JAKARTA, Exposenews.id – Badan Pusat Statistik (BPS) tengah menghadapi tantangan besar dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Petugas yang turun langsung ke rumah-rumah warga kerap berhadapan dengan penolakan sengit, kecurigaan yang menggunung, hingga amarah warga yang meledak-ledak. Bayangkan, ketika petugas dengan ramah mengajukan pertanyaan seputar pendapatan, pengeluaran, hingga kepemilikan aset, mereka justru disambut dengan wajah-wajah cemberut dan pintu yang dibanting keras!
Apa sebenarnya yang menyebabkan situasi panas ini? Ternyata, gelombang hoaks yang bergulir deras di media sosial menjadi biang kerok utama. Banyak warga yang termakan isu miring bahwa pendataan ini sebenarnya adalah operasi terselubung untuk menjerat mereka dengan kewajiban pajak. Bahkan, tak sedikit yang ketakutan data mereka akan memengaruhi status penerima bantuan sosial yang selama ini dinikmati.
Namun, BPS pun berteriak lantang! Lembaga statistik ini menegaskan dengan tegas bahwa Sensus Ekonomi 2026 sama sekali tidak ada hubungannya dengan urusan perpajakan. Tujuan mulia dari pendataan ini adalah untuk memetakan kondisi ekonomi masyarakat secara utuh, yang nantinya menjadi fondasi kokoh bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Privasi dan kerahasiaan data responden pun dijamin aman oleh undang-undang, sehingga tidak perlu ada rasa was-was yang menghantui.
PETUGAS DI LAPANGAN: HARI-HARI PENUH TANTANGAN DAN DRAMA
Ahmad Munajat (43), seorang Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) yang bertugas di Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, mengakui bahwa penolakan dari warga sudah menjadi makanan sehari-hari selama masa pendataan berlangsung. Setiap hari, ia dan rekan-rekannya harus berjuang ekstra keras untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang sudah terlanjur alergi dengan kedatangan petugas pemerintah.
“Tantangannya pasti banyak banget, apalagi sekarang kepercayaan masyarakat sama pemerintah lagi menurun drastis,” keluh Munajat dengan nada frustrasi saat ditemui Jumat (26/6/2026). “Mereka banyak mencurigai ketika teman-teman petugas datang. Apalagi yang ditanya soal ekonomi, itu kan sensitif juga,” tambahnya sambil menggelengkan kepala.
Ironisnya, para pelaku UMKM, terutama pemilik warung-warung kecil, menjadi kelompok yang paling keras menolak didata. Mereka bergeming dan tetap pada pendiriannya bahwa sensus ini hanyalah akal-akalan petugas pajak yang menyamar. “Banyak UMKM warung-warung enggak mau didata. Sudah dijelaskan panjang lebar masih saja menolak. Katanya sensus buat ngambil pajak, padahal enggak ada urusannya sama sekali,” ujar Munajat dengan ekspresi kecewa.
Namun, ada secercah harapan di tengah keputusasaan. Setelah melihat tetangga-tetangga mereka mengikuti pendataan tanpa mengalami masalah apapun, akhirnya beberapa warga mulai melunak dan bersedia memberikan data yang diminta. Proses ini memang membutuhkan kesabaran ekstra layaknya membujuk anak kecil yang sedang merajuk.
PERTANYAAN SENSITIF: PENDAPATAN, GAJI, DAN PERHIASAN MEMICU AMARAH
Pengalaman serupa juga dialami oleh Mohammad Fathur Al Faqih (23), seorang mitra Petugas Pendata Lapangan (PPL) Sensus Ekonomi 2026 di Jakarta Barat. Pemuda ini mengakui bahwa pertanyaan-pertanyaan seputar pendapatan, pengeluaran, hingga kepemilikan perhiasan sering kali menjadi pemicu ledakan emosi dari responden.
“Ada itu ketika ditanya soal pendapatan, terus kepemilikan perhiasan. Beberapa juga ketika ditanya gaji, mereka bilang enggak boleh karena privasi,” cerita Fathur dengan nada heran. “Ada yang bete, marah, sensitif banget,” tambahnya menggambarkan situasi yang dihadapinya.
Bahkan, ketika pertanyaan mengarah pada kepemilikan emas atau perhiasan, sebagian warga memilih jalan pintas dengan melontarkan candaan untuk menghindari pertanyaan tersebut. Mereka terlihat canggung dan berusaha mengalihkan pembicaraan ke topik lain yang lebih aman.
Meskipun menghadapi berbagai kendala, Fathur tetap optimis bahwa pendekatan persuasif menjadi senjata paling ampuh untuk membangun kepercayaan responden. “Kalau kita kasih pemahaman yang baik kepada mereka, apa manfaatnya sensus, akhirnya mereka terbuka terkait kondisi ekonominya,” tuturnya dengan penuh semangat.
Setelah dijelaskan dengan sabar bahwa data ini digunakan untuk melihat kondisi perekonomian masyarakat secara keseluruhan, banyak warga yang akhirnya luluh dan bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan. Proses edukasi ini memang memakan waktu, namun hasilnya cukup memuaskan.
KETAKUTAN BANSOS: DESIL BISA BERUBAH, BANTUAN TERANCAM HILANG?
