapnya
Kasus ini menyedot perhatian publik karena melibatkan pejabat daerah dan dugaan penyalahgunaan wewenang. Penyidik kini terus mendalami aliran dana serta keterlibatan pihak-pihak lain. Masyarakat Ngawi pun menuntut transparansi dan keadilan, mengingat proyek pengadaan lahan seharusnya berdampak positif bagi perekonomian lokal.
Kejari Ngawi berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini secara profesional. Mereka tidak hanya fokus pada barang bukti fisik, tetapi juga melacak transaksi keuangan dan dokumen pendukung.
Masyarakat setempat berharap proses hukum berjalan tanpa intervensi. Kasus ini menjadi ujian bagi penegakan hukum di Ngawi, sekaligus sinyal bagi aparatur negara agar lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran publik.
Dengan terus bergulirnya investigasi, bukan tidak mungkin akan ada lagi perkembangan mengejutkan. Simak terus laporan terkini untuk informasi lengkapnya!
