BANDUNG, Exposenews.id – Sebanyak lima belas unit angkutan kota (angkot) berbalut lukisan warna-warni kini mencuri perhatian saat melintasi berbagai ruas jalan utama di Kota Bandung, Jawa Barat. Berbeda jauh dari angkot konvensional pada umumnya, armada istimewa ini melaju tertib tanpa kebiasaan mengetem, menampilkan posisi kendaraan secara langsung melalui aplikasi, serta membebaskan penumpang membayar tarif sesuai kemampuan. Inovasi transportasi bernama Angkot Feeder DIY (Do It Yourself) tersebut lahir murni dari gotong royong warga yang tergabung dalam gerakan “Anggarkan Transum”.
Namun, kehadiran belasan angkot nyentrik ini ternyata menyimpan pesan tajam di balik tampilannya yang estetik. Melalui aksi nyata di jalanan, warga menyentil pemerintah daerah agar tidak sekadar menyusun dokumen perencanaan transportasi umum, melainkan juga memastikan ketersediaan anggaran yang konkret. Koordinator Kebijakan Publik Demokrasi Kita, Alia Sarastita, mengungkapkan bahwa gerakan kolektif ini berawal dari pemetaan persoalan kota lewat program Aspirasi Wargi Bandung, di mana ratusan warga menempatkan kemacetan dan ketiadaan transportasi umum andal sebagai masalah nomor satu.
Lebih lanjut, Alia menuturkan pengalamannya memfasilitasi pemetaan aspirasi tersebut saat ditemui di Labtek Indie, Jalan Titiran, Kota Bandung, pada Senin (17/11/2026) sore. Ia menjelaskan bahwa forum warga sepakat menjadikan kemacetan serta kebutuhan transportasi publik sebagai fokus utama perjuangan tahun ini. Tak bergerak sendirian, gerakan ini merangkul berbagai elemen masyarakat, mulai dari komunitas Transport for Bandung, Edan Sepur, kalangan akademisi, hingga koperasi angkutan kota dan para sopir angkot.
Visual Nyentrik Angkot Jadi Sindiran Keras buat Pemerintah

Daya tarik paling mencolok dari layanan Angkot Feeder DIY terletak pada bodi armadanya yang penuh karya seni. Sebanyak 15 seniman lokal berkolaborasi langsung dengan sekitar 100 warga lintas generasi untuk melukis badan 15 unit angkot tersebut secara gotong royong. Kendati tampil jauh lebih semarak, para kreator tetap mempertahankan warna dasar biru-putih khas Bandung sebagai simbol pesan kritis bagi pemangku kebijakan, yakni menyindir lambatnya realisasi rute angkot pengumpan yang selama ini pemerintah janjikan.
Secara spesifik, Alia menyoroti mangkraknya rencana pengembangan 29 rute angkot pengumpan yang belum bertambah sama sekali dalam dua tahun terakhir. Ia menyindir bahwa pemerintah sudah memiliki rancangan 29 rute, tetapi realisasinya tetap mentok pada dua rute saja sehingga warga berinisiatif menambah rute ketiga secara mandiri. Oleh karena itu, koalisi warga menghadirkan koridor Kalapa–Pusdai yang masuk dalam daftar rancangan pemerintah selama masa uji coba 15 hari, mulai 15 hingga 29 November 2026, melintasi SMAN 3 dan SMAN 5, Jalan Lombok, Unpas Lengkong, Jalan Tamblong, Alun-alun Selatan, Unla, Jalan Sunda, hingga Masjid Istiqomah melalui 38 titik pemberhentian.
Sensasi Naik Angkot Rasa Modern, Bayar Seikhlasnya Mulai Rp 2 Ribu!
Selain merombak tampilan luar, warga juga menghadirkan pengalaman baru naik angkot dengan pola pelayanan yang jauh lebih modern dan teratur. Kini, setiap armada beroperasi secara disiplin tanpa mengetem serta mengantongi fitur pelacakan posisi waktu nyata (live tracking) melalui aplikasi besutan Arthatronic. Pengelola bahkan menetapkan standar waktu tunggu antarkendaraan sekitar 8 hingga 10 menit sekaligus menerapkan aturan bebas asap rokok, yang menurut Koordinator Partisipasi Publik Aulia Amanda Santoso merupakan wujud nyata aspirasi warga akan transportasi ideal yang aman dan terjangkau.
Menariknya lagi, masyarakat dapat menikmati seluruh fasilitas modern tersebut dengan membayar ongkos sesuai kemampuan melalui skema pay as you can. Penumpang cukup membayar mulai dari batas minimal Rp 2.000 untuk jarak jauh maupun dekat, baik lewat pembayaran digital QRIS maupun uang tunai. Alia menjelaskan bahwa skema fleksibel ini sengaja hadir agar masyarakat berani menjajal layanan angkot tanpa terbebani patokan harga, sekaligus membedakannya dari feeder milik pemerintah yang menerapkan tarif tetap.
