JAKARTA, Exposenews.id – Presiden Prabowo Subianto tak ragu mengambil tindakan tegas dengan membatalkan sejumlah kebijakan kontroversial dari menteri Kabinet Merah Putih (KMP). Langkah ini menuai beragam reaksi, mulai dari dukungan hingga kritik dari masyarakat. Setidaknya, ada lima kebijakan yang akhirnya dicabut setelah menimbulkan polemik panas.
Mulai dari pembatalan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang pokok, hingga perselisihan batas wilayah empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). Berikut ulasan lengkapnya:
1. Pembatalan Kenaikan PPN 12 Persen untuk Barang Pokok
Presiden Prabowo langsung turun tangan ketika rencana kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% memicu keresahan publik. Menjelang pergantian tahun 2025, ia mendatangi Kementerian Keuangan dan menggelar rapat mendadak dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Hasilnya? Prabowo memastikan kenaikan PPN hanya berlaku untuk barang mewah seperti jet pribadi, kapal pesiar, dan rumah mewah. Sementara kebutuhan pokok rakyat tetap bebas dari kenaikan tarif.
“Kami memutuskan, kenaikan PPN hanya untuk barang mewah yang sebelumnya sudah kena PPnBM,” tegas Prabowo dalam konferensi pers (31/12/2024).
Kebijakan ini sebenarnya sudah diatur dalam UU HPP, tetapi publik menolak keras karena dikhawatirkan memicu inflasi. Aksi protes pun ramai di media sosial hingga demonstrasi jalanan.
2. Pencabutan Aturan Elpiji 3 Kg Bersubsidi Hanya untuk RTS
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sempat mengeluarkan wacana membatasi elpiji 3 kg hanya untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS). Namun, Prabowo segera menghentikan rencana ini setelah menimbulkan kekhawatiran masyarakat.
Banyak pedagang kecil dan warung makan mengeluh karena mereka juga bergantung pada elpiji subsidi. Akhirnya, kebijakan ini pun dibatalkan demi menjaga stabilitas harga dan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah.
3. Penundaan Kenaikan Tarif Listrik Prabayar
Rencana kenaikan tarif listrik prabayar sempat membuat banyak kalangan geram. Alasannya, kenaikan ini dinilai memberatkan pelanggan di tengah daya beli yang masih lemah.
Prabowo lantas memerintahkan penundaan kebijakan ini setelah mendapat masukan dari berbagai pihak. Ia menegaskan, pemerintah harus memprioritaskan kesejahteraan rakyat sebelum memberlakukan kebijakan yang bersifat menaikkan biaya hidup.
baca juga: STY : Arab Saudi Tak Sehebat Dulu, Timnas Indonesia Makin Kuat
4. Pembatalan Aturan Impor Beras Premium
Kementerian Perdagangan sempat mengusulkan impor beras premium untuk menstabilkan harga. Namun, Prabowo menolak karena khawatir akan merugikan petani lokal.
“Kami harus melindungi produk dalam negeri terlebih dahulu,” ujarnya. Alhasil, kebijakan ini pun dibatalkan, dan pemerintah memilih memperkuat pasokan beras lokal.
5. Penyelesaian Sengketa Empat Pulau antara Aceh dan Sumut
Perselisihan batas wilayah empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara sempat memanas. Sejumlah menteri mengusulkan solusi teknis, tetapi Prabowo memilih pendekatan dialog untuk menghindari konflik horizontal.
Ia memerintahkan tim khusus untuk meninjau ulang kebijakan tersebut dan mencari solusi terbaik bagi kedua daerah.
Apa Dampaknya?
Prabowo tak ragu mengoreksi keputusan menteri ketika kebijakan dinilai tidak tepat. Langkah tegas ini membuktikan pemerintah responsif menanggapi aspirasi rakyat.
Meski begitu, kritik tetap muncul. Sebagian pihak menilai pembatalan kebijakan bisa menimbulkan ketidakpastian hukum. Masyarakat umum justru melihat langkah ini sebagai bukti nyata bahwa pemerintah benar-benar mendengarkan suara rakyat.
Bagaimana pendapatmu? Setuju dengan langkah Prabowo atau justru sebaliknya?
