JAKARTA, Exposenews.id – Janji TNI AD Libatkan Polisi Militer. TNI Angkatan Darat (TNI AD) berkomitmen melibatkan satuan-satuan kompeten dalam proses pemusnahan amunisi dan bahan peledak kedaluwarsa. Mereka akan mengoptimalkan peran Polisi Militer, Zeni, Perbekalan Angkutan, Kesehatan, dan satuan Kewilayahan. Langkah ini menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh pasca-ledakan di Garut, Jawa Barat, yang menewaskan warga sipil.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menegaskan, pihaknya bakal memaksimalkan pengamanan dengan melibatkan satuan khusus. “Ke depan, kami akan libatkan satuan seperti Polisi Militer, Zeni, dan lainnya agar proses pemusnahan lebih aman dan terkendali,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (27/5/2025). Pernyataan ini ia sampaikan usai Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan.
Tim investigasi TNI AD menemukan dua poin krusial. Detonator afkir yang tidak stabil memicu ledakan. Kedua, adanya pelibatan warga sipil dalam proses yang seharusnya hanya ditangani profesional. “Detonator kedaluwarsa sangat rentan meledak, sehingga penanganannya harus ekstra hati-hati dan hanya oleh tenaga ahli,” jelas Wahyu.
Awalnya, warga hanya membantu pekerjaan administratif seperti menyiapkan logistik atau menggali lubang. Namun, dalam praktiknya, mereka justru ikut memindahkan material berbahaya. “Ini jadi pelajaran keras. Ke depan, kami tak akan libatkan masyarakat sama sekali, bahkan untuk urusan logistik sekalipun,” tegasnya.
TNI AD juga berencana memanfaatkan teknologi untuk meminimalisir risiko. Mereka akan gunakan mini backhoe (alat berat penggali) dan robot penjinak bom agar personel tidak perlu terlalu dekat dengan bahan peledak. “Dengan teknologi, kami harap risiko kecelakaan bisa ditekan,” tambah Wahyu.
Baca Juga: Pria Lompat dari Jembatan Teluk Kendari
Ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden Garut dan berharap kejadian serupa tidak terulang. “Kami sangat menghargai masukan dan dukungan dari semua pihak untuk perbaikan ke depan,” ungkapnya.
Ledakan pada 12 Mei lalu menewaskan 13 orang, terdiri dari 4 prajurit TNI dan 9 warga sipil. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengakui adanya keteledoran, meski prosedur pemusnahan sebenarnya sudah dijalankan. “Kami tetap akan evaluasi pelaksanaan di lapangan agar tidak ada lagi korban jiwa,” tandasnya.
Dengan langkah-langkah ini, TNI AD berupaya memulihkan kepercayaan publik dan memastikan keselamatan menjadi prioritas utama.
