JAKARTA, Exposenews.id – Aksi tegas langsung digulirkan Presiden Prabowo Subianto! Beliau secara resmi memerintahkan audit menyeluruh terhadap empat rumah sakit yang tega menolak seorang ibu hamil hingga akhirnya meninggal dunia di Papua.
Sungguh, keempat rumah sakit itu adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yowari, RS Dian Harapan, RSUD Abepura, dan RS Bhayangkara.
Perintah presiden ini langsung disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian seusai menggelar rapat terbatas pada Senin (24/11/2025). “Saya melapor pada beliau (Presiden Prabowo). Jadi di antaranya itu, perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan, audit,” tegas Tito usai ratas.
Selain itu, audit juga akan menjangkau pejabat di dinas kesehatan, pejabat kabupaten, hingga pejabat provinsi. “Audit internal masalahnya di mana. Dikumpulkan rumah sakit-rumah sakit itu, termasuk juga pejabat-pejakat yang di Dinas Kesehatan dan lain-lain, baik provinsi, kabupaten, dan juga yang swasta,” tambah Tito.
Bahkan, peraturan kepala daerah dan aturan-aturan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga akan mereka audit sebagai respons atas tragedi memilukan ini.
Selanjutnya, rencana audit ini akan segera dieksekusi oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang konon sudah mengirim tim khusus ke Papua. “Segera lakukan audit untuk mengetahui pokok masalahnya dan lakukan perbaikan. Apakah fasilitasnya, ataukah tata kelolanya, ataukah orangnya, ataukah aturannya. Ini yang kami tunggu nanti,” papar Tito dengan nada serius.
Desak Perbaikan Pelayanan
Di sisi lain, anggota Komisi IX DPR, Neng Eem Marhamah Zulfa, ikut menyoroti kasus ini dan mendesak adanya perbaikan layanan di fasilitas kesehatan.
Desakan keras ini terlontar setelah publik dikejutkan oleh peristiwa Irene Sokoy, sang ibu hamil yang meninggal bersama bayinya setelah secara berturut-turut ditolak oleh empat rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura.
Menurutnya, kejadian tragis ini dengan jelas menunjukkan masih buruknya pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya di kawasan timur. “Kami berduka atas meninggalnya seorang ibu dan bayinya yang ditolak empat rumah sakit di Jayapura. Peristiwa ini menjadi cermin retaknya pelayanan kesehatan, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Kami berharap kasus ini diusut tuntas untuk menemukan akar masalah dan mencegah kejadian serupa,” ungkap Neng Eem dalam keterangannya.
Lebih lanjut, peristiwa yang menimpa Irene Sokoy ini juga dinilai memperlihatkan betapa rendahnya kepedulian dari fasilitas kesehatan. “Kasus ini membuka mata bahwa kepedulian dan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil masih sangat rendah. Dalam kondisi darurat, seharusnya korban segera mendapat tindakan medis, bukan mengalami penolakan berulang saat berjuang menyelamatkan nyawanya,” tegas Neng Eem.
Oleh karena itu, ia pun mendesak pemerintah untuk segera memastikan pemerataan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Termasuk di dalamnya, pemerintah harus menjamin ketersediaan fasilitas kesehatan, dokter spesialis, serta prosedur penanganan pasien yang jelas.
“Ini momentum bagi pemerintah untuk memastikan tidak ada lagi daerah yang tertinggal dalam pelayanan kesehatan. Semua warga Indonesia berhak mendapatkan layanan tanpa kesenjangan dan tanpa penolakan. Jangan biarkan kasus seperti ini terulang,” pungkas Neng Eem dengan penuh harap.
Ditolak 4 RS
Sementara itu, dari data yang berhasil dihimpun, Irene Sokoy menghembuskan napas terakhir pada Senin (17/11/2025) pukul 05.00 WIT setelah melalui perjalanan panjang dan melelahkan.
Keluarga harus membawanya berkeliling dari RSUD Yowari, RS Dian Harapan, RSUD Abepura, hingga RS Bhayangkara tanpa mendapatkan penanganan memadai sama sekali.
Kepala Kampung Hobong, Abraham Kabey yang juga merupakan mertua almarhumah, dengan sedih menceritakan bahwa Irene mulai merasakan kontraksi pada Minggu siang (16/11). Kemudian, keluarga pun membawanya menggunakan speedboat menuju RSUD Yowari.
Akan tetapi, kondisi Irene yang semakin memburuk tidak kunjung ditangani karena dokter yang bertugas tidak ada di tempat. Proses pembuatan surat rujukan juga berjalan sangat lambat, yang tentunya memperparah keadaan.
Keluarga yang panik akhirnya membawa Irene ke RS Dian Harapan dan RSUD Abepura, namun untuk kedua kalinya mereka kembali tidak mendapat layanan.
Akhirnya, perjalanan pun dilanjutkan ke RS Bhayangkara, tempat keluarga justru diminta untuk membayar uang muka sebesar Rp 4 juta dengan alasan kamar BPJS penuh.
Begitulah, rangkaian penolakan inilah yang diduga kuat menjadi penyebab hilangnya nyawa Irene dan bayinya.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
