JAKARTA, Exposenews.id – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menggelar pertemuan penting dengan sejumlah purnawirawan jenderal TNI dan Polri di Gedung Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jumat (13/6/2025) pagi. Pertemuan ini menghadirkan deretan nama besar di dunia militer dan kepolisian, termasuk mantan Panglima ABRI, Jenderal (Purn) Wiranto.
Tak hanya Wiranto, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) sekaligus Penasihat Khusus Presiden Prabowo Subianto, Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, juga turut hadir. Selain itu, hadir pula mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn) Siwi Sukma Adji dan mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI (Purn) Ida Bagus Putu Dunia.
Dua mantan Kapolri ikut meramaikan forum tersebut, yaitu Jenderal Polisi (Purn) Sutanto dan Jenderal Polisi (Purn) Bambang Hendarso Danuri. Sjafrie menjelaskan, tujuan pertemuan ini adalah untuk membahas peran dan strategi Dewan Pertahanan Nasional (DPN), lembaga baru yang baru saja dibentuk.
DPN: Lembaga Baru di Bawah Presiden
Sjafrie, yang menjabat sebagai Ketua Harian DPN, membuka rapat dengan menyampaikan gambaran umum tentang fungsi dan implementasi DPN. “Saya ingin mendengar masukan dari para senior yang memiliki pengalaman luas di bidang pertahanan dan keamanan,” ujarnya.
DPN sendiri merupakan lembaga non-struktural yang berada langsung di bawah Presiden. Pembentukannya telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 202 Tahun 2024. “Atas izin Bapak Presiden, kami mengundang para tokoh nasional dan pakar hukum tata negara untuk memberikan perspektif mereka,” tambah Sjafrie.
Hadirkan Pakar Hukum dan Akademisi
Selain para purnawirawan jenderal, Sjafrie juga mengundang sejumlah akademisi dan pakar hukum ternama.
Tak ketinggalan, mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Bambang Kesowo, Guru Besar Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, dan pakar hukum tata negara Refly Harun turut memberikan pandangan mereka.
Fokus pada Pertahanan Nirmiliter
Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, menjelaskan bahwa DPN akan fokus pada dimensi pertahanan nirmiliter. “Presiden Prabowo sangat menekankan pentingnya aspek non-militer dalam strategi pertahanan nasional,” ujarnya.
baca juga: Prabowo Tegaskan Tak Ada Rencana Reshuffle Kabinet, ini menurutnya!
Frega menambahkan, Kemenhan tidak bisa bekerja sendiri. “Kolaborasi dengan kementerian/lembaga lain sangat penting karena pertahanan nirmiliter mencakup banyak sektor,” jelasnya.
Hasil Diskusi Jadi Fondasi Kerja DPN
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menyusun strategi DPN ke depan. “Kami ingin membangun kolaborasi yang kuat, dan masukan hari ini sangat berharga,” kata Frega.
Beberapa peserta, termasuk Wiranto dan Jimly, memberikan saran tentang penguatan sinergi antar-lembaga. “Pertahanan negara bukan hanya urusan militer, tapi juga melibatkan aspek politik, ekonomi, dan sosial,” tegas salah satu peserta.
Apa Selanjutnya?
Dengan masukan dari para purnawirawan dan pakar, DPN akan segera menyusun rencana kerja konkret. “Kami akan segera tindaklanjuti rekomendasi dari forum ini,” tutup Sjafrie.
Pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pertahanan nasional secara holistik, baik melalui pendekatan militer maupun nirmiliter. Nantikan langkah-langkah strategis DPN dalam waktu dekat!