Munajat kembali mengungkapkan bahwa selain persoalan privasi, petugas juga sering menerima protes keras terkait bantuan sosial (bansos). Sebagian warga merasa was-was karena khawatir hasil pendataan akan mengubah status kesejahteraan (desil) mereka. Jika desil berubah dari 3 menjadi 6, maka otomatis bantuan seperti BLT atau PKH akan dihentikan.
“Nah, itu kan karena pengaruh desil. Seumpamanya desil dia tadinya 3 naik jadi 6. Adanya Sensus Ekonomi ini, teman-teman banyak diprotes sama warga,” jelas Munajat dengan nada prihatin.
Padahal, BPS dengan tegas menyatakan bahwa penentuan status desil maupun penerima bantuan sosial bukanlah menjadi kewenangan petugas sensus maupun lembaga statistik ini. Namun, di sisi lain, petugas justru menemukan fenomena menarik di lapangan. Banyak warga yang sebenarnya berhak menerima bantuan, namun hingga kini belum juga mendapatkannya.
“Bantuan kayak BLT, PKH, itu kan banyak juga masyarakat yang harusnya dapat jadi enggak dapat. Akhirnya mereka ngadu juga ke kita,” ujar Munajat. Temuan-temuan ini kemudian dilaporkan kepada pimpinan tim agar dapat diteruskan kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti.
MENGAPA SENSUS EKONOMI 2026 SANGAT PENTING?
Menjawab berbagai keraguan masyarakat, Kepala BPS Jakarta Barat Muhammad Noval memberikan pencerahan yang gamblang. Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya mendata pelaku usaha, tetapi juga menggali kondisi ekonomi setiap rumah tangga secara mendalam.
“Selain mendata kondisi usaha, juga mendata ekonomi keluarga. Jadi semua keluarga, semua rumah tangga akan didata,” jelas Noval dengan tegas.
Data mengenai pendapatan dan pengeluaran ini sangat krusial untuk mengukur kondisi ekonomi masyarakat secara riil. Bahkan, usaha rumahan dan sektor informal seperti pedagang, pengemudi ojek daring, kreator konten, hingga affiliator pun menjadi perhatian serius dalam pendataan kali ini.
Yang menarik, Noval menekankan bahwa rumah tangga yang tidak memiliki usaha pun tetap didata. Hal ini bertujuan agar pemerintah memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi masyarakat dari berbagai lapisan. Pendekatan komprehensif ini diharapkan mampu menghasilkan laporan yang lebih akurat dibandingkan pelaksanaan sensus sebelumnya.
Rincian pertanyaan mengenai aset, tenaga kerja, maupun sarana produksi juga diperlukan agar pemerintah dapat membedakan karakteristik setiap jenis usaha. Dengan demikian, kebijakan yang disusun akan lebih tepat sasaran dan efektif.
BPS TEGASKAN: DATA ANDA AMAN, JAUH DARI JANGKAUAN PAJAK!
Noval kembali menegaskan dengan suara lantang bahwa pendataan ekonomi masyarakat sama sekali tidak berkaitan dengan perpajakan. Pernyataan ini disampaikannya untuk menghentikan spekulasi liar yang meresahkan masyarakat.
“Kami tegaskan bahwa pendataan ini tidak ada sangkut pautnya dengan pajak. Karena pegawai BPS ini bukan pegawai Ditjen Pajak,” ujarnya dengan nada tegas.
Tujuan utama sensus adalah memetakan potensi ekonomi masyarakat sebagai dasar perencanaan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, serta pembukaan lapangan kerja. BPS juga memastikan seluruh data responden dilindungi undang-undang dan hanya digunakan untuk penyusunan statistik resmi.
Sistem pengamanan data pun dibuat sangat ketat. Data dikumpulkan melalui aplikasi Fasih dan langsung dikirim ke server pusat BPS dengan pengamanan berlapis bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dengan demikian, data tidak tersimpan di telepon seluler petugas yang berisiko hilang atau bocor.
“Jadi masyarakat enggak usah khawatir datanya nanti tersebar,” ujar Noval meyakinkan. Ia pun mengimbau masyarakat agar menerima petugas resmi yang mengenakan rompi, membawa surat tugas, dan tanda pengenal resmi.
SENSUS EKONOMI 2026: TARGET DAN JADWAL
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 secara door to door telah dimulai sejak 15 Juni 2026 dan dijadwalkan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode ini, petugas mendatangi rumah warga untuk mendata kondisi ekonomi rumah tangga sekaligus aktivitas usaha yang dijalankan.
Di Kota Bogor, misalnya, proses pendataan berlangsung sekitar 30 menit untuk setiap rumah. Petugas terlebih dahulu memperkenalkan diri, menunjukkan identitas resmi, kemudian menjelaskan tujuan pendataan sebelum mengajukan sejumlah pertanyaan. Pendekatan yang santun ini terbukti efektif membangun kepercayaan.
Sejumlah warga mengaku bersedia mengikuti pendataan setelah mendapat pemberitahuan dari ketua RT atau setelah petugas menunjukkan surat tugas resmi. Namun, sebagian lainnya masih memilih meminta penjadwalan ulang atau bahkan menolak karena belum yakin terhadap identitas petugas yang datang.
Karena itu, BPS kembali mengimbau masyarakat untuk tidak ragu menerima petugas sensus resmi. Data yang dihimpun menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan dan memetakan kondisi perekonomian nasional secara lebih akurat. Partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan demi masa depan Indonesia yang lebih cerah!
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
