Exposenews.id – Media internasional akhirnya mengonfirmasi sebuah perkembangan besar! Pemerintah Indonesia, dengan penuh semangat, menyambut baik persetujuan Dewan Keamanan PBB dan kini bersiap mengerahkan pasukan perdamaian ke Gaza. Keputusan bersejarah ini muncul setelah Dewan Keamanan PBB menyetujui rancangan pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk membentuk sebuah Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) di Gaza. Tak hanya itu, PBB juga akan mengerahkan Pasukan Stabilitas Internasional (International Stabilization Force/ISF) yang nantinya akan kita kenal sebagai pasukan penjaga perdamaian.
Indonesia Tegaskan Prinsip, Palestina Harus Terlibat Penuh
Akan tetapi, pemerintah Indonesia melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, dengan tegas menyuarakan prinsip dasar diplomasi kita. Beliau menekankan bahwa Indonesia menginginkan keterlibatan absolut dari seluruh pihak, terutama Otoritas Palestina, dalam setiap proses penyelesaian konflik dan perdamaian. Selain itu, Indonesia juga dengan lantang menegaskan bahwa mandat pasukan penjaga perdamaian ini haruslah mengarah pada terwujudnya solusi dua negara. Solusi ini, tentu saja, haruslah selaras dengan hukum dan parameter internasional yang telah disepakati bersama oleh komunitas global.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Yvonne Mewengkang dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 19 November 2025, mengulang janji Indonesia. “Indonesia akan terus mendukung hak bangsa Palestina yang merdeka dan berdaulat, termasuk melalui penguatan kapasitas dan bantuan kemanusiaan,” demikian penegasannya. Kemudian, Indonesia juga secara aktif menyerukan kepada seluruh pihak yang terlibat serta masyarakat internasional untuk bersama-sama mendukung proses perdamaian ini. Seruan ini dibangun atas nama kemanusiaan yang luhur, “Untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan, memenuhi hak bangsa Palestina untuk merdeka sepenuhnya, dan menciptakan perdamaian yang langgeng di kawasan Timur Tengah,” pungkasnya.
Semua Mata Tunggu Titah Presiden Prabowo
Lalu, apa langkah konkret selanjutnya? Ternyata, semua mata kini tertuju pada satu orang: Presiden Prabowo Subianto. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Kolonel TNI Arm Rico Ricardo Sirait, dengan jelas menyatakan bahwa pengiriman pasukan untuk misi perdamaian ke Gaza itu masih menunggu instruksi langsung dari Presiden Prabowo. “Namun, seluruh keputusan tetap berada pada arahan Presiden,” tuturnya saat dikonfirmasi pada hari yang sama.
Sambil menanti titah dari Prabowo, pemerintah dikabarkan tidak hanya berdiam diri. Menurut Rico, pemerintah saat ini fokus mempersiapkan segala kebutuhan internal di Kementerian Pertahanan dan TNI. Persiapan matang ini mencakup segala hal, mulai dari bentuk kontingensi yang akan diberikan, skema keterlibatan Indonesia, pemetaan kebutuhan pasukan, kesiapan logistik, hingga kemampuan khusus yang diperlukan untuk menghadapi operasi stabilisasi yang sangat kompleks. “Menhan juga sudah menegaskan, Indonesia bisa terlibat apabila terpenuhi salah satu dari dua landasan, yaitu adanya mandat langsung dari PBB atau persetujuan dari Amerika Serikat sebagai pihak yang mendorong pembentukan pasukan stabilisasi internasional di bawah rencana yang saat ini sedang dibahas,” jelasnya.
TNI Siapkan 20.000 Personel Elite, Seleksi Ketat Dimulai
Di sisi lain, kekuatan tempur kita sudah siap siaga! Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan percaya diri menyatakan kesiapannya untuk mendelegasikan 20.000 personel terbaiknya guna menjalankan misi kemanusiaan ini. Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah, memastikan bahwa seluruh personel yang dipersiapkan untuk misi perdamaian ke Gaza, Palestina, telah memiliki kompetensi dan segudang pengalaman dalam operasi kemanusiaan. Freddy menyampaikan bahwa para prajurit pilihan ini telah terbiasa menjalankan operasi militer selain perang (OMSP), baik di dalam maupun luar negeri.
