JAKARTA, Exposnews.id – Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid (HNW), menegaskan bahwa kebijakan work from anywhere (WFA) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dinilai berdasarkan produktivitas kerja. Menurutnya, jika WFA justru membuat kinerja ASN menurun, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) wajib segera mengevaluasi kebijakan tersebut.
“Kita harus kembalikan kebijakan ini jika terbukti tidak produktif. Namun jika justru meningkatkan efisiensi kerja, tidak ada alasan untuk tidak melanjutkannya,” tegas HNW saat berbicara di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (10/6/2025).
Selain itu, ia mengingatkan agar ASN tidak menyia-nyiakan kepercayaan pemerintah. “Jangan sampai kebijakan ini malah jadi alasan untuk bermalas-malasan. ASN harus membuktikan bahwa fleksibilitas justru mendorong kinerja lebih baik,” tambahnya.
HNW juga mendorong Kemenpan-RB untuk melakukan peninjauan berkala. “Evaluasi harus rutin, misalnya setiap bulan atau triwulan. Jangan sampai masalah menumpuk dan sulit diperbaiki,” ujar politikus PKS itu.
kunjungi laman MPOSAKTI
Kemenpan-RB resmi mengizinkan ASN bekerja dari mana pun (work from anywhere/WFA) melalui Peraturan Menpan-RB Nomor 4 Tahun 2025. Aturan ini memungkinkan ASN mengatur sendiri cara kerja mereka, bahkan bisa memilih bekerja dari rumah ketika situasi membutuhkan.
“Fleksibilitas kerja adalah solusi untuk menjawab tuntutan kerja yang semakin dinamis,” jelas Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan-RB, Nanik Murwati, Rabu (18/6/2025).
Nanik menegaskan, ASN harus menunjukkan profesionalisme sekaligus menjaga motivasi dan produktivitas kerja mereka.”Dengan WFA, kami harap ASN bisa lebih fokus, adaptif, dan seimbang antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan, fleksibilitas tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan publik. “Justru sebaliknya, kebijakan ini harus meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam bekerja,” tegas Nanik.
Tantangan WFA: Jaga Produktivitas dan Akuntabilitas
Meski WFA memberikan kebebasan, tantangan terbesarnya adalah memastikan ASN tetap disiplin dan akuntabel. Tanpa pengawasan yang baik, risiko penyalahgunaan wewenang atau penurunan kinerja bisa terjadi.
HNW menyarankan agar setiap instansi pemerintah menerapkan sistem monitoring yang ketat. “Kita tidak boleh membiarkan fleksibilitas berubah menjadi pembenaran untuk bekerja asal-asalan tanpa pertanggungjawaban,” tegas HNW.
Di sisi lain, Nanik optimistis kebijakan ini akan membawa dampak positif. “Kami percaya ASN mampu menyesuaikan diri. Fleksibilitas justru bisa memacu kreativitas dan efisiensi waktu,” ucapnya.
Evaluasi Berkala Jadi Kunci Sukses WFA
Agar WFA berjalan optimal, Kemenpan-RB harus memastikan evaluasi dilakukan secara konsisten. Data produktivitas, feedback atasan langsung, dan kualitas pelayanan publik harus menjadi acuan.
“Jika dalam evaluasi ditemukan masalah, perbaikan harus segera dilakukan. Jangan sampai kebijakan baik justru berujung pada inefisiensi,” tandas HNW.
Sementara itu, Nanik menambahkan, “Kami akan terus memantau perkembangan. Fleksibilitas bukan berarti tanpa aturan, tapi tentang bekerja lebih cerdas dan bertanggung jawab.”
Apa Kata Publik?
Respons masyarakat terhadap kebijakan WFA beragam. Sebagian mendukung karena dinilai lebih manusiawi, sementara yang lain khawatir akan penyalahgunaan.
“Kalau bisa lebih efisien, kenapa tidak? Tapi harus ada sanksi tegas bagi yang malas,” komentar Andi, seorang pegawai swasta.
Sedangkan Rina, ibu rumah tangga, berpendapat, “ASN kan dapat gaji dari uang rakyat. Jadi harus tetap bekerja maksimal, di mana pun lokasinya.”
baca juga: Jadwal Pertandingan Timnas Indonesia di ASEAN U23 Championship 2025, simak lengkapnya!
Kebijakan WFA untuk ASN adalah terobosan yang patut diapresiasi. Namun, kesuksesannya bergantung pada kedisiplinan ASN dan ketegasan pemerintah dalam evaluasi.
“Fleksibilitas harus sejalan dengan produktivitas. Jangan sampai niat baik justru jadi bumerang,” pungkas HNW.
Dengan pengawasan yang ketat dan komitmen bersama, WFA bisa menjadi solusi kerja masa depan yang lebih adaptif tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
