Exposenews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang publik Jawa Tengah setelah resmi memeriksa Wakil Ketua DPRD Banyumas, Muhammad Erlangga Adinugraha, sebagai saksi dalam skandal panas dugaan pemerasan dan gratifikasi penerimaan mahasiswa baru (maba) jalur mandiri Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto.
Adapun penyidik lembaga antirasuah tersebut menggelar pemeriksaan intensif ini di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Jumat (13/11/2026). Sebelum menjalani sesi tanya jawab, Erlangga tampak mendatangi markas KPK sekitar pukul 09.13 WIB.
Tak berhenti di situ, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membeberkan bahwa penyidik turut mengagendakan pemeriksaan terhadap dua saksi lainnya. Secara rinci, keduanya mencakup anggota DPRD Banyumas bernama Bobby serta seorang wiraswasta bernama Bisri Romly.
“Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dalam dugaan TPK terkait pemerasan dan gratifikasi terkait Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Universitas Soedirman tahun 2025–2026,” ujar Budi tegas kepada media pada Jumat tersebut.
Meskipun demikian, pihak KPK masih mengunci rapat materi pemeriksaan Erlangga di hadapan publik. Lebih lanjut, lembaga antikorupsi ini juga belum membeberkan kaitan ketiga saksi tersebut dengan pusaran perkara.
Sementara itu, status kehadiran Bobby maupun Bisri Romly belum terkonfirmasi secara pasti hingga berita ini rampung.
Tak Cuma Legislator, KPK Turut Menggarap Sekda Banyumas!
Jauh sebelum memanggil Erlangga, penyidik KPK ternyata sudah lebih dulu mengorek keterangan Sekretaris Daerah (Sekda) Banyumas, Agus Nur Hadie, dalam perkara yang sama.
Berdasarkan catatan penyidikan, Agus sendiri tercatat menjalani pemeriksaan sebanyak dua kali dengan status sebagai saksi.
Tak cukup hanya memeriksa, penyidik KPK bahkan menggeledah ruang kerja Agus demi memburu bukti tambahan. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan surat rekomendasi yang Agus terbitkan terkait proses penitipan mahasiswa baru di Unsoed.
Menanggapi temuan tersebut, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa penyidik kini menelisik pihak yang menginisiasi penerbitan surat itu. Selain itu, penyidik juga membongkar kriteria pemberian rekomendasi kepada calon mahasiswa.
“Inisiatif dari pihak mana. Kemudian, apa kriteria yang menjadi standar dari pak Sekda ini memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang mengajukan sebagai salah satu tambahan syarat mendaftar di Unsoed,” jelas Budi pada Rabu (30/9/2026).
Di samping menelusuri asal-usul surat, KPK juga melacak kemungkinan adanya imbalan uang alias fee yang mengalir kepada Agus atas penerbitan rekomendasi tersebut.
“Ini (fee, Red) termasuk dalam materi penyidikan yang masih terus didalami. Apakah kemudian ada uang-uang yang terkait atau diterima pak Sekda ketika menerbitkan surat rekomendasi,” terang Budi menegaskan penyidikan.
Bikin Geleng-Geleng! KPK Bongkar Tiga Klaster Korupsi Unsoed
Usut punya usut, skandal besar di lingkungan kampus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis (20/8/2026). Dalam operasi tersebut, penyidik berhasil meringkus 14 orang, yang mencakup 12 orang di Purwokerto dan dua orang di Jakarta.
Bersamaan dengan penangkapan itu, tim KPK turut menyita uang tunai sekitar Rp 665 juta serta membekukan saldo rekening senilai Rp 99 juta.
Setelah mengantongi bukti kuat, penyidik pun menetapkan enam orang tersangka. Keenamnya meliputi Rektor Unsoed Akhmad Sodiq, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Norman Arie Prayoga, Kepala Bagian Akademik Eko Sumanto, serta tiga pihak swasta bernama Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto, dan Mulyono.
Guna memetakan konstruksi perkara secara akurat, KPK selanjutnya membagi dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru tersebut ke dalam tiga klaster.
Pada klaster pertama, penyidik menduga Norman Arie nekat mematok uang Rp 650 juta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran lewat Dian Mulia dan Adhi Wiharto. Lebih mengejutkan lagi, Rektor Akhmad Sodiq ternyata mengetahui permintaan uang tersebut.
Ironisnya, meski orang tua sudah membayar mahal, calon mahasiswa tersebut tetap dinyatakan tidak lolos seleksi. Sementara itu, pelaku diduga sudah menggunakan uang setoran itu untuk membiayai kepentingan pribadi.
Sebagai jalan pintas, pelaku kemudian mengembalikan uang tersebut memakai dana pinjaman pihak swasta. Sebagai gantinya, mereka menjanjikan pelunasan utang lewat pencairan tiga paket proyek Unsoed, yakni pengadaan kanopi, renovasi kantin, serta pengecatan gedung.
Beralih ke klaster kedua, Akhmad Sodiq diduga mengarahkan keponakannya sendiri, Mulyono, untuk menampung aliran dana dalam seleksi mandiri tahun 2025 dan 2026. Dari praktik ini, Mulyono diduga mengantongi gratifikasi sekurang-kurangnya Rp 680 juta.
Tak berhenti di situ, Sodiq juga diduga memerintahkan pembelian tiga bidang tanah yang lantas memakai nama Mulyono sebagai pemilik resminya.
Berdasarkan analisis penyidik, KPK menduga Mulyono bertindak aktif sebagai penerima sekaligus pengelola uang yang diperuntukkan bagi Sodiq.
Adapun klaster ketiga menyeret pejabat kampus lainnya, yakni Eko Sumanto. Dalam perannya, Kepala Bagian Akademik Unsoed itu diduga melakoni tawar-menawar mahar bersama pengepul calon mahasiswa baru hingga meraup uang mencapai Rp 1,12 miliar selama 2025–2026.
Begitu menerima uang haram tersebut, Eko diduga langsung melaporkannya kepada Sodiq. Selanjutnya, sang rektor memberikan akses user ID miliknya kepada Eko agar bawahannya itu bisa memberikan persetujuan atau approval terhadap calon mahasiswa yang telah membayar.
Atas rangkaian perbuatan tersebut, penyidik KPK resmi menjerat para tersangka dengan Pasal 12 huruf e tentang pemerasan dalam jabatan atau Pasal 12 B mengenai gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com





