JAKARTA, Exposenews.id – Belakangan ini, publik tanah air mendadak heboh menyoroti kasus penyalahgunaan perangkat rokok elektrik alias vape yang menyeret isu narkotika di berbagai daerah. Fenomena mengkhawatirkan tersebut mencuat tepat setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) merilis Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape, sehingga memicu kecemasan besar bagi keberlangsungan industri vape legal di Indonesia.

Menyikapi situasi panas ini, para pelaku industri mendesak pemerintah agar tidak memukul rata seluruh produk maupun pengusaha yang taat aturan. Pasalnya, para pelaku usaha menilai bahwa ulah kriminal segelintir oknum nakal sangat jauh berbeda jika kita membandingkannya dengan aktivitas bisnis resmi yang mematuhi regulasi negara.
Stigma Bikin Peritel Tercekik, Modal Renovasi Ludes hingga Terusir dari Lapak
Sejalan dengan keresahan tersebut, Ketua Umum Asosiasi Ritel Vape Indonesia (ARVINDO), Fachmi Kurnia Firmansyah Siregar, angkat bicara membeberkan fakta mengejutkan di lapangan. Menurut pengamatannya sebagai pemimpin asosiasi ritel nasional, kabar simpang siur soal penyalahgunaan vape untuk narkoba sukses menciptakan stigma buruk yang langsung menghantam para peritel.

“Masyarakat kini telanjur menyematkan stigma keliru bahwa rokok elektrik itu identik dengan narkoba. Lebih parahnya lagi, potongan informasi yang beredar setengah-sepotong di publik memaksa banyak anggota kami angkat kaki dari lokasi usaha mereka,” ungkap Fachmi secara blak-blakan saat menemui wartawan di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Lebih lanjut, pria yang mengawal ribuan peritel vape ini memaparkan kisah pilu yang menimpa anggotanya. Ia menceritakan bahwa sejumlah pemilik toko terpaksa gulung tikar dan meninggalkan lapak dagangannya, padahal mereka baru saja menggelontorkan modal besar untuk menambah stok barang sekaligus merenovasi gerai.
Tak berhenti sampai di situ, beberapa pengusaha ritel bahkan menerima kabar pahit berupa penolakan perpanjangan kontrak sewa tempat usaha. Oleh sebab itu, Fachmi menegaskan bahwa aksi penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkoba murni merupakan ulah oknum yang tidak mewakili wajah industri rokok elektrik nasional.
Untuk memudahkan publik memahami duduk perkaranya, Fachmi menganalogikan perangkat vape layaknya sebilah pisau dapur yang memberi banyak manfaat ketika orang memakainya sesuai fungsi. Sebaliknya, apabila seseorang menyalahgunakan benda tersebut untuk melancarkan tindak kriminal, aparat penegak hukum wajib mengejar dan menghukum pelakunya secara adil.
“Logika serupa juga berlaku pada ekosistem rokok elektrik kita saat ini. Ketika oknum kriminal menyalahgunakan perangkat vape untuk narkoba, perbuatan tercela itu tidak pantas mencoreng reputasi seluruh pelaku industri rokok elektrik legal di tanah air,” tandasnya dengan nada penuh penekanan.
Ajak Pemerintah Jadi Mitra Pengawas, Larangan Total Justru Suburkan Pasar Gelap
Sebagai solusi konkret, Fachmi mengajak pemerintah merangkul asosiasi industri sebagai mitra strategis dalam memperketat pengawasan pasar secara bersama-sama. Dengan kolaborasi aktif tersebut, asosiasi siap membantu pemerintah mengidentifikasi penyalahgunaan produk sejak dini sekaligus memastikan rantai peredaran rokok elektrik berjalan sesuai ketentuan hukum.
Di sisi lain, ia mengingatkan pemangku kebijakan bahwa langkah pelarangan total terhadap rokok elektrik justru memicu risiko yang jauh lebih berbahaya. Pasalnya, larangan ekstrem hanya akan mendorong peredaran produk masuk ke pasar gelap yang sulit diawasi kualitas maupun jalur distribusinya.
“Rangkul kami menjadi rekanan resmi pemerintah, khususnya sebagai mitra pengawasan lapangan, supaya kita bisa bahu-membahu menjaga agenda pemberantasan narkoba di negeri tercinta ini,” tutur Fachmi menutup keterangannya dengan penuh harap.
Produsen dan Ekosistem Vape Kompak Perangi Narkoba, Minta Aturan Berbasis Data
Senada dengan suara para peritel, Ketua Umum Perkumpulan Produsen Elektrik Indonesia (PPEI), Daniel Boy Purwanto, ikut menyuarakan sikap keras terhadap ancaman narkotika. Melalui kapasitasnya sebagai pimpinan asosiasi produsen resmi, Daniel menyatakan bahwa pihaknya menolak tegas segala bentuk penyalahgunaan narkoba lewat produk maupun perangkat rokok elektrik.
“Kami mendukung penuh langkah tegas pemerintah dalam memberantas narkoba sekaligus memperkuat sistem pengawasan serta penegakan hukum. Selain itu, saya memastikan organisasi kami tidak pernah mendukung anggota mana pun yang nekat memperdagangkan produk mengandung zat narkotika,” ujar Daniel menegaskan integritas organisasinya.
Lebih jauh, Daniel menilai bahwa ulah segelintir oknum yang menyalahgunakan perangkat vape tidak sepantasnya menyeret seluruh pelaku industri legal menanggung beban kebijakan yang sama. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah merumuskan pengaturan industri secara proporsional dengan mengandalkan kajian data empiris yang akurat.
“Meski demikian, kami sangat berharap kebijakan yang diterapkan pemerintah tetap proporsional dan berbasis data valid, mengingat ada ribuan pekerja serta banyak pihak menggantungkan sumber penghidupan mereka secara langsung pada ekosistem industri nasional ini,” kata Daniel mengingatkan dampak ekonomi yang dipertaruhkan.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Budiyanto Imam Suyanto, turut mengambil posisi garis depan dalam memerangi penyalahgunaan barang haram tersebut. Sebagai representasi ekosistem vaporizer nasional, Budiyanto menegaskan bahwa organisasinya menerapkan sikap tegas terhadap oknum yang menyalahgunakan perangkat vape untuk narkoba.
Menurut pandangannya, praktik kotor semacam itu jelas menabrak aturan hukum dan sama sekali tidak mendapat tempat dalam ekosistem industri yang menjunjung tanggung jawab. Dengan demikian, APVI memisahkan secara tegas antara pelaku usaha legal yang patuh cukai dengan oknum pelanggar hukum.
“Kami berdiri bersama pemerintah dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat. Pada prinsipnya, APVI menghormati serta mendukung tegas aparat penegak hukum, sebab urusan pencegahan dan penindakan secara hukum memang menjadi kewenangan penuh negara di tanah air,” tegas Budiyanto mengakhiri pernyataannya.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com