Patahkan Stigma Lama, Sopir dan Koperasi Siap Berbenah
Keberhasilan uji coba ini tidak hanya bertumpu pada antusiasme komunitas kreatif, tetapi juga melibatkan koperasi serta para sopir angkot sebagai aktor utama di lapangan. Dua organisasi besar, yakni Koperasi Jasa Angkutan Umum Bandung (Kobanter) dan Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat (Kopamas), turut turun tangan dengan mengerahkan armada resmi Kobanter untuk melayani koridor Kalapa–Pusdai. Sebelum mengaspal, para sopir wajib mengikuti bimbingan teknis standar operasional prosedur (SOP) pelayanan, pengenalan rute, hingga pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) bersama komunitas Edan Sepur.
Melalui kolaborasi erat tersebut, Alia menilai keterlibatan koperasi dan pengemudi sekaligus mematahkan stigma negatif yang selama ini melekat pada angkutan kota. Menurutnya, anggapan bahwa pengemudi angkot menolak perubahan dan enggan berbenah terbukti keliru besar di lapangan. Sebaliknya, pengalaman lapangan ini membuktikan bahwa koperasi dan para sopir justru menjadi mitra strategis paling penting dalam menyukseskan pembenahan transportasi publik di Bandung.
Tagih Komitmen Anggaran Rp 633 Miliar Langsung di Dalam Angkot
Di balik kemeriahan uji coba selama dua pekan tersebut, warga menuntut Pemkot Bandung dan Pemprov Jawa Barat segera memberikan kepastian anggaran transportasi umum. Alia memaparkan bahwa pemerintah sebenarnya sudah merancang pengoperasian 18 rute bus dan 29 rute angkot pengumpan melalui skema buy the service (BTS) untuk proyek Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya dukungan Bank Dunia. Dalam kerja sama tersebut, Bank Dunia menanggung pembangunan infrastruktur halte, sedangkan pemerintah daerah memikul tanggung jawab penuh atas pengadaan serta biaya operasional armada.
Mengacu pada perhitungan resmi pemerintah yang Alia sampaikan, operasional penuh BRT Bandung Raya membutuhkan alokasi dana sekitar Rp 633 miliar per tahun. Rencana pembagian beban pembiayaan (cost sharing) menetapkan porsi 42 persen untuk Pemkot Bandung, 39 persen untuk Pemprov Jabar, serta 19 persen bagi pemerintah kabupaten dan kota lain di kawasan Bandung Raya. Oleh sebab itu, gerakan warga ini berfokus mengawal proses penganggaran agar pemerintah segera memformalkan komitmen tersebut supaya tidak berhenti sebagai wacana belaka.
Wali Kota Farhan Jajal Angkot DIY, Pejabat Lain Diajak Dialog di Jalan
Demi mengawal tuntutan anggaran secara langsung, koalisi warga menggelar rangkaian audiensi unik bertajuk “Pak Bu Get on The Angkot”. Melalui agenda kreatif ini, warga mengundang Wali Kota Bandung, Ketua DPRD, Bappeda, sekretaris daerah, hingga pejabat Pemprov Jabar untuk berdialog langsung di dalam kabin angkot. Koordinator Komunikasi Fiqrulloh Fajrin menjelaskan bahwa format ini bertujuan membuat para pejabat merasakan sendiri layanan yang diperjuangkan warga, sekaligus membalik kebiasaan lama ketika masyarakat selalu dipanggil ke kantor pemerintahan.
Sebelumnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bahkan telah menjajal langsung layanan Angkot Feeder DIY saat acara peluncuran rute Pusdai–Kalapa pada Minggu (15/11/2026). Dalam momen tersebut, Farhan mengajak seluruh warga Bandung untuk kembali memanfaatkan angkutan kota sebagai pilihan mobilitas sehari-hari. Ia juga mengapresiasi inovasi warga sebagai langkah nyata untuk terus menghidupkan pamor angkot serta kendaraan umum lainnya di Kota Bandung.
Anggaran Daerah Terbatas Bukan Alasan Menomorduakan Transum
Di sisi lain, Alia mengakui bahwa keterbatasan fiskal dan penurunan pendapatan daerah menjadi tantangan nyata dalam mengembangkan transportasi umum. Namun, ia menilai situasi keuangan yang ketat justru mengharuskan pemerintah menyusun skala prioritas belanja secara lebih cermat. Baginya, transportasi publik merupakan kebutuhan pokok masyarakat perkotaan yang sangat mendesak sehingga pemerintah tidak boleh menomorduakan atau menomortigakan alokasi anggarannya.
Pada akhirnya, kehadiran Angkot Feeder DIY bermakna jauh lebih dalam daripada sekadar uji coba angkutan kota dengan wajah baru. Melalui inisiatif kolektif ini, warga Bandung membuktikan bahwa pembenahan transportasi umum dapat bermula dari gerakan bersama, sekaligus mengingatkan pemerintah bahwa setiap rencana membutuhkan anggaran nyata agar benar-benar berjalan.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com




