Exposenews.id, Manado – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulawesi Utara optimis BPN Kota Bitung dapat meraih instansi wilayah bebas dari korupsi (WBK). Diketahui BPN Bitung merupakan satu-satunya satker di Lingkungan Kanwil ATR/BPN Sulawesi Utara yang secara administrasi memenuhi syarat WBK.
Ahmad Muqim Haryono, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil ATR/BPN Sulut mengatakan dilihat dari inovasi-inovasi yang diberikan oleh BPN Kota Bitung yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat.
“Sebagai contoh, apabila sertifikat hari ini harus selesai, kemudian ada keterlambatan, Kantor BPN Bitung akan mengantarkan ke rumah sebagai bentuk konpensasi keterlambatan tersebut,” kata Muqim di sela-sela FGD dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar Serdadu Anti Mafia Tanah Sulawesi Utara, Selasa (6/6/2023).
“Namun yang paling berat itu, membangun mindset untuk melayani masyarakat. Kalau dulu tidak dilayani, sekarang dilayani. Dari pintu sudah ada security, kemudian ditanyakan apa yang menjadi keperluan dan langsung diantarkan ke tempat sesuai dengan dengan kebutuhan masyarakat,” sambung Muqim.
Zona Integritas menuju WBK ini merupakan salah satu bentuk penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia.
“Insyaallah, di Sulawesi Utara akan diwakili oleh BPN Bitung,” sebut Muqim.
Kata Muqim dalam FGD tersebut, prosesnya penilaiannya tidak gampang. Karna persyaratan berbagai standar yang berioentasi kepada kepuasan masyarakat.
Dijelaskan Muqim, tahapan penilaiannya tidak gampang. Karena setelah dinilai secara internal oleh Kanwil kemudian oleh tim penilai nasional.
“Penilaiannya tidak gampang. Karna penilaian tingkat nasional itu banyak parameternya. Yang intinya kepuasan masyarakat,” jelas Muqim.
FGD ini juga menghadirkan pemateri Andreas Sabawa dari Peneliti Rumah Nusantara, dan turut dihadiri Ketua Serdadu Anti Mafia Tanah Sulawesi Utara, Risat Sanger.
(RTG)
