Exposenews.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) baru saja membongkar fakta mengejutkan! Pemerintah ternyata membiarkan 15 rumah susun (rusun) mangkrak tanpa difungsikan. Padahal, proyek-proyek ini seharusnya menjadi solusi hunian bagi ASN, masyarakat umum, hingga lembaga pendidikan. Kementerian PKP langsung bergerak cepat dan menggandeng KPK untuk mengusut indikasi korupsi!
Rusun Terbengkalai Puluhan Tahun, KPK Siap Turun Tangan
Dalam konferensi pers Jumat (11/7/2025), Inspektur Jenderal Kementerian PKP, Heri Jerman, membeberkan fakta mencengangkan. “Tim kami menemukan 15 lokasi rusun mangkrak, beberapa bahkan terbengkalai sejak 2015!” tegasnya.
Yang lebih mengejutkan, beberapa rusun ini terbengkalai puluhan tahun tanpa penanganan serius! Heri menegaskan pihaknya akan bekerja sama dengan KPK untuk mengungkap praktik mark-up anggaran, penyelewengan dana, atau permainan oknum nakal.
“Kami dan KPK akan memeriksa setiap indikasi kecurangan. Rusun-rusun ini tidak boleh terus mangkrak tanpa kejelasan,” tegas Heri.
Sulawesi, Lampung, Palembang, hingga Sumut Jadi Lokasi Rusun Terbengkalai
Heri memaparkan lokasi-lokasi rusun yang terbengkalai. Proyek-proyek ini tersebar di Sulawesi, Lampung, Palembang, hingga Sumatera Utara. Penyebabnya beragam, tapi yang paling sering terjadi masalah saat serah terima.
Pihak penerima sering menolak karena bangunan tidak memenuhi standar atau fasilitas tidak lengkap. “Banyak penerima mengeluh rusunnya tidak layak pakai,” jelas Heri.
Kasus paling absurd terjadi di Klaten. Sebuah yayasan sekolah yang seharusnya menerima rusun ternyata bubar sebelum serah terima! Akibatnya, rusun pun terbengkalai tanpa kepastian.
KPK Diharapkan Ungkap Mafia Proyek
Heri menegaskan Itjen Kementerian PKP hanya mengawasi rusun yang pemerintah bangun. Untuk kasus-kasus seperti ini, mereka butuh bantuan KPK.
“Kami ingin pastikan tidak ada permainan kotor. Dana rakyat harus digunakan dengan benar,” tegas Heri.
Dengan melibatkan KPK, diharapkan oknum nakal yang bermain di balik proyek mangkrak ini bisa terungkap. Masyarakat pun menunggu tindakan tegas dari pemerintah.
Rusun Mangkrak = Pemborosan Uang Rakyat?
Bayangkan, uang miliaran rupiah menguap begitu saja untuk membangun rusun yang akhirnya mangkrak! Jika dibiarkan, kerugian negara akan semakin besar.
Heri mengungkapkan, beberapa rusun mulai rusak karena tidak terawat. Padahal, fasilitas ini bisa membantu memecahkan masalah hunian bagi ASN, mahasiswa, hingga masyarakat berpenghasilan rendah.
Masyarakat Menuntut Pertanggungjawaban!
Kasus ini harus menjadi perhatian serius karena menyangkut kebutuhan dasar rakyat. Pemerintah harus segera bertindak sebelum kepercayaan publik benar-benar runtuh.
“Kami minta transparansi! Siapa yang bertanggung jawab? Kenapa sampai ada rusun terbengkalai puluhan tahun?” tanya warganet di media sosial.
Apa Langkah Selanjutnya?
Kementerian PKP dan KPK akan segera memeriksa lebih dalam. Mereka akan melacak aliran dana, kontraktor, dan pihak-pihak terkait. Jika terbukti ada pelanggaran, hukum harus tegak!
Selain itu, rusun yang masih bisa diselamatkan harus segera diperbaiki dan difungsikan. Jangan sampai aset negara terbuang percuma.
Kasus 15 rusun mangkrak ini harus menjadi pelajaran. Pemerintah wajib memperketat pengawasan proyek-proyek mendatang.
“Kami tidak mau ini terulang. Dana rakyat harus dikelola dengan baik,” tegas Heri.
