Exposenews.id, Jakarta – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berusia 10 tahun di 2024 ini. Selama ada program tersebut, jumlah kepesertaan JKN sudah mencapai lebih dari 277 juta jiwa atau sekitar 98,67 persen dari jumlah penduduk.
“Capaian ini sekaligus mengukuhkan Indonesia sebagai negara dengan cakupan Universal Health Coverage (UHC) tercepat di dunia, dalam satu dekade,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti.
Dalam upaya menjaga keberlanjutan Program JKN, BPJS Kesehatan terus memperkuat kemitraan dengan 23.294 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 3.140 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL). BPJS Kesehatan juga memperluas layanan kesehatan di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS) di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar.
Menghadapi pemerintahan baru, Ghufron mengatakan telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan JKN. Beberapa langkah yang disiapkan mulai dari penguatan cadangan dana JKN melalui pengelolaan aset dan likuiditas yang lebih optimal, serta kerja sama erat dengan pemerintah baik pusat dan daerah juga memperkuat kerja sama dari sektor swasta.
“Salah satu tantangan yang dihadapi BPJS Kesehatan adalah meningkatnya kasus penyakit berbiaya katastropik, seperti hipertensi, diabetes, dan kanker, yang pada 2023 mencapai Rp34,7 triliun.
Di samping itu dia meminta adanya evaluasi program JKN termasuk dari sisi iuran dan tarif. Ghufron mengatakan BPJS Kesehatan tidak bisa hanya mengandalkan investasi untuk menutup besaran klaim jaminan kesehatan.
Meski secara regulasi BPJS Kesehatan bisa melakukan evaluasi tarif dua tahun sekali, pemerintah sudah menahan tarif iuran JKN selama 4 tahun. Terakhir kali iuran BPJS Kesehatan naik yakni pada 1 Juli 2020 melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 64 Tahun 2020.
“Kami sudah membuat ya, diskusi, kami bantu bagaimana jalan keluarnya. Tapi kan belum sampai ke pengambilan keputusan,” ucap dia.
(RTG)
