Exposenews.id – Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, secara tegas menyatakan bahwa serikat buruh akan melancarkan mogok kerja besar-besaran sebagai senjata pamungkas. Aksi ini mereka siapkan jika pemerintah akhirnya mengabaikan tuntutan kenaikan upah minimum untuk tahun 2026. Lebih lanjut, ancaman ini bukanlah aksi spontan, melainkan menjadi opsi terakhir setelah serangkaian demonstrasi regional dan lobi intensif kepada pejabat tinggi negara tidak membuahkan hasil.
Dari Lobi Hingga Ancaman Mogok Nasional
“Jika lobi kami ternyata masih mentok, maka aksi demo di daerah dan pusat akan kami gulirkan sebagai alternatif berikutnya. Saya tegaskan sekali lagi, bahkan mogok nasional pun akan menjadi opsi nyata kalau tuntutan kami tetap tidak dipenuhi,” tegas Said dalam konferensi persnya di acara Konsolidasi Aksi KSPI-Partai Buruh di JCC Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (30/10/2025).
Kemudian, Said Iqbal memaparkan bahwa mereka menempuh dua strategi utama untuk memperjuangkan kenaikan upah. Kedua strategi itu adalah melalui jalur diplomasi (lobi) dan tekanan massa (aksi).
Di sisi lain, upaya lobi mereka fokuskan kepada dua figur kunci: Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Misi dari lobi ini adalah untuk memastikan bahwa aspirasi buruh benar-benar didengar dan disampaikan langsung kepada Presiden.
Sebagai cadangan, selain lobi ke pemerintah pusat, kaum buruh juga telah menyusun rencana aksi lapangan secara bergelombang yang akan berlangsung hingga akhir Desember 2025. “Untuk aksi di daerah, gelombang demonstrasi akan terus bergulir sampai 30 Desember 2025,” jelas Said dengan nada pasti.
Selanjutnya, ia memberikan peringatan keras: apabila kedua langkah strategis ini masih gagal membuka mata pemerintah, maka kaum buruh sudah siap siaga untuk melakukan mogok kerja nasional yang dampaknya akan sangat masif.
“Kita semua siap mogok nasional. Buruh di lima ribu pabrik, yang tersebar di 300 kabupaten/kota, dan telah terkonsolidasi di 38 provinsi, siap menghentikan produksi!” serunya lantang.
Angka Ajaib 7,77%: Kunci Dongkrak Daya Beli?
Lalu, apa sebenarnya angka fantastis yang dituntut oleh para buruh? Mereka mendesak kenaikan upah minimum tahun 2026 berada pada angka minimal 7,77 persen.
Menurut penjelasan Said, angka ini bukanlah angka sembarangan, melainkan kunci untuk memicu peningkatan daya beli dan mendongkrak perputaran roda ekonomi nasional. “Logikanya sederhana: kalau upah naik, daya beli otomatis naik. Begitu daya beli naik, barang-barang yang diproduksi pabrik akan laku, dan konsumsi nasional pun ikut meroket,” paparnya dengan gamblang.
Selain itu, Said menjabarkan bahwa angka 7,77 persen ini merupakan hasil kalkulasi rasional yang sesuai dengan formula resmi dari Mahkamah Konstitusi (MK). Formula tersebut menggabungkan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
“Data inflasi kita berada di 2,65 persen, sementara pertumbuhan ekonomi yang sudah terbukti mencapai 5,12 persen. Tinggal dijumlahkan saja, hasilnya adalah 7,77 persen,” terangnya dengan lugas.
Angka ini juga merupakan kompromi atau titik temu antara tuntutan awal buruh yang 10,5 persen dan penawaran pemerintah yang hanya 6,5 persen. “Sebenarnya, permintaan awal kita berada di angka 10,5 persen, sementara dari pihak Presiden Prabowo hanya di angka 6,5 persen. Akhirnya, setelah dihitung ulang, kami menemukan titik tengah yang rasional di angka 7,77 persen,” ucapnya memaparkan proses negosiasi.
Konsolidasi Akbar dan Tuntutan Tambahan yang Menggema
Meskipun sudah memiliki perhitungan yang rasional, Said menegaskan bahwa serikat buruh tetap akan mendorong kenaikan pada angka ideal, yaitu 8,5 persen. “Setidaknya, dengan kenaikan sesuai hitungan kami, upah buruh bisa naik sekitar Rp400.000. Ini adalah angka yang cukup ideal bagi kami,” tambahnya.
Sebelumnya, seperti yang telah diberitakan, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh memang telah menggelar konsolidasi akbar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan.
Konsolidasi akbar ini sendiri mengusung tema yang sangat provokatif: Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah (HOSTUM), yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan buruh secara menyeluruh.
Agenda konsolidasi besar-besaran ini digelar di Hall JCC Senayan sekitar pukul 11.30 WIB dan secara resmi dibuka oleh Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.
Lautan Spanduk Oranye dan Suara Kolektif Buruh
Berdasarkan pantauan langsung di lokasi, para buruh yang mengenakan seragam serikat pekerja mereka masing-masing terlihat memadati seluruh tribun yang ada di Hall JCC Senayan, menciptakan suasana yang sangat solid dan berwarna.
Suasana semakin panas karena sejumlah pimpinan partai buruh dan berbagai serikat pekerja yang tergabung dalam KSPI hadir dan duduk dengan gagah di atas panggung, menunjukkan kesatuan komando.
Tidak kalah menarik, terpampang dengan jelas sejumlah spanduk berwarna oranye yang mencolok di dinding ruangan. Spanduk-spanduk penuh tuntutan ini berisi tulisan-tulisan keras seperti “Stop PHK Buruh” dan “Reformasi Pajak Perburuhan”.
Lebih dari itu, spanduk-spanduk tersebut juga menyuarakan tuntutan kebijakan spesifik, mulai dari penaikkan upah minimum 2026 sebesar 6,5% hingga 10%, pencabutan PP No. 35 Tahun 2021 tentang Alih Daya (outsourcing), hingga perbaikan kebijakan nasional lainnya seperti pengesahan UU Perampasan Aset dan penyusunan ulang sistem Pemilu 2029.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
