Exposenews.id – Sebuah petisi yang bakal menyita perhatian publik tiba-tiba muncul dan viral di platform Change.org. Petisi ini secara khusus masyarakat menujukan kepada Ketua DPR beserta seluruh wakilnya, dan juga Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Selanjutnya, kelompok yang menyebut diri mereka Reformasi Indonesia meluncurkan petisi tersebut dengan judul provokatif, “12 Tuntutan Rkyat, Menuju Reformasi, Transparansi, dan Keadilan”. Tak hanya itu, kemunculan petisi ini masyarakat langsung jadikan sebagai bentuk respons keras terhadap praktik kerja DPR yang dinilai penuh dengan privilege dan sama sekali tidak transparan.
Yang lebih mencengangkan lagi, dalam deskripsinya, petisi tersebut dengan berani menuliskan, “Uang pajak triliunan rupiah digunakan tanpa kejelasan, sementara rakyat terus menanggung beban keputusan yang tidak berpihak.” Bahkan, petisi itu memperingatkan bahwa demokrasi “hanya akan tinggal nama” jika kondisi memprihatinkan ini dibiarkan terus terjadi, sementara praktik korupsi dan ketidakadilan justru kian mengakar kuat. Oleh karena itu, sekarang adalah momen yang tepat untuk bertindak. Artinya, perubahan besar-besaran harus segera mereka jalankan melalui evaluasi kinerja, transparansi mutlak, dan reformasi total di tubuh DPR. Dengan begitu, DPR sebagai lembaga tinggi negara akhirnya dapat benar-benar mewakili suara dan aspirasi rakyat Indonesia.
Hingga berita ini ditulis, tepatnya pada Senin (1/9/2025) siang, petisi tersebut telah berhasil mengumpulkan dukungan dari 73.649 orang yang turut menandatanganinya. Lalu, apa sebenarnya isi dari 12 tuntutan yang menjadi buah bibir ini?
Ternyata, petisi ini tidak hanya menuntut transparansi dan reformasi DPR saja, tetapi juga mencakup banyak tuntutan krusial lainnya. Contohnya, tuntutan mereka merambah hingga ke ranah audit BUMN hingga reformasi besar-besaran di tubuh Polri dan TNI. Berikut ini adalah rincian lengkap 12 Tuntutan Rakyat tersebut yang wajib kamu tahu:
-
Segera sahkan RUU Perampasan Aset sebagai senjata utama untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya.
-
Langsung pecat semua anggota DPR yang kedapatan menghina rakyat atau hanya mementingkan partainya. Selain itu, KPK harus segera mengaudit seluruh harta dan aset mereka.
-
Bebaskan tanpa syarat semua pihak yang pihak berwajib tangkap karena menyampaikan aspirasi rakyat dalam demonstrasi sejak 25 Agustus 2025.
-
Lakukan reformasi menyeluruh untuk DPR & KPK dengan langkah: audit transparan anggaran Rp 9,9 T, memangkas anggaran tidak urgent, menolak mantan napi koruptor jadi pejabat, menghapus semua privilege khusus DPR, menyiarkan semua rapat secara live, menghapus dana pensiun seumur hidup, dan merevisi UU KPK agar kembali independen.
-
Turunkan segera gaji & tunjangan anggota DPR, dan batasi maksimal hanya 5x UMR dengan transparansi penuh take-home pay-nya.
-
Tetapkan Key Performance Indicator (KPI) yang terukur dan jelas untuk setiap anggota DPR, lakukan evaluasi berkala, dan pecat mereka yang gagal memenuhi target.
-
Audit secara menyeluruh semua BUMN untuk memastikan profitabilitas; buka peluang IPO atau swastanisasi jika memang diperlukan.
-
Batalkan semua rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat & segera lakukan reformasi pajak yang berkeadilan: hapus pajak pesangon, THR, dan JHT.
-
Adili segera semua pelaku kekerasan & pembunuhan terhadap pahlawan yang gugur saat demo dengan hukuman maksimal; negara wajib menanggung seluruh keluarga korban; lengserkan Kapolri jika terbukti gagal melindungi rakyat.
-
Naikkan gaji guru sebagai pahlawan bangsa & segera sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
-
Lakukan reformasi ketenagakerjaan & perburuhan yang mencakup: penghapusan sistem outsourcing, penolakan upah murah, pembentukan Satgas Pencegahan & Penanganan PHK, pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa skema omnibus law, serta penerapan sistem pengupahan yang adil bagi pekerja sawit dan standar K3 di pertambangan.
-
Reformasi sistem politik & Polri dengan menerapkan syarat masuk DPR minimal S1, TOEFL 500, tes kapabilitas (IQ, EQ, AQ), kemampuan public speaking, dan latar belakang yang sesuai dengan komisi. Selain itu, revisi UU Pemilu harus dilakukan demi demokrasi yang lebih aspiratif, dan reformasi Polri mutlak diperlukan agar lebih profesional, berpihak pada rakyat, dan bebas dari kepentingan penguasa.
Bagi yang ingin mendukung, masyarakat dapat melihat dan menandatangani petisi “12 Tuntutan Rakyat” tersebut melalui laman ini. Petisi tersebut ditutup dengan seruan yang membakar semangat: “Kami, rakyat Indonesia, tidak lagi bisa diam melihat lembaga perwakilan yang seharusnya melindungi justru menyakiti dan mengabaikan suara rakyat. Petisi ini adalah wujud nyata bahwa kami peduli, kami berani bersuara, dan kami menuntut perubahan. Dengan menandatangani petisi ini, Anda ikut menjadi bagian dari gerakan rakyat yang menginginkan DPR yang bersih, transparan, dan benar-benar bekerja untuk kepentingan bangsa. Jangan biarkan suara kita terabaikan—bersama kita bisa menekan perubahan nyata.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
