BANDUNG, Exposenews.id – Ribuan pekerja sektor pariwisata Jawa Barat, mulai dari sopir bus hingga pelaku UMKM, meluapkan kemarahan dengan menggelar aksi besar-besaran di depan Gedung Sate, Bandung, Senin (21/7/2025). Mereka menuntut Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, segera mencabut aturan kontroversial yang melarang kegiatan study tour. Larangan ini tercantum dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 45/PK.03.03/KESRA dan dinilai sebagai pukulan telak bagi industri pariwisata.
Aksi Massa: Tuntutan Nyata di Tengah Krisis
Koordinator aksi dari Solidaritas Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB), Herdi Sudardja, menyatakan bahwa larangan study tour oleh Pemda Jabar telah memicu efek domino yang menghancurkan. “Kami hanya minta satu: cabut larangan study tour untuk sekolah-sekolah di Jabar, baik yang mau keluar provinsi maupun dalam wilayah Jabar sendiri!” tegas Herdi di tengah kerumunan massa yang membawa spanduk dan poster protes.
Menurutnya, dampak kebijakan ini jauh lebih buruk daripada masa pandemi Covid-19. “Bayangkan, pendapatan para sopir, tour guide, penginapan, hingga UMKM kuliner langsung anjlok! Bahkan, banyak yang terancam bangkrut karena tidak ada order sama sekali,” ujarnya dengan nada frustasi. Herdi membandingkan situasi ini dengan masa Covid-19, di mana setidaknya masih ada keringanan dari bank atau leasing. “Sekarang? Tidak ada bantuan, tapi beban tetap jalan. Ini seperti dipaksa mati pelan-pelan!”
Aksi demo ini ternyata bukan langkah spontan. Herdi mengungkapkan bahwa sebelumnya mereka sudah berulang kali mencoba berdialog dengan Pemprov Jabar, termasuk mengirim surat resmi pada Mei 2025. “Sayangnya, surat kami seperti masuk lubang hitam. Tidak ada tanggapan sama sekali dari Pak Gubernur,” keluhnya.
Para pengusaha transportasi dan pariwisata juga mengaku sudah kehabisan akal. “Kami sudah coba negosiasi, audiensi, bahkan proposal solusi, tapi nihil. Demo ini jalan terakhir karena kami benar-benar terjepit,” tambah Herdi.
Dampak Luas: Dari Sopir Hingga Pedagang Kecil
Andi (45), sopir bus pariwisata berpengalaman 15 tahun, memarkir paksa busnya setelah larangan study tour berlaku. “Dulu saya bisa dapat 3-4 trip study tour per bulan. Sekarang? Nol besar! Utang leasing bus pun menumpuk,” ceritanya dengan suara parau.
Tak jauh dari Andi, Siti (38), pemilik warung makan di kawasan Lembang, mengeluh omzetnya merosot 70%. “Study tour itu nafas kami. Tanpa itu, tidak ada pelajar yang datang, warung sepi, stok bahan menumpuk. Saya sampai harus pecat dua karyawan,” ujarnya sambil menahan tangis.
Respons Pemprov Jabar: Masih Diam Seribu Bahasa
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemprov Jabar terkait tuntutan massa. Namun, sumber internal menyebutkan bahwa pihak gubernur sedang mengkaji ulang SE tersebut. “Mereka bilang sedang dibahas, tapi kami butuh kepastian, bukan janji kosong!” tegas Herdi.
Apa Solusinya?
Para demonstran mendesak Pemprov Jabar untuk:
-
Cabut SE Larangan Study Tour – Kebijakan ini dianggap tidak proporsional dan tidak mempertimbangkan dampak ekonomi.
-
Berikan Insentif Darurat – Seperti keringanan pajak atau subsidi untuk usaha pariwisata yang terimbas.
-
Buka Dialog Terbuka – Agar kebijakan ke depan tidak dibuat sepihak.
Massa Ancang-Ancang Eskalasi
Herdi bersiap menggempur dengan aksi besar-besaran kalau pemerintah tetap tutup telinga! “Besok mungkin kami akan blokir jalan utama atau turun ke DPRD Jabar. Kami tidak mau terus jadi korban kebijakan tidak jelas!” tandasnya.
Pemerintah mungkin punya alasan memberlakukan larangan study tour, tetapi kebijakan ini justru mematikan ribuan lapangan kerja! Jika Pemprov Jabar tetap bersikukuh, bukan tidak mungkin gelombang PHK dan kebangkrutan akan semakin meluas. “Ini bukan cuma soal bus kosong atau warung sepi, tapi nyawa perekonomian Jabar yang sedang sekarat,” pungkas Herdi.
