Berita  

SKB Dicabut, Truk Kembali Padati Merak: Sopir Berharap Pemerintah Evaluasi Skema Distribusi

CILEGON, Exposenews.id – Pemandangan klasik kembali terulang! Antrean panjang kendaraan logistik tiba-tiba menghiasi akses menuju Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, Selasa (31/3/2026). Ribuan truk mendadak membeku dalam antrean berjam-jam gara-gara volume kendaraan melonjak drastis pasca-berakhirnya masa pembatasan operasional angkutan barang selama arus mudik Lebaran 2026.

Bukan tanpa sebab, lonjakan ini langsung terjadi setelah pemerintah mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang sebelumnya melarang kendaraan besar menyeberang melalui lintasan Merak-Bakauheni selama periode puncak mudik. Aturan tersebut resmi berakhir pada Senin (30/3/2026), dan akibatnya, truk-truk logistik langsung menyerbu pelabuhan tanpa jeda.

Pantauan langsung di lokasi sejak pukul 07.00 hingga 10.00 WIB menunjukkan, petugas kepolisian benar-benar kewalahan. Mereka terpaksa menerapkan rekayasa lalu lintas berupa sistem buka-tutup di Jalan Cikuasa Atas, Cilegon. Mengapa mereka mengambil langkah ini? Tujuannya jelas: untuk mengurai kepadatan yang sudah membludak di seluruh kantong parkir buffer zone pada tujuh dermaga yang tersedia, termasuk area dermaga eksekutif Pelabuhan Merak yang biasanya eksklusif pun ikut tersedot kepadatan.

Keluhan Sopir: “Denda Mengintai, Dompet Menjerit!”

Siapa yang paling merasakan dampak kekacauan ini? Para sopir truk! Salah satunya Achmad (34), sopir truk ekspedisi yang mengaku sudah terjebak antrean brutal sejak pukul 05.00 WIB. Bayangkan, hingga pukul 10.00 WIB, truk yang membawa paket tujuan Padang, Sumatera Barat tersebut bahkan belum mencapai loket pemeriksaan tiket. Masih terperangkap di luar area dermaga!

“Sudah lima jam antre, ini saja belum masuk kapal, masih tertahan di luar area dermaga,” ujar Achmad dengan wajah lelah saat ditemui di Dermaga 6, Selasa.

Achmad kemudian membuka suara soal penderitaan finansial yang ia alami. Keterlambatan ini langsung berdampak pada kondisi finansialnya yang kian menipis. Selain biaya operasional harian yang membengkak, ia kini dibayangi sanksi penalti dari perusahaan jika barang tidak tiba tepat waktu. Ia sudah merogoh kocek hingga Rp300.000 hanya untuk keperluan makan, kopi, dan rokok selama menunggu masuk ke kapal. Belum lagi ancaman sanksi keterlambatan sebesar Rp200.000 per hari yang harus ia tanggung jika melampaui target pengiriman 35 jam.

“Bukan cuma biaya jalan yang membengkak, kami juga punya target waktu. Kalau terlambat dan tidak lapor, kena denda,” keluhnya sembari menggelengkan kepala.

Perbandingan dengan Pelabuhan BBJ: “Ini Masih Lebih Baik!”

Meski harus mengantre enam jam, sopir lain bernama Hamdan justru merasa kondisi saat ini masih jauh lebih baik. Ia membandingkan dengan situasi mengerikan saat masa mudik berlangsung. Kala itu, truk logistik dialihkan ke Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ) Bojonegara. Apa yang terjadi? Malapetaka!

“Akhirnya bisa menyeberang lagi lewat Merak. Kemarin di BBJ itu antrenya bisa berhari-hari, sampai menginap empat hari baru bisa naik kapal,” kata Hamdan yang sedang mengantre di Dermaga 7.

Ia mengungkapkan rasa syukur meskipun tetap harus bersabar dalam antrean panjang di Merak. Menurutnya, perbedaan fasilitas dan aksesibilitas antara Merak dan BBJ sangat signifikan. Namun, ia tetap menyoroti bahwa sistem distribusi logistik saat momentum hari raya masih perlu evaluasi besar-besaran.

Harapan kepada Pemerintah: “Pak Prabowo, Tolong Ulurkan Tangan!”

Para sopir truk tak sekadar diam menunggu nasib. Mereka melontarkan harapan besar kepada pemerintah, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, agar segera mengevaluasi skema distribusi logistik saat momentum hari raya di masa mendatang. Mereka tak ingin penderitaan serupa terus berulang setiap tahun.

“Bantulah Pak Prabowo, kasihan kami para sopir kalau terus-terusan terjebak macet seperti ini. Capek di jalan. Tahun depan semoga diatur lagi agar lebih baik,” pungkas Hamdan dengan nada memohon.

Ia menambahkan, sudah seharusnya pemerintah duduk bersama dengan asosiasi transportasi dan pelaku usaha untuk merumuskan skema yang lebih humanis. Jangan sampai kebijakan yang seharusnya melancarkan justru menciptakan kemacetan baru yang merugikan banyak pihak.

Urat Nadi Ekonomi Terancam Tersendat

Perlu dipahami bersama, kelancaran truk logistik bukan sekadar urusan sopir atau perusahaan. Lebih dari itu, jalur ini merupakan urat nadi perekonomian nasional. Ketika truk-truk tertahan berjam-jam bahkan berhari-hari, stabilitas distribusi barang ikut terganggu. Harga-harga di pasaran bisa berfluktuasi, dan pertumbuhan sektor e-commerce yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi digital pun ikut terdampak.

Dengan dicabutnya SKB pembatasan, seharusnya menjadi momen untuk mengurai, bukan justru menciptakan kepadatan baru. Pertanyaannya kini: apakah pemerintah akan segera bergerak mengevaluasi, atau membiarkan para sopir terus menjadi korban kebijakan yang kurang terintegrasi? Waktu yang akan menjawab, tetapi yang jelas, di tengah panasnya terik matahari Cilegon, ribuan sopir masih setia menanti giliran menyeberang.

Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com