BISSAU, Exposenews.id – Dunia internasional kembali dikejutkan oleh sebuah kudeta militer yang mengguncang Guinea-Bissau pada Rabu (26/11/2025). Lebih mengejutkan lagi, tentara dengan paksa mengambil alih kendali penuh negara dan bahkan menculik Presiden petahana, Umaro Sissoco Embalo. Suasana mencekam langsung menyelimuti Ibu Kota Bissau sejak pagi hari, di mana warga mendengar suara tembakan keras yang berasal dari sekitar kompleks Istana Presiden. Tak lama kemudian, segerombolan personel berseragam militer terlihat dengan sigap menguasai semua jalan utama yang menjadi akses menuju gedung pemerintahan.
Pada sore harinya, situasi kritis ini akhirnya menemukan kejelasan ketika Jenderal Denis N’Canha, sang Kepala Kantor Militer Kepresidenan, secara terang-terangan menyampaikan pengambilalihan kekuasaan di hadapan para wartawan. Dari balik meja yang dikelilingi oleh tentara bersenjata lengkap, N’Canha dengan tegas menyatakan, “Sebuah komando yang terdiri dari semua cabang angkatan bersenjata akan mengambil alih kendali negara sampai pemberitahuan lebih lanjut,” seperti yang dikutip langsung dari kantor berita AFP. Sebagai tindakan pertama, militer melancarkan aksi penculikan terhadap Presiden Embalo dan membawanya ke markas staf umum militer. Namun, sebuah sumber internal militer berusaha meredam ketegangan dengan mengatakan kepada AFP bahwa kondisi presiden tetap baik.
Penangkapan Tokoh Kunci dan Latar Belakang Pemilu Bermasalah
Tak hanya menjadikan presiden sebagai target, kudeta ini juga menahan sejumlah pejabat kunci lainnya. Misalnya, Kepala Staf Militer dan Menteri Dalam Negeri turut merasakan dinginnya jeruji besi. Yang semakin membuat publik heran, pemimpin oposisi Domingos Simoes Pereira, yang sebelumnya dilarang maju dalam pilpres oleh Mahkamah Agung, ikut ditangkap pada hari yang sama. Dua sumber terdekat dengan Pereira langsung membenarkan informasi penangkapan ini. Perlu diingat, Pereira sebelumnya telah menyatakan dukungan penuhnya kepada calon presiden dari oposisi, Fernando Dias. Faktanya, baik Dias maupun Embalo sama-sama mengeklaim kemenangan dalam pemilu yang baru saja digelar pada Minggu (23/11/2025). Hasil resmi sementara rencananya baru akan diumumkan pada Kamis (27/11/2025).
Pembenaran Militer dan Langkah-Langkah Drastis
Dalam pernyataannya yang penuh kontroversi, Jenderal N’Canha mencoba membenarkan aksi militer dengan mengungkap adanya rencana jahat untuk mengguncang stabilitas nasional. Dia secara spesifik menuding gembong narkoba nasional berperan aktif dalam upaya menyelundupkan senjata ke Guinea-Bissau untuk menggulingkan tatanan konstitusional yang sah. Akibatnya, militer pun mengambil serangkaian langkah drastis untuk mengamankan situasi. Sebagai contoh, mereka segera menghentikan seluruh proses pemilu, menyetop siaran media untuk sementara waktu, serta menutup total seluruh perbatasan darat, laut, dan udara. Bahkan, pemerintah militer darurat juga memberlakukan jam malam ketat di seluruh wilayah negara. Hingga malam tiba, jalanan di ibu kota tampak lengang dan sunyi, sementara tentara dengan senjata lengkap masih menguasai seluruh akses jalan utama, seperti yang dilaporkan langsung oleh jurnalis AFP dari lokasi kejadian.
Sebagai konteks, Guinea-Bissau merupakan salah satu negara termiskin di dunia, dan sayangnya, negara ini juga terkenal sebagai titik transit utama dalam jaringan perdagangan narkoba antara Amerika Latin dan Eropa. Para analis percaya, ketidakstabilan politik yang berlangsung puluhan tahun menjadi faktor utama yang menyuburkan praktik penyelundupan ilegal ini. Sejak merdeka dari Portugal pada 1974, negara ini telah mengalami empat kudeta militer yang berhasil dan beberapa upaya kudeta lainnya yang gagal. Baru-baru ini, ketegangan politik kembali memanas pada Oktober lalu ketika militer mengaku berhasil menggagalkan upaya kudeta dan menangkap sejumlah perwira tinggi. Pada hari yang sama dengan kudeta, kantor Komisi Pemilihan Umum Nasional (CNE) juga diserang oleh kelompok bersenjata tak dikenal, menurut juru bicara CNE, Abdourahmane Djalo.
Kudeta ini seolah mengulangi sejarah kelam krisis demokrasi yang terus berulang di Guinea-Bissau. Pemilu terakhir pada 2019 juga memicu krisis politik panjang selama empat bulan, yang dipicu oleh klaim kemenangan dari dua kandidat utama, yakni Embalo dan Pereira dari partai PAIGC. Dalam pemilu terbaru ini, Mahkamah Agung kembali mencoret nama Pereira dan partainya dari daftar calon dengan alasan keterlambatan pendaftaran. Pada 2023, Embalo membubarkan parlemen yang dikuasai oposisi dan sejak saat itu, dia memerintah melalui dekrit presiden. Kelompok oposisi dengan lantang menyebut pencoretan PAIGC dari pemilu sebagai bentuk manipulasi politik yang nyata. Mereka juga menegaskan bahwa masa jabatan konstitusional Embalo sebenarnya telah berakhir pada 27 Februari 2025, tepat lima tahun sejak pelantikannya.
Di tengah situasi genting ini, lebih dari 6.780 personel keamanan, termasuk pasukan dari ECOWAS, sebelumnya telah dikerahkan untuk menjaga stabilitas selama dan pasca pemilu. Sayangnya, upaya pencegahan ini ternyata tidak cukup untuk mencegah kudeta militer terjadi. Kini, misi pemantau dari Uni Afrika dan ECOWAS menyampaikan keprihatinan mendalam mereka atas apa yang mereka sebut sebagai upaya terang-terangan untuk mengganggu dan membajak proses demokrasi di Guinea-Bissau. Masa depan demokrasi di negara Afrika Barat ini sekali lagi digantungkan pada ujung senjata.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
