Exposenews.id, Manado – Sulawesi Utara masih masuk tiga besar nasional dalam ajang Paritrana Award 2020. Pencapaian ini terjadi selama dua tahun berturut-turut, meskipun peringkatnya turun dari juara pertama menjadi juara ketiga.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Sulut, Erny Tumundo mengatakan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi program prioritas dan strategis dari Pemprov Sulut dan juga Pemerintah Kabupaten Kota. Karena itu menjadi kebanggaan tersendiri jika Sulut masuk tiga besar di ajang tersebut.
“Kita ketahui bersama perlindungan jamsos ketenagakerjaan jadi program strategis dan orioritas pemprov serta pemerintah kabupaten kota. Tiap tahun kita buat inovasi. Kita bersaing dengan 33 provinsi lainnya, yang berlanjut ke 7 besar hingga kita masuk 3 besar,” ujar Erny saat diwawancarai usai pengumuman pemenang Paritrana Award 2020 di Kantor Gubernur, Kamis (9/9).
Diakui Erny bahwa ada beberapa kekurangan di Sulut sehingga pencapaian kali ini menurun. Kekurangannya seperti belum adanya Peraturan Daerah (Perda) jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Dua daerah pemenang memiliki perda perlindungan sosial ketenagakerjaan dan itu menjadi poin tertinggi mereka. Di Sulut kita baru punya Pergub. Tapi ke depan kita akan ajukan ke dewan untuk membuat Perda,” jelas Erny.
Selain itu, Sulut belum mengoptimalkan program CSR dari perusahaan-perusahaan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja informal dan rentan.
“Kita tahu bersama memang kita bukan daerah yang punya industri-industri besar dalam jumlah yang banyak. Dibandingkan Papua mereka punya banyak industri-industri besar yang juga sudah mengalokasikan CSR. Dalam evaluasi kita akan terus mendorong perusahaan-perusahaan untuk menyalurkan CSR memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat minimal di sekitar tempat usaha mereka,” ungkapnya lagi.
Lanjut dia, Sulut memiliki poin besar lewat program perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sosial keagamaan (Perkasa). Perkasa ini sampai sekarang ini baru di Sulut yang menerapkannya.
“Kami akan melanjutkan juga program Pesona (perlindungan bagi pekerja buruh tani). Mudah-mudahan kita akan punya program lainnya untuk merangkul atau melindungi pekerja lainnya,” imbuh dia.
Salah satu program yang segera dijalankan yaitu perlindungan bagi pekerja informal dan rentan. Rencananya akan diluncurkan oleh kabupaten kota secara serentak pada HUT Provinsi Sulut pada 23 September mendatang.
Sementara, Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Sulut, Mintje Wattu menuturkan beberapa poin yang kurang sudah disiapkan. Nantinya akan terpenuhi semua di ajang Paritrana Award 2021.
“Yang kurang akan kami penuhi di 2021 dan insya allah akan jadi milik Sulut dan kabupaten kota di Sulut,” tegas Mintje kepada wartawan.
Dipaparkannya bahwa indikator yang masih kurang dalam penilaian kemarin yaitu soal Perda yang ternyata menjadi poin tertinggi, CSR, dan tahun kemarin masih ada 1 kabupaten kota yang belum 100% melindungi ASNnya.
“Tapi tahun ini sudah terpenuhi,” sebut dia.
Untuk kabupaten kota, dikatakannya ada empat daerah yang berpotensi mendapatkan Paritrana Award 2021 kategori kabupaten kota. Empat daerah yang dinilai Mintje berpotensi yakni Manado, Bitung, Tomohon dan Minahasa.
“Daerah lain selain empat kabupaten kota yang saya sebutkan tadi juga berpotensi. Ini karena konsistensinya daerah-daerah di Sulut untuk melindungi tenaga kerjanya,” tutup dia.
(RTG)
