JAKARTA, Exposenews.id – Pakar Hukum Administrasi Negara Universitas Atma Jaya, Wiryawan Chandra, menekankan pentingnya kehadiran Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai saksi dalam sidang kasus korupsi impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan (Mendag) 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. Saran ini meluncur saat Wiryawan berdebat dengan pengacara Tom Lembong di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (23/6/2025).
Presiden Disebut Terlibat, Pengacara Minta Klarifikasi
Pengacara Tom Lembong langsung memancing pendapat Wiryawan soal kesaksian eks Ketua Induk Koperasi Kartika (Inkopkar) TNI AD yang mengaku dapat perintah langsung dari Jokowi untuk turut mengendalikan harga gula. “Kalau ada perintah Presiden, Pak, bisakah seorang menteri menolak?” tanya pengacara dengan nada tegas.
Wiryawan tak langsung menjawab, malah balik memastikan, “Jadi ini arahan dari Presiden saat itu, ya?” Pengacara pun buru-buru mengingatkan, “Iya, Pak. Tapi tolong jangan sebut namanya langsung. Cukup Presiden periode 2015-2016.”
Menteri Hanya Ikut Perintah Atasan?
Wiryawan lantas menjelaskan, jika benar ada instruksi presiden untuk libatkan koperasi TNI-Polri dalam impor gula, maka menteri wajib menjalankannya. “Secara hierarki, menteri harus patuh pada kepala pemerintahan,” ujarnya. Namun, dia menambahkan, bukti tertulis seperti nota dinas atau dokumen resmi harus diajukan untuk memperkuat argumen.
“Kalau tidak ada, lebih baik hadirkan langsung Presiden sebagai saksi. Dengan begitu, semua jadi jelas dan pertanggungjawaban hukum bisa diukur,” tegas Wiryawan.
baca juga: Jadwal Pertandingan Timnas Indonesia di ASEAN U23 Championship 2025, simak lengkapnya!
Kesaksian Eks Ketua Inkopkar: “Saya Hanya Jalankan Perintah”
Sebelumnya, dalam sidang Selasa (20/5/2025), Mayjen TNI (Purn) Felix Hutabarat, mantan Ketua Inkopkar, mengungkap bahwa Jokowi sendiri yang memerintahkan keterlibatan koperasi TNI AD dalam impor gula dan operasi pasar. “KSAD waktu itu bilang, ‘Felix, Presiden minta kita bantu turunkan harga gula di daerah.’ Ya, saya jalankan,” kata Felix tanpa ragu.
Mengapa Jokowi Penting Jadi Saksi?
Analisis Wiryawan ini menyoroti dua hal: pertama, apakah Tom Lembong sekadar menjalankan perintah atasan, atau ada unsur korupsi di balik kebijakan impor.
“Tanpa kesaksian presiden, sidang ini bisa mentok di ‘katanya’. Padahal, kasus ini menyangkut kebijakan strategis yang melibatkan banyak pihak,” tambah Wiryawan.
kunjungi laman MPOSAKTI
Apa Dampaknya Jika Jokowi Hadir?
Jika Jokowi benar datang, ini akan jadi momentum langka: seorang presiden aktif/eks menjadi saksi di pengadilan korupsi mantan bawahannya. Di satu sisi, bisa menguatkan pembelaan Tom Lembong. Di sisi lain, bisa juga membuka kotak Pandora soal alasan di balik kebijakan impor waktu itu.
Sidang Masih Berlanjut
Hakim belum memutuskan apakah akan memanggil Jokowi. Namun, tekanan publik semakin besar agar kasus ini transparan. Seorang pengamat hukum yang enggan disebut namanya menegaskan, “Rakyat harus tahu, apakah harga gula melambung karena permainan oknum atau sekadar kebijakan yang gagal!”
Yang Perlu Diperhatikan
Bukti Dokumen: Pengacara Tom Lembong harus segera mengajukan bukti tertulis instruksi presiden.
Strategi Pembelaan: Jika Jokowi hadir, kesaksiannya bisa jadi pisau bermata dua.
Dampak Politik: Kasus ini berpotensi memengaruhi citra pemerintahan Jokowi, meski dia sudah tak menjabat.
Sidang akan berlanjut pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi ahli lainnya. Exposenews.id terus memantau perkembangan ini.
