Exposenews.id, Manado – Kedua kota pencatatan IHK di Sulawesi Utara, Kota Manado dan Kota Kotamobagu mengalami inflasi cukup dalam, masing-masing sebesar 1,03% (mtm) dan 1,23% (mtm) sepanjang September 2022. Secara tahunan, inflasi Kota Manado tercatat sebesar 5,24% (yoy), dan Kota Kotamobagu sebesar 5,93% (yoy), lebih tinggi dari sasaran inflasi nasional yang sebesar 3±1% (yoy) dan merupakan yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir.
Tingginya IHK di kedua kota tersebut pada September 2022 terutama disebabkan oleh penyesuaian harga BBM yang mulai berlaku sejak awal bulan. Komoditas bensin menjadi penyumbang utama inflasi di Manado dan Kotamobagu dengan andil masing-masing sebesar 0,91% (mtm) dan 1,07% (mtm).
“Ditinjau dari kelompok penyusunnya, Kelompok Transportasi di Kota Manado memberikan andil inflasi terbesar yaitu 1,25% (mtm). Komoditas yang mendorong inflasi dari kelompok tersebut adalah bensin, angkutan dalam kota dengan andil 0,31% (mtm), angkutan udara dengan andil 0,02% (mtm), dan solar dengan andil 0,01% (mtm),” kata Arbonas Hutabarat, Kepala KPw Bank Indonesia Sulawesi Utara, Rabu (5/10/2022).
Menyikapi adanya penyesuaian harga BBM, Pemerintah Kota Manado telah menetapkan adanya kenaikan sebesar 20% pada angkutan dalam kota melalui Keputusan Walikota Manado No.235/KEP/D-17/Perhub/2022. Meski demikian, Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau di Manado memberikan andil deflasi sehingga dapat menahan peningkatan tekanan inflasi bulan September 2022.
“Beberapa komoditas seperti bawang merah dan cabai rawit masih menunjukkan penurunan harga karena terpenuhinya stok seiring dengan adanya periode panen dengan total andil -0,21% (mtm). Komoditas perikanan seperti ikan malalugis, ikan selar/tude, ikan tindarung, tuna, dan bubara memberikan tekanan inflasi total sebesar 0,15% (mtm) selain komoditas telur ayam ras, air kemasan, dan tomat yang juga mencatatkan kenaikan harga,” jelas Arbonas.
Fenomena serupa terjadi di Kota Kotamobagu, di mana Kelompok Transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar di bulan September 2022 sebesar 1,61% (mtm). Komoditas bensin, tarif kendaraan travel, angkutan dalam kota, dan solar menjadi penyumbang utama inflasi dari kelompok transportasi.
“Dampak dari penyesuaian harga BBM ini diperkirakan dapat mempengaruhi berbagai komoditas barang dan jasa Iainnya. Sebagai contoh, secara umum komoditas beras dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau di Kotamobagu yang mengalami kenaikan terbesar dengan andil 0,12% (mtm) salah satunya disebabkan oleh tingginya harga bahan bakar untuk penggilingan,” sebut Arbonas kepada Exposenews.id.
Tingginya harga bahan bakar juga berpotensi memberikan disinsentif bagi nelayan untuk melaut, sehingga pasokan komoditas perikanan berkurang yang menyebabkan harga beberapa komoditas meningkat. Sama halnya dengan di Kota Manado, komoditas ikan cakalang dan ikan bubara juga mengalami peningkatan di Kotamobagu dengan total andil 0,09% (mtm).
Pada Oktober 2022, kenaikan harga beberapa komoditas Iainnya akibat meningkatnya biaya energi diperkirakan masih akan terjadi baik karena peningkatan biaya produksi ataupun distribusi. Di samping itu, mulai terlihatnya peningkatan harga komoditas perikanan di September diperkirakan masih akan berlanjut. Namun demikian, masih terjaganya pasokan dan harga komoditas volatile food dapat menahan laju inflasi dalam jangka pendek.
“Mempertimbangkan perkembangan tingkat inflasi terkini dan berbagai risiko ke depan, Bank Indonesia memperkirakan tekanan inflasi Sulawesi Utara meningkat dan berada pada kisaran batas atas sasaran 3±1% (yoy),” kata dia kembali.
Lanjut Arbonas, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Utara terus berkomitmen untuk menggaungkan semangat penguatan sinergi dalam mengendalikan laju inflasi, salah satunya melalui pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) pada Senin (3/10). Pelaksanaan Kick Off yang disertai dengan peluncuran pasar digital ini dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman, Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, unsur Forkopimda Sulawesi Utara serta para Gubernur se-Sulampua (secara daring).
“Kegiatan ini merupakan suatu bentuk komitmen untuk mengedapankan sinergi TPID dalam mendukung pengendalian inflasi pangan. Sinergi tersebut dapat dilihat dari perluasan KAD komoditas daging ayam dengan Jawa Timur, dan komoditas bawang merah dengan Sulawesi Selatan, implementasi program “Marijo Bakobong” (Mari Berkebun) yang merupakan gerakan urban farming yang didukung dengan penyaluran kredit KUR “Bohusami Bakobong” kepada petani, serta program digitalisasi pasar murah yang melibatkan PD Pasar sebagai agregator serta mitra ecommerce sebagai penyedia platform jual-beli bahan pangan dengan harga terjangkau,” paparnya.
Seluruh program ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara luas dan peran yang lebih besar bukan hanya bagi Pemerintah Daerah, namun juga kepada masyarakat umum untuk turut bersama-sama melakukan usaha pengendalian inflasi.
(RTG)