“Personel tersebut berasal dari satuan yang rutin menjalani pembinaan OMSP dan misi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), sehingga kemampuan dasar, interoperabilitas, kesiapsiagaan logistik, dan operasi di berbagai medan sudah terbentuk,” tegas Freddy pada 15 November 2025. Hebatnya lagi, ribuan personel yang disiapkan itu terdiri dari berbagai spesialisasi, mulai dari tenaga kesehatan yang siap mengobati korban hingga prajurit Zeni yang ahli dalam menangani pembangunan konstruksi untuk memulihkan Gaza.
Tidak mau ketinggalan, TNI Angkatan Darat (AD) sebagai tulang punggung angkatan darat juga menyatakan kesiapannya untuk mengirimkan prajurit terbaiknya. “Prinsipnya, TNI AD selalu memastikan bahwa setiap prajurit yang diberangkatkan ke misi perdamaian adalah personel yang paling layak, terlatih, dan siap menjalankan tugas dengan profesionalisme tinggi,” tegas Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Kolonel TNI Inf Donny Pramono pada Kamis, 20 November 2025.
Oleh karena itu, sebuah proses seleksi yang sangat ketat akhirnya diterapkan terhadap para calon pasukan perdamaian yang akan dikirim ke Gaza. “Di lingkungan TNI AD sendiri, seleksi dilakukan secara ketat dan bertahap, dengan penekanan utama pada kondisi kesehatan dan psikologi prajurit,” ujar Donny. Kadispenad kemudian menjelaskan alasan mendetail di balik seleksi ketat ini. Misi perdamaian dinilai sangat menuntut ketahanan fisik yang prima, stabilitas mental yang tangguh, serta kemampuan bekerja di lingkungan berisiko tinggi yang penuh tekanan.
“Selain itu, setiap prajurit yang dipersiapkan wajib memahami secara menyeluruh mandat misi, resolusi yang menjadi dasar penugasan, serta rules of engagement atau aturan pelibatan yang akan diberlakukan,” tambah Kadispenad. Menurut Donny, pemahaman mendalam ini sangat penting untuk mencegah kesalahan sekecil apa pun dalam pengambilan keputusan di lapangan. Pada akhirnya, setiap tindakan prajurit haruslah tetap sesuai dengan hukum internasional serta ketentuan PBB yang berlaku. “Prinsipnya, TNI AD selalu memastikan bahwa setiap prajurit yang diberangkatkan ke misi perdamaian adalah personel yang paling layak, terlatih, dan siap menjalankan tugas dengan profesionalisme tinggi,” tutupnya dengan penuh keyakinan.
Awal Mula Keputusan Bersejarah DK PBB
Lantas, bagaimana awal mula cerita ini bermula? Semua berawal dari sebuah keputusan bersejarah di Dewan Keamanan PBB. Sebelumnya, media melaporkan bahwa DK PBB akhirnya menyetujui rancangan pemerintahan Presiden AS Donald Trump mengenai mekanisme keamanan dan pemerintahan di Gaza. Resolusi yang diajukan AS ini secara resmi mengesahkan pembentukan pasukan stabilisasi internasional untuk mengamankan Gaza. Selain itu, resolusi ini juga menyetujui pembentukan otoritas transisi di bawah pengawasan pemerintahan Trump, serta membuka peluang emas bagi terbentuknya negara Palestina yang merdeka di masa depan.
Melalui resolusi ikonik ini, Dewan Perdamaian pun dibentuk sebagai otoritas transisi yang kelak akan dipimpin oleh Trump sendiri, meskipun struktur lengkapnya saat ini belum sepenuhnya terbentuk. Kemudian, mandat yang sangat luas diberikan kepada pasukan stabilisasi internasional untuk mengawasi perbatasan, menjaga keamanan, dan melaksanakan demiliterisasi. Otorisasi kekuatan ini diberikan hingga akhir tahun 2027, memberikan waktu yang cukup untuk menata ulang perdamaian di Gaza.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
