JAKARTA, Exposenews.id – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menyambut gembira keputusan Pemerintah Arab Saudi yang membatalkan rencana pemotongan kuota haji Indonesia sebesar 50%. Namun, ia menegaskan, pemerintah Indonesia harus merespons kabar baik ini dengan persiapan yang jauh lebih solid dan maksimal.
“Ini amanah besar yang wajib kita jawab dengan persiapan super matang. Jangan sampai kepercayaan Saudi ini disia-siakan,” tegas Singgih dalam keterangannya, Jumat (13/6/2025).
Evaluasi Total untuk Perbaikan
Awalnya, wacana pemotongan kuota muncul setelah evaluasi pelaksanaan haji 1446 H/2025 M dinilai kurang memuaskan. Karena itu, Singgih mendorong agar tahun ini menjadi momentum perbaikan menyeluruh untuk haji 2026.
“Masalah tahun ini harus jadi pelajaran berharga. Target kita ke depan: layanan haji yang lebih prima, aman, nyaman, dan berkesan bagi seluruh jemaah,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar ini pun menyodorkan sejumlah catatan perbaikan:
-
Koordinasi dan Layanan di Arafah-Mina-Muzdalifah: Distribusi layanan, fasilitas tenda, sanitasi, dan pergerakan jemaah harus ditingkatkan.
-
Standar Akomodasi & Transportasi: Kualitas hotel dan kelancaran transportasi antar lokasi ibadah wajib dijaga.
-
Kualitas Makanan: Distribusi makanan harus tepat waktu, bergizi, dan sesuai selera jemaah.
“Komisi VIII DPR, khususnya Fraksi Golkar, siap mendukung dan mengawal perbaikan ini. Ibadah haji harus lancar dan penuh berkah,” tegasnya.
Angin Segar bagi Calon Jemaah
Pembatalan pemotongan kuota ini menjadi kabar melegakan sekaligus menghapus kekhawatiran masyarakat soal antrean haji yang makin panjang.
“Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Pemerintah Arab Saudi atas kebijakan responsif ini. Ini bukti kuatnya hubungan bilateral dan kerja sama keagamaan kita,” tambah Singgih.
BP Haji Pastikan Kuota Aman
Sebelumnya, Wakil Kepala BP Haji RI, Dahnil Anzar, memastikan wacana pemotongan kuota haji 2026 resmi batal. Menurutnya, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi percaya dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola haji melalui pembentukan BP Haji.
“Wacana itu sudah berhenti. Kami yakin pemotongan tidak akan terjadi,” tegas Dahnil di Kantor BP Haji, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025) malam.
Dahnil menjelaskan, wacana pemotongan kuota sebenarnya hanya warning dari Arab Saudi kepada Kemenag RI selaku penyelenggara haji 2025.
“Mereka ingin memberi peringatan karena menilai pelaksanaan haji tahun ini belum optimal,” ungkapnya.
Namun, setelah diskusi intensif, otoritas Saudi memastikan kepercayaan mereka tetap tinggi, terutama setelah Indonesia membentuk BP Haji sebagai lembaga khusus pengelola haji.
Optimisme Menuju Haji 2026
Dengan kepastian kuota penuh, Singgih berharap semua pihak bersinergi mempersiapkan haji 2026 dengan lebih serius.
Sementara itu, Dahnil menambahkan, BP Haji akan bekerja ekstra keras memenuhi harapan jemaah dan standar Saudi.
“Kami tidak ingin ada lagi evaluasi negatif. Tahun depan, Indonesia harus jadi contoh penyelenggaraan haji terbaik,” tandasnya.
Dukungan Publik dan Tantangan Ke Depan
Masyarakat pun menyambut positif keputusan Saudi. Banyak calon jemaah yang sempat khawatir kini bisa bernapas lega.
“Alhamdulillah, kabar baik buat kami yang sudah menunggu bertahun-tahun,” kata Ahmad, salah satu calon jemaah asal Bandung.
Namun, tantangan tetap ada.
“Pemerintah harus transparan dan tegas dalam pengawasan. Jangan sampai masalah lama terulang,” ujar Lina, aktivis lembaga pengawas haji.
Komitmen Bersama untuk Haji Berkualitas
Singgih menutup dengan pesan tegas:
“Ini tugas kita bersama. DPR akan kawal, pemerintah harus eksekusi, dan masyarakat bisa ikut mengawasi.
