Exposenews.id – Bayangkan ini: ratusan nelayan dengan tekad bulat justru menggelar demonstrasi bukan di darat, melainkan di tengah hamparan laut lepas! Ya, inilah pemandangan mengejutkan yang kembali terjadi di perairan Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Dengan berani, para pelaut tradisional ini secara langsung menantang kehadiran sebuah kapal yang diduga kuat sedang menjalankan aktivitas survei seismik. Konflik ini bukanlah hal sepele; pada dasarnya, mereka sedang memperjuangkan masa depan laut dan kehidupan mereka sendiri dari sebuah ancaman yang sangat nyata.
Laut yang Bergejolak dan Kekhawatiran yang Mendalam
Lantas, mengapa aksi protes ini sampai harus dilakukan? Ternyata, kegiatan survei seismik tersebut telah memicu gelombang keresahan dan kekacauan sosial yang nyata di tengah komunitas Kepulauan Kangean yang biasanya tentram. Lebih jauh lagi, para nelayan memiliki keyakinan yang sangat kuat. Mereka meyakini dengan sepenuh hati bahwa rencana tambang minyak dan gas (migas) di perairan dangkal Kangean berpotensi besar untuk menghancurkan ekosistem laut serta mengacaukan keseimbangan lingkungan yang selama ini menjadi tumpuan hidup mereka. Kekhawatiran ini bukanlah tanpa alasan, mengingat laut adalah supermarket dan halaman belakang mereka sekaligus.
Izin Kapal Kedaluwarsa, Nelayan Desak Kapal Hengkang
Tak main-main, para nelayan mendesak dengan sangat agar kapal tersebut segera angkat sauh dari perairan mereka. Koordinator aksi, Ahmad Yani, dengan tegas menegaskan hal ini. “Itu sudah menjadi kesepakatan antara pihak kapal dan massa aksi, mas,” ujar Yani di Sumenep, Rabu (12/11/2025).
Lebih lanjut, ia membeberkan satu tuntutan krusial, yaitu masalah izin operasi kapal yang diduga sudah habis masa berlakunya tepat pada 25 Oktober. “Karena izinnya sudah kadaluarsa, maka kapal itu wajib hengkang,” tegasnya. Tenggat waktu ini menjadi senjata utama dalam tekanan mereka.
Meskipun kabar burung beredar mengatakan bahwa survei seismik ini akan segera berakhir, para nelayan sama sekali tidak bergeming. Mereka justru menuntut lebih, yaitu penghentian total dan permanen terhadap semua aktivitas seismik di seluruh perairan Kangean.
Sebagai langkah pencegahan, mereka juga mendesak Syahbandar Kangean untuk tidak lagi menerbitkan izin bagi kapal mana pun yang terindikasi akan melakukan survei sejenis di masa depan. Permintaan ini jelas menunjukkan bahwa mereka tidak ingin ada gangguan serupa terulang kembali.
Desakan Mengalir Hingga ke Pemerintah Pusat
Tidak berhenti di situ, para nelayan juga menuntut pertanggungjawaban dari perusahaan. “Kami juga meminta perusahaan bertanggung jawab penuh atas kekisruhan sosial yang telah terjadi,” desak Yani. Mereka mendesak perusahaan untuk memulihkan kondisi masyarakat agar kembali damai dan tenteram seperti sedia kala.
Bahkan, aksi protes ini pun dieskalasikan dengan mendesak langsung para pemangku jabatan tertinggi. Mereka menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, hingga Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudi untuk segera turun tangan menghentikan dan menarik kapal survei tersebut.
Selain itu, para nelayan juga mendorong Menteri Kelautan dan Perikanan untuk secara ketat mengawasi dan mengaudit PT KEI, perusahaan yang berencana melakukan eksplorasi migas di pulau kecil tersebut.
Mereka bahkan meminta Menteri ESDM untuk memanggil SKK Migas dan secara resmi menghentikan semua aktivitas seismik di Kangean. “Mohon Menteri ESDM memanggil SKK Migas dan menghentikan semua aktivitas seismik di Kangean,” jelas Yani. Desakan ini menunjukkan betapa seriusnya masalah ini dan betapa besarnya harapan mereka pada intervensi pemerintah pusat.
Jalan Tengah Upaya Persuasi dan Klaim Kepatuhan
Di sisi lain, Humas KEI khusus seismik di Pulau Kangean, Jumadi Achmad, menyampaikan respon dari pihak perusahaan. Ia mengklaim bahwa pihaknya terus menempuh langkah-langkah persuasif dalam merespons penolakan keras dari para nelayan.
“Kami upayakan diskusi dan negosiasi dengan mereka agar tidak terjadi kesalahpahaman yang lebih dalam,” kata Jumadi. Pendekatan dialog ini diharapkan dapat meredakan ketegangan yang ada.
Jumadi menambahkan bahwa komunikasi dan koordinasi di lapangan dengan berbagai pihak tetap mereka jalankan secara intens untuk menjaga situasi agar tetap kondusif dan tidak memanas.
Terkait dengan isu sensitif tentang izin operasional kapal yang disebut sudah kadaluarsa, pihak KEI berjanji akan segera berkoordinasi. “Kami tidak menggunakan agen dari luar. Mereka (agen lokal) yang menjembatani kami dalam pengurusan izin kapal. Soal itu, kami akan koordinasikan kembali,” ungkapnya.
Sementara itu, PGA Manager KEI, Kampoy Naibahu, menambahkan penjelasan dari sudut pandang perusahaan. Ia menyatakan bahwa kegiatan survei seismik yang dilakukan di perairan Kangean sudah mereka lakukan sesuai dengan aturan dan perizinan yang berlaku.
“Kami berusaha taat hukum, taat regulasi, dan bekerja sesuai peraturan yang berlaku,” kata Kampoy. Ia juga menekankan bahwa kegiatan ini murni merupakan survei seismik, bukan eksploitasi.
“Ini untuk mendukung program ketahanan energi nasional,” jelasnya. Menurutnya, perusahaan tetap berkomitmen untuk melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dan transparan. Komitmen inilah yang kini sedang diuji kepercayaannya oleh masyarakat.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
