LABUAN BAJO, Exposenews.id – Hingga kini, pengisian bahan bakar minyak (BBM) untuk kapal tradisional dan kapal wisata di Pelabuhan Marina Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), masih mengandalkan jeriken. Meski terlihat sederhana, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo justru mengawasi ketat proses ini,” jelas Risdiyanto. “Kami harus memastikan tidak terjadi pelanggaran atau pencemaran lingkungan di wilayah pelabuhan.
Kepala KSOP Kelas III Labuan Bajo, Stephanus Risdiyanto, memaparkan bahwa petugas secara rutin memantau proses pengisian BBM di Pelabuhan Marina dan Waterfront Labuan Bajo. Setiap sore, perwira dan petugas jaga berkeliling untuk memeriksa aktivitas bunker secara langsung. Selain itu, mereka juga memanfaatkan CCTV yang terpasang di pelabuhan untuk memastikan tidak ada pelanggaran.
Kami sering menemukan dan menahan BBM saat pengawasan karena perizinan bunker tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat,” tegas Risdiyanto saat berbincang dengan Exposenews.id, Rabu (11/6/2025) sore. Kami sering menemukan pelanggaran nyata di lapangan,” tegas Risdiyanto. “Beberapa operator kapal lalai menyiapkan APAR, nekat membawa BBM melebihi kuota, atau bahkan sama sekali mengabaikan kewajiban mengurus perizinan.
KSOP juga fokus meminimalisir risiko tumpahan minyak ke laut. “Kami tidak hanya memeriksa dokumen, tetapi juga memastikan proses pengisian berjalan aman tanpa mencemari lingkungan,” tambahnya.
Setiap kali akan mengisi BBM, petugas KSOP pertama-tama memeriksa ketat semua persyaratan bunker. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah mengeluarkan surat persetujuan bongkar muat barang berbahaya sebagai dasar izin bunker. Setelah izin keluar, BBM baru boleh masuk ke pelabuhan.
“Di pos depan, sekuriti dibantu TNI dan Polri akan mengecek surat izin bunker, jumlah BBM, serta kelengkapan APAR,” ujar Risdiyanto. Dengan sistem ini, KSOP memastikan hanya kapal yang memenuhi syarat yang boleh mengisi BBM.
Aktivitas pengisian BBM di Pelabuhan Marina dan Waterfront Labuan Bajo biasanya berlangsung pada sore hari, tepatnya mulai pukul 16.00 sampai 17.30 WITA. Petugas KSOP sengaja memilih jam-jam tersebut karena mayoritas kapal wisata sudah menyelesaikan trip harian dan kembali ke pelabuhan.
“Kami sengaja mengatur pengisian BBM di waktu ini untuk memudahkan kapal-kapal yang beroperasi di Labuan Bajo,” terang Risdiyanto. Namun, ia menegaskan bahwa KSOP tidak bisa mengecek status subsidi BBM yang digunakan kapal-kapal tersebut.
Revisi dengan penekanan pada kalimat aktif:
Petugas KSOP mengatur pengisian BBM di Pelabuhan Marina dan Waterfront Labuan Bajo pada sore hari, antara pukul 16.00 hingga 17.30 WITA. Mereka memilih waktu ini karena sebagian besar kapal wisata telah menyelesaikan trip harian dan kembali ke pelabuhan.
“Kami mengutamakan pengisian BBM di jam-jam tersebut agar semua kapal yang beroperasi di Labuan Bajo tetap terlayani,” jelas Risdiyanto. Meski demikian, KSOP tidak dapat memverifikasi apakah BBM yang dipakai termasuk jenis bersubsidi atau tidak.
Meski tidak berwenang mengecek legalitas BBM, KSOP aktif berkoordinasi dengan kepolisian jika menemukan indikasi penyalahgunaan. “Kami selalu bekerja sama dengan Polri sebagai otoritas penyidik jika ada dugaan pelanggaran di sektor migas,” tegas Risdiyanto.
Dengan pengawasan ketat dan prosedur yang jelas, KSOP berkomitmen menjaga kelancaran operasional pelabuhan sekaligus mencegah dampak negatif terhadap lingkungan laut Labuan Bajo.
Meski terlihat tradisional, penggunaan jeriken dinilai lebih praktis untuk kapal-kapal kecil. Namun, KSOP terus mendorong pelaku usaha untuk memenuhi standar keamanan dan lingkungan.
“Kami tidak melarang praktik ini, asalkan operator kapal mematuhi semua prosedur yang berlaku,” tegas Risdiyanto. Petugas KSOP berharap pendekatan ini dapat menjaga kelancaran aktivitas bunker di Labuan Bajo sekaligus menjamin keselamatan operasional dan kelestarian lingkungan laut.
Pengisian BBM dengan jeriken di Labuan Bajo memang masih menjadi pemandangan sehari-hari. Namun, berkat pengawasan ketat dari KSOP, risiko pencemaran dan pelanggaran bisa ditekan. Kolaborasi antara otoritas pelabuhan, TNI, Polri, dan pelaku usaha menjadi kunci menjaga keseimbangan antara operasional kapal dan keberlanjutan lingkungan.
Bagaimana pendapatmu soal sistem pengisian BBM seperti ini? Apakah efisien atau perlu pembenahan?
