ExposeNews.id — Pedagang Kurban Minta Lahan Khusus: Biar Gak Dipalak Ormas. Suasana di lahan BMKG di Pondok Betung, Kota Tangerang Selatan, Banten, Minggu (25/5) siang itu terlihat lebih sepi setelah pembongkaran posko GRIB sehari sebelumnya. Meski begitu, beberapa lapak sapi kurban masih bertahan, meski bekas pembongkaran sudah mulai dibersihkan. Bau khas sapi dan rumput pakan memenuhi udara, sementara para pekerja sibuk memberi makan hewan-hewan yang tersisa.
Inna Wahyuningsi, pedagang sapi dengan pengalaman 25 tahun, berdiri di dekat kandangnya. Ia mengaku baru dua minggu berjualan di lahan BMKG ini. Sebelumnya, ia sering berpindah-pindah tempat, mencari lahan sewa yang tersedia setiap tahun. Awalnya, ia menyewa lahan ini dari sebuah ormas yang menguasai area BMKG. Inna mengaku tidak tahu bahwa lahan tersebut sebenarnya milik pemerintah.
“Masa kita nyewa lahan harus minta lihat sertifikat dulu? Nggak mungkin kan, jadi ya percaya aja. Kalau mereka bisa nempatin, ya kita anggap mereka punya hak,” ujarnya.
Petugas akhirnya membongkar posko ormas yang menguasai lahan itu setelah dua minggu Inna berjualan. Inna khawatir petugas akan menggusur lapaknya, tetapi bersyukur mereka mengizinkannya terus berjualan sampai Idul Adha.
“Alhamdulillah, mereka nggak ganggu kita. Soalnya masalahnya kan antara ormas dan BMKG, bukan sama pedagang. Kita cuma korban karena salah sewa. Harusnya sih nyewanya langsung ke BMKG,” jelasnya.
Inna berharap pemerintah turun tangan menyediakan lahan khusus untuk pedagang kurban. Baginya, ini bukan sekadar urusan tempat berjualan, tapi juga soal perlindungan dari pemalakan ormas.
Pemerintah harus sediakan lahan resmi biar kita nggak pusing cari tempat dan bebas dari pungutan liar. Iya kan?” harap Inna.
Inna menilai, pemerintah yang membiarkan pedagang tanpa kepastian justru memberi peluang ormas memanfaatkan situasi. “Kalau pemerintah tidak mengatur, ormas pasti mencari celah untuk memungut uang,” tegasnya.
Meski lahan BMKG akan segera dikembalikan, Inna bersyukur masih bisa berjualan. Dari 213 sapi yang ia bawa, kini tinggal 30 ekor tersisa.
Baca Juga: Dua Pelaku Pembacokan Jaksa di Deli Serdang Ditangkap, Salah Satunya Oknum Ormas
“Alhamdulillah, rezeki sudah datang di awal. Biasanya kan masih ramai sampai H-3, tapi tahun ini udah laris duluan,” katanya sambil tersenyum.
Inna berharap tahun depan tak perlu lagi berurusan dengan ormas.
Sebelumnya, Sabtu (24/5), Polda Metro Jaya mengerahkan 426 personel dan alat berat untuk membongkar posko GRIB Jaya. Polisi mengamankan 17 orang, termasuk 11 anggota GRIB dan 6 orang yang mengaku ahli waris lahan.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam, mengungkapkan bahwa GRIB meminta uang sewa dari warung makan dan pedagang kurban.
“Warung makan dan pedagang hewan harus bayar Rp 3,5 juta per bulan ke rekening ketua GRIB Tangsel,” jelas Ade. Sementara pedagang kurban dikenai tarif Rp 22 juta hanya untuk buka lapak.
Gusmanto, Sekretaris Utama BMKG, menegaskan, “GRIB telah menguasai lahan ini selama 2-3 tahun terakhir.
“Aksi masif mereka berlangsung sekitar 2-3 tahun terakhir,” ujarnya.
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, juga menegaskan bahwa lahan BMKG seluas 127 ribu meter itu bukan lahan sengketa.
Nusron menegaskan, “BMKG memegang Sertifikat Hak Pakai yang jelas tanpa catatan konflik,” saat konfirmasi Minggu (25/5).
Dengan adanya klarifikasi ini, para pedagang seperti Inna berharap tahun depan mereka bisa berjualan dengan tenang, tanpa tekanan dari pihak mana pun.
