JAKARTA, Exposnews.id – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tak main-main dalam upaya meningkatkan penerimaan negara. Ia membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara untuk mendampingi kementerian-kementerian terkait. Yang menarik, dua mantan petinggi KPK, Herry Muryanto dan Novel Baswedan, dipercaya memimpin satgas ini. Herry, yang pernah menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK, ditunjuk sebagai Kepala Satgassus, sementara Novel, penyidik senior KPK yang namanya melejit setelah kasus penyiraman air keras, diangkat sebagai wakilnya.
Mengapa Mereka Dipilih?
Berdasarkan keterangan resmi yang dirilis Senin (16/5/2025), alasan di balik penunjukan keduanya sangat jelas: keahlian dalam tata kelola pemerintahan dan pengalaman panjang memberantas korupsi. Sebelumnya, Herry dan Novel sudah terbukti kinerjanya saat bergabung dalam Satgas Pencegahan Korupsi.
baca juga:kekek menang toto di mposakti
Turun Langsung ke Lapangan
Selama enam bulan terakhir, Satgassus tak hanya duduk di belakang meja. Mereka aktif berkoordinasi dengan berbagai kementerian, seperti Kementerian Keuangan, Perhubungan, ESDM, dan terbaru, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Bahkan, tim ini terjun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi di Pelabuhan Jawa Timur (7-9 Mei 2025) dan Pelabuhan Benoa, Bali (11-13 Juni 2025).
Sektor Perikanan Jadi Fokus Utama
Menurut Yudi Purnomo Harahap, anggota Satgassus, sektor perikanan masih menyimpan potensi besar untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun, masalah klasik seperti kapal tanpa izin penangkapan ikan masih menghambat optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Banyak kapal penangkap ikan, baik di bawah maupun di atas 30 GT, yang beroperasi di luar 12 mil tanpa izin. Akibatnya, negara kehilangan potensi PNBP dari hasil tangkapan mereka,” jelas Yudi.
Rekomendasi Satgassus untuk Perbaikan Sistem
Untuk mengatasi masalah ini, Satgassus memberikan tiga rekomendasi utama:
-
Percepat proses perizinan kapal penangkap ikan – Birokrasi yang berbelit harus dipangkas agar nelayan dan pemilik kapal tak lagi menghindari perizinan.
-
Sosialisasi intensif oleh KKP – Banyak pemilik kapal belum memahami pentingnya izin operasi, sehingga perlu edukasi masif.
-
Pengalihan wewenang perizinan ke pemerintah pusat – Khusus untuk kapal di bawah 30 GT yang beroperasi di atas 12 mil, perizinan harus dikelola langsung oleh pusat untuk meminimalisasi celah korupsi daerah.
Dari Meja Rapat ke Pelabuhan
Satgassus tidak hanya memberi rekomendasi di atas kertas. Mereka turun langsung ke dua pelabuhan perikanan utama: Pelabuhan Perikanan Mayangan (Probolinggo, Jawa Timur) dan Pelabuhan Perikanan Benoa (Bali). Di sana, mereka menemui nelayan, pemilik kapal, dan petugas setempat untuk mendengar keluhan sekaligus memetakan solusi.
baca juga: Prabowo Ambil Alih Penyelesaian Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut, Simak Detailnya!
Target Jangka Panjang: Efisiensi dan Transparansi
Dengan pengalaman Herry dan Novel di KPK, Satgassus tidak hanya fokus pada peningkatan PNBP, tetapi juga memastikan transparansi dan pencegahan korupsi dalam setiap proses. Mereka berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola, memangkas birokrasi, dan memastikan setiap rupiah penerimaan negara tidak bocor.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga adil bagi nelayan dan pelaku usaha,” tegas Yudi.
Apa Selanjutnya?
Ke depan, Satgassus akan terus memperluas koordinasi dengan kementerian dan pemerintah daerah. Sektor lain, seperti pertambangan dan transportasi laut, juga akan menjadi prioritas.
Dengan langkah konkret ini, Satgassus optimis bisa mendongkrak penerimaan negara secara signifikan sekaligus tetap menjunjung tinggi prinsip good governance.
Publik berharap satgas ini tidak hanya jadi proyek seremonial, melainkan benar-benar menghasilkan perubahan nyata di lapangan.
Bagaimana pendapatmu tentang langkah Kapolri ini? Apakah efektif?
