Exposenews.id – Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin secara tegas mengimbau pemerintah agar tidak terburu-buru. Ia menekankan bahwa pemerintah wajib mengkaji matang-matang rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina, tanpa payung hukum resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagai informasi, imbauan ini ia sampaikan langsung sebagai respons atas pernyataan mengejutkan dari Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin.
Selanjutnya, politikus kawakan dari PDI-P ini pun menguraikan pemikirannya. “Apabila pemerintah mempertimbangkan opsi alternatif di luar payung PBB, maka Kementerian Luar Negeri harus benar-benar mengkajinya dengan sangat hati-hati,” tegas Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (16/11/2025). Selain itu, ia juga menegaskan bahwa pemerintah perlu mempelajari secara mendetail tiga hal krusial: ruang lingkup misi, tujuan dan targetnya, serta yang tak kalah penting adalah bagaimana penerimaan internasional terhadap rencana ini nantinya.
Peringatan Soal Anggaran: Dana Fantastis 20.000 Prajurit Harus Dipertanggungjawabkan
Tidak berhenti di situ, Hasanuddin juga menyoroti sebuah poin yang tidak boleh diabaikan: masalah pendanaan. Dengan lugas, ia menyoroti mekanisme pendanaan untuk pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza yang konon mencapai 20.000 prajurit. Angka fantastis ini tentu membutuhkan perhitungan yang sangat cermat.
Oleh karena itu, Hasanuddin pun mengingatkan pemerintah dengan sangat serius. “Pendanaan untuk misi perdamaian dunia ini harus benar-benar diperhitungkan secara matang,” jelasnya. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa kita semua perlu melihat seberapa besar kontribusi yang akan dibebankan kepada Indonesia. Pasalnya, dana tersebut nantinya akan menggunakan APBN sehingga pasti harus dapat dipertanggungjawabkan dengan transparan kepada rakyat.
Dukungan dari Sudut Hukum: Rencana Sudah Sesuai UU TNI
Di sisi lain, pensiunan perwira tinggi TNI ini justru mengakui sebuah fakta positif. Ia menyatakan bahwa rencana pengiriman pasukan perdamaian tersebut sebenarnya sudah sesuai dengan koridor yang diatur dalam Undang-Undang (UU) TNI. Dalam beleid tersebut, jelas Hasanuddin, terdapat ketentuan mengenai Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Ketentuan inilah yang menyatakan bahwa TNI juga memiliki tugas mulia, yaitu melaksanakan misi perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
Selain itu, Hasanuddin juga dengan bangga memaparkan rekam jejak Indonesia. “Secara historis, Indonesia sudah terlibat aktif dalam pengiriman pasukan perdamaian sejak era tahun 1950-an,” ungkapnya. Maka dari itu, kontribusi kita pada misi perdamaian dunia bukanlah hal yang baru dan sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari komitmen diplomasi Indonesia di kancah global.
Pintu Masuk dan Tugas Pasukan: Fokus pada Kesehatan dan Konstruksi
Lantas, dari manakah sebenarnya wacana bombastis ini berasal? Ternyata, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sendiri yang sebelumnya mengungkapkannya. Sjafrie menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memang sedang merencanakan sebuah misi kemanusiaan yang besar, yaitu mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina, melalui Yordania.
Kemudian, Sjafrie pun mengungkapkan hal ini secara terbuka usai ia bertemu dengan Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Yordania, Mayor Jenderal Pilot Yousef Ahmed Al-Hunaity, di Kementerian Pertahanan pada Jumat (14/11/2025). “Saat ini, Presiden Prabowo sedang menyiapkan pasukan dalam jumlah yang cukup besar karena, sebagaimana kita ketahui bersama, kita juga sedang gencar menyiapkan pembangunan kekuatan TNI di dalam negeri,” ujar Sjafrie dengan penuh semangat.
Tak lupa, ia juga membeberkan detail rencana presiden. “Oleh karena itu, pemikiran beliau sangat jelas: kita akan memaksimalkan persiapan sebanyak 20.000 prajurit, namun dengan spesifikasi tugas utama di bidang kesehatan dan juga konstruksi,” tambah dia dengan rinci.
Jalan Berliku Menuju Gaza: Persetujuan 5 Negara Plus Israel Jadi Kunci
Pertanyaannya, kapan misi kemanusiaan ini akan dieksekusi? Rupanya, pengiriman pasukan ini rencananya akan dilakukan setelah pemerintah melihat adanya titik terang perdamaian. Beberapa upaya perdamaian antara Palestina dan Israel, seperti gencatan senjata dan pelucutan senjata, telah berlangsung. Dengan demikian, pasukan yang dikirim nantinya akan bertugas untuk menjaga situasi damai agar dapat bertahan lebih lama hingga akhirnya tercapai perundingan politik yang diidam-idamkan.
Akan tetapi, untuk mewujudkan semua ini, Indonesia tidak bisa bertindak sendirian. Untuk mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, Indonesia dengan sabar menunggu persetujuan dari beberapa pihak yang sangat krusial. Sjafrie menjelaskan bahwa setidaknya ada dua alternatif mandat yang bisa ditempuh. “Pilihan pertama tentu saja adalah mandat resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” kata dia.
“Sedangkan pilihan kedua adalah alternatif yang tak kalah menarik, yaitu mandat di bawah persetujuan organisasi internasional yang diinisiasikan langsung oleh Presiden Amerika Serikat,” papar Sjafrie lebih lanjut. “Nah, inilah bagian yang memerlukan pembicaraan intensif. Proses ini tentunya tidak akan selesai dalam waktu singkat, karena memerlukan satu kesepakatan bersama dari banyak pihak. Namun, bagi Indonesia, kami dengan senang hati akan terlibat dan mendukung penuh apabila semua negara-negara yang memiliki kompetensi di wilayah tersebut menyetujui keterlibatan Indonesia,” ujar dia dengan penuh harap.
Lalu, negara-negara penting mana sajakah yang dimaksud? Sjafrie dengan jelas menyebutkan lima negara kunci, yaitu: Arab Saudi, Yordania, Mesir, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Pada akhirnya, apabila kelima negara tersebut memberi persetujuan, maka Indonesia dengan senang hati dan rasa bangga akan segera terlibat aktif dalam mengirimkan pasukan perdamaian.
Dan yang paling mengejutkan, Sjafrie juga menyebut satu pihak yang tidak terduga. “Tentu saja persetujuan dari Israel juga mutlak diperlukan, karena Israel adalah bagian yang sangat kompeten dan memiliki pengaruh langsung di dalam persoalan ini,” ungkap Sjafrie secara mengejutkan. Pernyataan ini tentu menambah dimensi baru dalam kompleksitas rencana perdamaian yang sedang digagas.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
